Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, pemangkasan Anggaran Pendapat dan Belanja Negara Perubahan 2016 sebesar Rp 133,8 triliun karena pemerintah terlalu ambisius, khususnya dalam pembangunan infrastruktur.
“Tata kelola pemerintahan ini terlalu banyak keinginan. Nafsunya besar ingin bangun sana-sini, tenaganya kurang, akibatnya kita terjebak dengan utang,” kata Fadli Zon dalam diskusi “Pajak dan RAPBN 2017”, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/8/2016).
Fadli mengatakan, pembangunan infrastruktur sebenarnya baik dilakukan jika pemerintah memang mempunyai anggaran untuk itu.
Namun, ia menilai, pemerintah belum siap, apalagi di tengah krisis ekonomi global yang terjadi sekarang ini.
“Mestinya pemerintah evaluasi, terutama Presiden yang sangat ambisius bangun infrastruktur. Infrastruktur bagus kalau ada uangnya. Kalau enggak, kita utang terus,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.
Fadli juga mempertanyakan efek langsung dari berbagai pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat.
Ia menilai, dari apa yang dilihatnya saat berkunjung ke daerah pemilihan, keadaan ekonomi rakyat justru semakin sulit.
“Infrastruktur untuk siapa? Bangun pelabuhan, bangun kereta cepat untuk siapa? Sementara ekonomi rakyat tak berjalan,” ujar dia.
Pada Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Kantor Presiden, Rabu (3/8/2016), pemerintah memutuskan memangkas anggaran sampai dengan Rp 133,8 triliun.
Angka ini naik hampir tiga kali lipat jika dibandingkan dengan pemangkasan belanja tahap I beberapa waktu lalu yang hanya sekitar Rp 50 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beralasan pemotongan anggaran tersebut dilakukan untuk dua belanja.
Pertama, anggaran belanja kementerian lembaga yang pemotongannya mencapai Rp 65 triliun. Kedua, anggaran transfer daerah yang pemangkasannya mencapai Rp 68,8 triliun.
Sri mengatakan, kebijakan pemangkasan dilakukan dengan beberapa pertimbangan. Salah satunya, perkiraan penerimaan pajak sepanjang tahun 2016.
“Perkiraannya, penerimaan negara tahun 2016 ini akan kurang Rp 219 triliun,” kata Sri. (kompas.com, 11/8/2016)