Muslimah

HTI Press. Surabaya. Sesungguhnya negara memiliki peran besar untuk menjaga ketahanan keluarga. Hal ini ditegaskan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI) Surabaya dalam Kongres Ibu Nusantara ke-4 dengan tema “Negara Soko Guru Ketahanan Keluarga”, Sabtu (17/12/2016) di Hotel Sahid Surabaya. Sekitar 250 peserta hadir dari kalangan tokoh muslimah, mulai dari birokrasi, aktivis LSM, dosen dan kaum intelektual kampus, praktisi pendidikan, guru, serta kaum perempuan secara umum.

Pembicara pertama, Ibu Hanik Ida Tri Wahyuni, S.Si, Anggota Lajnah Khusus Sekolah DPD II MHTI Surabaya, mengatakan bahwa sekulerisasi sistem pendidikan telah menghancurkan kepribadian generasi bangsa. “Negara ini butuh sistem pendidikan yang mampu membentuk manusia seutuhnya, yang tidak hanya ahli dalam ilmu dunia namun juga bertakwa,” terangnya.

Di sisi yang lain, lanjutnya, penerapan sistem kapitalisme telah menjadikan pendidikan sebagai komoditas yang dikomersilkan. Sehingga pendidikan hanya fokus mencetak generasi yang dibutuhkan oleh pasar, bukan generasi yang cemerlang dan dengan ilmunya mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan negara.

Tidak hanya dari sisi pendidikan, MHTI juga menegaskan pentingnya pengaruh sistem ekonomi sehingga akan mampu menyejahterakan dan membangun keadilan. Namun, dengan penerapan sistem kapitalisme di negeri ini, pengelolaan sumber daya alam diserahkan kepada swasta baik lokal maupun asing. “Sehingga memiskinkan kelurga dan masyarakat,” tegas Ibu Nikmah Aliyah, S.Si selaku pemateri kedua.

Menyambung hal tersebut, Ibu Umi Sa’adah, S.Kom., M.Kom dalam pemaparan materi ketiga mengatakan, tidak hanya pada sistem pendidikan dan ekonomi saja, negara juga berperan besar untuk menghapus segala bentuk kriminalitas yang mengancam masyarakat dan keluarga.

“Sistem hukum yang paling tepat untuk melindungi keluarga adalah sistem hukum yang berasal dari Islam,” tegas Anggota Lajnah Khusus Intelektual (LKI) DPD II MHTI Surabaya dan Dosen Politeknik Elektronika Negeri Nopember Surabaya ini.

MHTI pun menegaskan bahwa penerapan sistem pendidikan Islam, sistem ekonomi Islam serta sistem sanksi Islam ini tidak mungkin bisa dalam bingkai negara yang menganut sistem politik demokrasi. Sebab demokrasi menjauhkan peran agama dalam kehidupan. Satu-satunya negara yang mampu menerapkannya adalah Negara Khilafah Islamiyyah, sistem yang mampu menjadi pilar utama ketahanan keluarga.

Salah satu peserta perwakilan Gabungan Organisasi Wanita Bidang Pendidikan, Ibu Herawati, menyatakan keprihatinannya terhadap sistem pendidikan yang diterapkan. “Bukannya memperbaiki karakter generasi justru malah merusak,” keluhnya.[]