Perempuan Jakarta Tolak Pemimpin Kafir
HTI Press, Jakarta. Umat Islam harus menolak pemimpin kafir, tidak ada alasan apapun pemimpin kafir untuk diterima. Demikian ungkap Iffah Ainur Rochmah Juru Bicara Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI) di sela-sela Aksi Damai Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bersama Umat bartajuk “Islam Rahmatan Lil ‘Alamin Haram Pemimpin Kafir” di Patung Kuda Monas Jakarta pada Ahad (4/9/2016).
Penolakan terhadap pemimpin kafir bukan karena kepentingan kemaslahatan dengan banyaknya kebijakan-kebijakannya yang merugikan kaum perempuan dan bukan pula mengajukan calon lain sebagai lawan politik Ahok.
“Ini adalah penolakan murni karena tuntutan syariat Islam yang memang melarang kita untuk membiarkan berkuasanya orang kafir atas kaum muslimin,” tegasnya.
Di sisi lain, Iffah melihat dalam konteks gerakan kaum perempuan dapat memberikan kontribusi yang besar dalam menentukan pemimpin yang sesuai dengan syariat Islam atau sebaliknya.
“Ketika kaum perempuan menolak pemimpin kafir sekaligus menolak kepemimpinan dari sistem yang tidak sesuai dengan syariat Islam maka otomatis kesadaran yang dimiliki oleh kaum perempuan yang berpengaruh, akan menularkan kesadarannya pada keluarganya dan masyarakatnya secara umum,” urai Iffah.
Oleh karena itu, MHTI menganggap sangat penting untuk terus melakukan upaya penyadaran kaum perempuan. “Kita tidak layak hidup di bawah pemimpin yang tidak menjalankan seluruh syariat Islam apalagi kemudian memilih atau membiarkan kaum kafir menjadi penguasa,” tegas Iffah.
Selain itu, MHTI juga mengajak umat menyadari bahwa kewajiban menegakkan syariat Islam adalah solusi bagi seluruh persoalan yang ada pada hari ini dan tidak hanya pada level Provinsi Jakarta atau tingkat regional. “Kepemimpinan yang sesungguhnya yang mutlak itu ada di kepala negara,” kata dia.
Iffah pun mengatakan kesadaran kaum perempuan yang menjadi bagian dari aksi yang dihadiri tidak kurang dari 20 ribu massa yang dimobilisir oleh HTI ini selanjutnya akan difollow up.
“Kita akan melakukan penyadaran lebih luas agar kaum perempuan turut terlibat aktif dalam gerakan politik untuk terwujudnya seluruh syariat Islam dalam naungan Khilafah,” pungkasnya.[] Novita M Noer