Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Laporan : PBB Berpihak Dalam Konflik Suriah Dengan Memberikan Rezim Assad Hak Veto Atas Bantuan
7/7/2016
Kelompok The Syrian Campaign merilis sebuah laporan yang menuduh PBB memberikan 99 persen bantuan kemanusian untuk wilayah-wilayah yang dikuasai pemerintah, dan menyerukan PBB untuk “Kembali Netral”.
Laporan itu, yang dihasilkan berdasarkan wawancara dengan para pekerja bantuan di lapangan, termasuk para staf dan mantan staf PBB, menemukan bahwa di Suriah PBB telah melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan dan berisiko memicu konflik itu sendiri.
Laporan yang berjudul Taking Sides: The United Nations’ loss of impartiality, independence and neutrality in Syria (Sikap Berpihak PBB : Hilangnya Rasa Keadilan, Independensi dan Netralitas di Suriah) merupakan dokumen laporan bagaimana sejak awal konflik di Suriah, PBBmemberikan pemerintah Suriah “hak veto yang efektif terhadap pengiriman bantuan ke wilayah-wilayah di luar kontrol pemerintah, seheinggamemungkinkan penggunaannya pengepungan sebagai senjata perang “.
Assaad al-Achi, Direktur Baytna Suriah, menuduh PBB kehilangan kredibilitasnya dalam konflik di Suriah dan meminta Sekjen PBB Ban Ki-moon untuk “Mengembalikan kredibilitas PBB dengan menetapkan syarat-syarat untuk berhubungan dengan pemerintah Suriah” .
Laporan itu ditandatangani oleh kelompok-kelompok seperti Syria Civil Defence, yang dikenal sebagai “White Helmets” (Helm Putih), Basmehdan Zeitooneh, Syrian Network for Human Rights, the Violations Documentation Center (Pusak Dokumentasi Kekerasan) dan lusinan organisasi kemanusiaan Suriah, dewan-dewan perwakilan local dan kelompok-kelompok sipil masyarakat.
Berikut adalah beberapa hal yang dimuat dalam laporan tersebut :
Dengan memilih untuk memprioritaskan kerjasama dengan pemerintah Suriah apapun yang harus dilakukan, PBB telah memungkinkan distribusi bantuan internasional bernilai miliaran dolar untuk diarahkan hanya ke satu pihak dalam konflik Suriah.
Hal ini telah mengakibatkan kematian ribuan warga sipil, baik karena kelaparan, penyakit yang berhubungan dengan kekurangan gizi, atau karena kurangnya akses terhadap bantuan medis.
Tindakan berpihak ini ini juga menyebabkan tuduhan bahwa operasi bantuan PBB yang tidak adil ini mempengaruhi – mungkin juga memperpanjang – jalannya konflik itu sendiri.
Hingga saat ini PBB, belum mengirimkan satu bantuanpun dari Damaskus tanpa seizin pemerintah Assad, meskipun beberapa resolusi Dewan Keamanan memberikan sanksi atas hal ini.
Laporan ini mendokumentasikan bahwa awal pelanggaran prinsip-prinsip kemanusiaan itu dimulai saat PBB gagal untuk memberikan bantuan ke kota Daraa yang dikepung pasukan pemerintah Suriah pada awal krisis tahun 2011.
Pemerintah Suriah menggunakan ancaman secara terang-terangan untuk mencabut izin kepada PBB untuk beroperasi di Suriah dan menarik visa bagi para staf PBB non-warga Suriah untuk mencegah bantuan kemanusiaan memberikan bantuan ke Daraa.
Pemerintah Suriah telah menggunakan ancaman ini secara konsisten sejak itu untuk memanipulasi dimana, bagaimana dan kepada siapa PBB bisa memberikan bantuan kemanusiaan.
Menghadapi serangan atas prinsip-prinsip kemanusiaan ini, badan-badan PBB tidak bersatu atau menetapkan batasan atau syarat untuk dilakukannya kerjasama antara mereka dengan pemerintah Suriah.
Sebaliknya, mereka malah memilih untuk menerima kendala dari pemerintah Suriah atas operasi kemanusiaan mereka.
Badan-badan PBB yang tidak mau menekan secara keras untuk mendapatkan akses ke wilayah-wilayah di luar kontrol pemerintah.
Dalam kata-kata dari suatu evaluasi baru-baru ini oleh PBB itu sendiri, lembaga-lembaga bantuan itu “Tidak mau membahayakan operasi kemanusiaan mereka di Suriah bersikan lebih keras melawan pemerintah Suriah. Alasan-alasan atas hal ini adalah di luar wewenang evaluasi ini, tapi pasti akan dianggap tidak pada satu saat kemudian. ” Saat itu adalah sekarang.
Laporan itu mendalami tidak hanya alasan-alasan PBB atas kegagalnya untuk mengambil sikap lebih keras kepada pemerintah, tetapi juga dampak dari kegagalan ini terhadap warga sipil Suriah dan konflik itu sendiri.
PBB telah memberikan pemerintah Suriah suatu hak veto yang efektif atas pengiriman bantuan kemanusiaan itu ke wilayah-wilayah di luar kontrol pemerintah, sehingga memungkinkan penggunaan pengepungan oleh pasukan pemerintah itu sebagai senjata perang.
Sementara itu terdapat orang-orang yang membutuhkan bantuan di seluruh Suriah, dengan menempatkan pemerintah Suriah dalam tanggung jawab atas pengiriman bantuan kemanusiaan dengan cara ini, PBB telah mengekang kemampuannya sendiri untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang paling membutuhkan.
PBB telah memungkinkan pemerintah Suriah untuk dapat mengarahkan bantuan dari Damaskus hampir secara eksklusif ke dalam wilayah-wilayahnya.
Pada bulan April 2016, 88% dari bantuan pangan yang disalurkan dari dalam Suriah masuk ke wilayah-wilayah yang dikuasai pemerintah. 12% wilayah berada di luar kendali pemerintah.
Pada bulan Agustus 2015, mengarahkan lebih dari 99% bantuan PBB dari dalam negeri ke wilayah-wilayah yang dikuasainya.
Pada tahun 2015, kurang dari 1% penduduk yang berada di wilayah-wilayah yang terkepung menerima bantuan pangan PBB setiap bulan. (Riza Aulia, dari berbagai sumber)
http://uk.reuters.com/article/uk-mideast-crisis-syria-un-idUKKCN0Z11MG
Download Full report :
http://takingsides.thesyriacampaign.org/
