Muslimah

Kenapa potensi intelektual Muslim saat ini terbajak oleh kepentingan bisnis  industri ? Karena kehidupan saat ini didesain oleh kapitalisme bukan untuk menghidupkan kehidupan manusia tetapi untuk menghidupkan mesin-mesin pemutar uang. Kapitalisme menjadikan sumber daya alam bahkan sumber daya manusia sebagai aset bagi mekanisme putaran pasar/uang semata.

Walhasil intelektual diciptakan untuk menginovasi produk-produk agar laku dijual. Ilmu terdedikasi untuk bisnis: industri global. Peran negara dalam sistem kapitalisme untuk menjaga agar mekanisme pasar tersebut berjalan tanpa perlambatan. Padahal seharusnya negara punya peran untuk mengurus kemaslahatan rakyat, tidak semua hal harus dianggap berdasar kacamata bisnis.

Para ilmuwan Islam seperti al Biruni, ibnu Sina, dsb. mendedikasikan ilmunya untuk kemaslahat umat dan dedikasi tersebut benar-benar sampai aplikasinya kepada umat karena penguasa konsern terhadap kemaslahatan umat, bukan hanya sebagai regulator  pasar. Saat itu industri kemaslahatan publik dikelola negara untuk tujuan pelayanan bukan mengejar untung. Negara tampil sebagai perisai dan pengurus umat, maka terbangunlah rumah sakit- rumah sakit megah dan modern pada eranya tersebut gratis untuk rakyat, infrastruktur bendungan-bendungan skala raksasa dibangun negara untuk mengairi pertanian rakyat, dsb.

Adapun saat ini teknologi berkembang dalam era industri tahap empat, hingga capaian hi-tech, namun tingginya teknologi tidak berdampak pada kemaslahatan umat. Contohnya dalam hal kesehatan. Semakin  hi-tech alat kesehatan, semakin tidak terjangkau harganya oleh umat.

Adakalanya rumah sakit terpaksa tidak optimal merawat pasien karena kekurangan alat dan fasilitas kesehatan. Hal tersebut terjadi karena model pengatur dan pengelola teknologi faskes (fasilitas kesehatan) dan alkes (alat kesehatan) diatur oleh mekanisme bisnis.

Bahkan industri perang pun saat ini tidak diurus negara sebagai bentuk pelayanan, melainkan diurus melalui mekanisme bisnis. Walhasil, Dahana dijadikan PT untuk mencari untung.

Nasib lembaga-lembaga negara yang lain pun tidak jauh dari hal tersebut, sebab tata kelola keuangan lembaga negara harus mengikuti konsep enterprising the goverment. Lembaga negara harus dibuat bersaing  fair dengan institusi bisnis swasta, yakni bersaing dalam memposisikan rakyat sebagai konsumen. Maka dibentuklah berbagai BLU dan UPT dengan alasan rakyat diberi kebebasan memilih produk maupun jasa dari korporasi dan quasi korporasi milik negara ataukah swasta.

Demikian pula dalam hal riset, berbagai riset lembaga pemerintahan diarahkan agar dapat diterima oleh bisnis. Sebagai contoh riset strategis superkonduktor pun dipacu agar bisa diterima hasilnya oleh perusahaan Jembo, Luvata, dsb. Kemanakah negara agar aplikasi riset ini bermanfaat untuk kemaslahatan rakyat? Miris.

Yang perlu kita lakukan  saat ini adalah selain meningkatkan kapasitas diri untuk memberi kontribusi bagi umat juga melakukan opini publik tentang sistem kehidupan yang menghidupkan kehidupan manusia, yakni sistem kehidupan islam, Khilafah. Membangunkan kesadaran umat termasuk penguasa, tentang perlunya negara mereposisi diri sebagai pengurus dan pelayan umat yakni menjalankan pola kehidupan masyarakat sesuai tuntunan islam, sekaligus membuang pola kehidupan kapitalis saat ini. Termasuk negara mengambil peran besar dalam pengelolaan riset, yakni menjadikan arah riset lembaga-lembaga negara didedikasikan penduduk bumi.

Tidak mencukupkan diri dengan pola kehidupan pribadi yang islami, namun pola tatanan masyarakat pun harus islami agar kita dapat kembali kepada fitrahnya kehidupan, yakni Islam rahmatan lil alamin. Kita melakukannya dalam rangka menjawab seruan Allah Rabb alam semesta.

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kalian kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kalian” (al Anfal: 24).[] (Bintoro Siswayanti, Anggota Lajnah Mashlahi Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia)