Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meyakini program deradikalisasi merupakan proyek Amerika yang malah akan melanggengkan terorisme. “Saya sampai saat ini meyakini program deradikalisasi ini adalah proyek Amerika Serikat,” ujarnya dalam video yang ditayangkan dalam Pengajian Bulanan PP Muhammadiyah: Pemberantasan Terorisme yang Pancasilais dan Komprehensif, Jum’at (8/4) di Gedung Pusat Muhammadiyah, Menteng, Jakarta.
Beberapa waktu sebelum Presiden Bush datang ke Bogor, Din mengaku dikunjungi pejabat-pejabat Amerika Serikat dari Washington DC, baik dari US Department of State, White House, dan Din yakin di antara yang datang juga ada intel-intel dari FBI dan CIA.
“Mereka meyakinkan kita, meyakinkan Muhammadiyah saat itu, agar mau mendorong dan mendukung program deradikalisasi. Dan ternyata inilah yang juga menjadi pembahasan dalam pertemuan Presiden George W Bush dengan Presiden SBY,” ujar Din yang dengan tegas menolak tawaran itu.
Dan mulai saat itulah pemerintah melakukan proyek deradikalisasi termasuk adanya deputi secara khusus yang menangani deradikalisasi di BNPT. Tetapi deradikalisasi yang dilakukan selama ini menempuh jalan yang keliru. Bukan untuk menghilangkan radikalisme itu. Tetapi deradikalisme mengambil bentuk radikalisme baru. Inilah dua ekstrimitas. Dari radikalisme dan deradikalisme.
“Yang saya yakini tidak akan bisa memberantas terorisme secara komprehensif, secara total. Justru cara kita menanggulangi terorisme dewasa ini melanggengkan terorisme itu sendiri. Dan saya berkeyakinan jika strategi ini masih kita tempuh maka terorisme tidak bisa kita berantas dari bumi Indonesia maupun dunia dewasa ini,” ujarnya.
Karena itu pula, lanjut Din, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menolak juga ketika Ketua BNPT menawarkan kerjasama dengan anggaran dan dana besar agar Muhammadiyah terlibat di dalam program deradikalisasi. “Terus terang kita menolaknya,” ujar Din yang langsung disambut riuh tepuk tangan sekitar 300 peserta yang duduk lesehan.
Dalam kesempatan itu, hadir pula sebagai pembicara Deputi BNPT Arief Darmawan; Komisioner Komnas HAM Hafidz Abbas; Ketua Majlis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah M Riefqi Muna; Bendahara Umum Muhammadiyah Suyatno; dan Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Mu’ti. (mediaumat.com, 11/4/2016)