Muslimah

HTI Press. Jakarta. Dalam berbagai event, pemerintah menjanjikan untuk mewujudkan ketahanan keluarga.

“Namun, komitmen pemerintah menunjukan berbagai kontradiksi. Kebijakan yang diambil justru melemahkan ketahanan keluarga,” ungkap Ketua Lajnah Siyasi DPP Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI), Ir. Pratma Julia Sunjandari, dalam Konferensi Pers ‘Risalah Akhir Tahun 2016 (RATU) MHTI dengan tema “Menggugat Peran Negara Dalam Ketahanan Keluarga” di Sofyan Inn, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (15/12/2016).

Pratma melihat, adanya pengarusutamaan gender yang dilakukan dari pusat sampai pada skala terkecil. Padahal, feminisme ini adalah sumber utama kehancuran rumah tangga.”Ini satu kontradiksi yang terlihat,” katanya di hadapan puluhan pimpinan tokoh perempuan, ormas, intelektual, aktifis, dan insan media yang hadir.

Pratma mengatakan, ketika para ibu dimobilisasi untuk menghasilkan output materi, maka peran mereka sedikit demi sedikit tergerus, sehingga nyaman meninggalkan buah hatinya di rumah. Ketika perempuan dimobilisasi di dunia kerja, semakin sedikit lapangan pekerjaan untuk laki-laki.  “Inilah yang menjadikan tingginya tingkat perceraian dan yang terbanyak adalah gugat cerai,” bebernya.

Pratma menilai, bahwa pemerintah lemah dan tidak mandiri dalam merespon tekanan lembaga internasional. Banyak ratifikasi atas konvensi global terkait perempuan, keluarga, dan generasi tanpa menimbang pertentangannya dengan syariat Islam.

Adopsi semua program peningkatan keterlibatan perempuan di sektor publik menuju konsepsi Planet 50-50 (kesetaraan mutlak bagi perempuan, red.), dinilai Pratma, sangat besar pengaruhnya terhadap rapuhnya ketahanan keluarga.

Karena itu, lanjut Pratma, hanya Negara Islam adidaya yang sanggup melawan tekanan dan rekayasa global tersebut.

“Inilah Khilafah Islamiyah, Negara Islam yang akan menghapuskan tekanan lembaga internasional dan melenyapkan rekayasa dan penjajahan mereka atas dunia Islam,” pungkasnya.[] Novita M Noer