Muslimah

HTI Press. Yogyakarta. Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI) DPD I Yogyakarta menggelar Konferensi Pers “Refleksi Akhit Tahun 2016 (RATU)” MHTI. Acara yang dihadiri belasan tokoh perempuan dan awak media ini mengusung tajuk “Menggugat Peran Negara dalam Ketahanan Keluarga”, Kamis (15/12/2016) di Meeting Room Bale Ayu Resto Jombor. Ini adalah bentuk kepedulian MHTI terhadap peliknya persoalan yang mendera keluarga Indonesia hingga mengakibatkan berbagai persoalan turunan seperti kriminalitas anak, KDRT, perceraian, dll.

Dalam Pernyataan Pers yang dikeluarkan oleh Kantor Media MHTI dan dibacakan oleh Aeni Qori’ah (Ketua MHTI DPD I Yogyakarta), MHTI menilai bahwa persolan yang menimpa keluarga disebabkan oleh multi faktor seperti ekonomi, keamanan, pendidikan, kesehatan, dll. Faktor-faktor tersebut bersifat sistemik sehingga tidak mungkin dapat diselesaikan oleh individu dalam keluarga maupun komunitas. Oleh karena itu, seharusnya negara memainkan peran besarnya untuk membangun ketahanan keluarga.

Dalam sesi tanya jawab, Ibu Hj. Salamah (Ketua Silaturahim Pengajian Ibu-ibu se-Sleman) menanyakan tanggapan MHTI tentang kriminalitas siswa yang tengah menjadi soroton di Yogyakarta.

Ditanggapi oleh Eksi Insania Ahmad (Ketua Lajnah Khusus Sekolah MHTI) bahwa saat ini sekolah memang menghadapi tantangan besar terkait kenakalan siswa dan berupaya menggandeng banyak pihak untuk turut menangani problem ini. Sayangnya, jarang sekolah yang menerima tawaran ormas Islam (termasuk HTI) untuk melakukan pembinaan agama siswa-siswinya.

Padahal, lanjut Eksi, pemahaman agama yang benar dan kokohlah yang dapat membentengi para siswa dari kenakalan. Aeni menambahkan, penolakan sekolah terhadap tawaran pembinaan tersebut juga tidak lepas dari program deradikalisasi yang sejatinya adalah program untuk menjauhkan masyarakat dari pemahaman Islam.

Ibu Linda (tokoh mubalighah) menanyakan tentang media yang sering membawa dampak negatif (seperti pornografi dan perpecahan) serta nasib non Muslim dalam Khilafah. Aeni Qoriah mengatakan bahwa media hanyalah alat, baik dan buruknya tergantung pengendalinya dan pengendali paling kuat adalah pemerintah. Jika ada political will, pemerintah bisa mengendalikan media untuk meminimalkan dampak buruknya.

Ada pun tentang keberagaman, tambah Aeni, Khilafah akan menjamin keamanan dan kesejahteraan warga negaranya tanpa memandang Muslim atau bukan Muslim selama dia menaati peraturan yang berlaku.

Di akhir sesi, Aeni mengundang seluruh peserta untuk hadir dalam Kongres Ibu Nusantara (KIN) ke-4 yang akan digelar Ahad (18/12) di JEC dengan tajuk “Negara Soko Guru Ketahanan Keluarga”.[]