Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
HTI-Press. Jakarta. Laksamana TNI (purn) Slamet Soebijanto mengungkapkan strategi Cina menguasai Indonesia. “Semua kekuatan Cina diarahkan ke Jakarta, karena Jakarta itu sentral, kalau menguasai Jakarta berarti menguasai Indonesia,” ungkap Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) periode 2005-2007 tersebut dalam diskusi publik Halqah Islam dan Peradaban (HIP): Bahaya Cinaisasi di Balik Reklamasi? Kamis (29/10/2016) di Gedung Joang ‘45, Jakarta.
Orang nomor satu di Angkatan Laut era Presiden SBY tersebut juga mengatakan reklamasi Teluk Jakarta merupakan salah satu strateginya.
“Reklamasi itu salah satu strategi mereka, taktik mereka, nah kalau yang 20 ribu itu masuk itu, Cina semua, habis itu,” sambungnya mengiyakan reklamasi sebagai pintu masuknya penyelundupan orang dari Negara Cina.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Iress) Marwan Batubara hal itu bisa terjadi lantaran kebijakan pemerintah sekarang banyak memihak para konglomerat bukan rakyat.
“Pemimpin kita tidak ada orientasi untuk rakyat, hanya untuk pengembang dan pengusaha, bahkan Ahok pernah bilang Jokowi bisa jadi presiden karena cukong,” jelas Marwan.
Senada dengan Slamet, ketika ditanya siapa pengembang atau pengusaha yang dibelakang Jokowi dan Ahok, Marwan menjawab Cina di balik itu semua.
“Ada bahaya Cinaisasi? Itu hal yang sangat valid, dan sangat disayangkan padahal yang memperjuangkan negeri ini adalah pribumi kita sendiri,” tegas Marwan.
Sedangkan menurut Muhammad Rahmat Kurnia, reklamasi Teluk Jakarta dilihat dari kebijakan publik adalah keliru, merugikan rakyat, menguntungkan pengusaha. Sementara dari aspek akademis mendatangkan kerusakan lingkungan, menghilangkan fishing ground, dsb.
“Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli memutuskan penghentian reklamasi. Ini keputusan pemerintah! Hasil keputusan bersama Kementrian Lingkungan Hidup, Perikanan dan Kelautan, serta Perhubungan. Eh, Rizal Ramli diganti, lalu Menko Maritim baru, Luhut menegaskan reklamasi dilanjutkan. Hal ini menunjukkan di balik reklamasi ada kepentingan penguasa dan pengusaha,” ujar Doktor di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB ini.
Sedangkan, Juru Bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto menjelaskan bagaimana Islam mengatur kebijakan mengenai reklamasi.
“Pantai dan laut milik umum, negara harus menjaga agar manfaatnya untuk rakyat, tidak boleh diberikan oleh orang perorang atau korporasi,” jelas Ismail.
Dalam proyek reklamasi teluk Jakarta, Ismail juga menyatakan terlihat jelas bahwa itu untuk kepentingan pengembang bukan masyarakat.
“Dalam reklamasi ada persoalan politik yang sangat serius, selain bisnis, satu usaha rekayasa demografi untuk jalan penguasaan Cina terhadap negeri ini, dan kita tahu bahwa Cina memang sudah menguasai negeri ini, dengan watak serakah kapitalismenya,” ungkap Ismail.[]yy /jk
