Kelompok advokasi Rohingya di seluruh dunia menyerukan tekanan internasional untuk memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan agar bisa lolos dari wilayah barat negara bagian Rakhine dan apa yang mereka sebut sebagai kelaparan massal komunitas Muslim Rohingya di Myanmar.
Maungdaw dan Buthidaung sebagian besar ditempati oleh penduduk Muslim Rohingya – yang dijelaskan oleh PBB sebagai salah satu kelompok minoritas yang paling teraniaya di dunia.
Pada hari Kamis, sebuah pernyataan dari kelompok itu yang berjudul “Tindakan Internasional diperlukan saat terjadinya eksekusi terhadap penduduk Rohingya yang menghadapi pemerkosaan, penangkapan dan kelaparan massal” dengan meminta pemerintah, ASEAN dan PBB untuk campur tangan.
Pernyataan itu menyatakan bahwa jika pelanggaran seperti itu terjadi di bawah pemerintahan militer, akan ada kecaman internasional dan pembicaraan tentang penyelidikan internasional, sanksi dan diskusi di Dewan Keamanan PBB.
Maung Maung, seorang pria Rohingya yang tinggal di Rakhine ibukota Sittwe, mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa “hal-hal buruk” telah terjadi di Maungdaw sejak operasi militer dimulai.
“Oleh karena itu kewajiban masyarakat internasional untuk masuk dan melindungi penduduk Rohingya yang rentan yang menghadapi banyak pelanggaran hukum internasional,” katanya.
Tun Khin, Presiden Organisasi Burma Rohingya Inggris, seperti dikutip mengatakan bahwa masyarakat Rohingya sedang menghadapi krisis besar, tetapi tanpa adanya “respon krisis yang besar” dari masyarakat internasional. (worldbulletin.net, 27/10/2016)