HTI Press. Jakarta. Dianggap sebagai tindakan pembungkaman terhadap dakwah, sekitar 30 ulama Jakarta berkumpul menyampaikan penolakan terhadap wacana pemerintah untuk mensertifikasi da’i dan khatib.
“Menolak rencana pemerintah untuk melakukan sertifikasi da’i dan khathib. Karena tindakan ini merupakan pembungkaman terhadap dakwah Islam,” ungkap Habib Khalilullah bin Abu Bakar Al Habsyi Al Hassani membacakan pernyataan sikap para ulama yang hadir pada Multaqa Ulama Bersama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ahad (19/2/2017) di Kantor DPP HTI, Crown Palace, Jakarta Selatan.
Para ulama juga menyampaikan nasihat kepada pemerintah bahwa permasalahan yang tengah menghinggapi umat Islam saat ini khususnya di Indonesia adalah buah dari diterapkanya sistem kapitalis secular. “Bukanlah karena adanya dakwah yang kini tengah menggeliat di tengah-tengah umat,” ujar Pimpinan Majlis Dzikir Imdadul Hadadiy, Jakarta Timur tersebut.
Di samping itu, mereka menyerukan kepada seluruh elemen umat Islam untuk bersatu padu melawan segala bentuk upaya kaum kufar dan antek-anteknya untuk menolak dakwah Islam baik yang dilakukan oleh individu maupun oleh kelompok dakwah.
Mereka menegaskan tidak mungkin Islam bisa diwujudkan dalam kehiduan nyata kecuali dengan adanya negara yang menerapkanya,yakni negara Khilafah Islam. “Dan Tidak mungkin negara khilafah bisa berdiri kecuali dengan adanya upaya dakwah mengikuti metode Rasulullah SAW,” tegas Habib Khalilullah.
Para ulama pun bertekad untuk terus menerus berdakwah di jalan Allah demi tegaknya Syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan di bawah naungan Daulah Khilafah Rasyidah ‘alaa Minhajin Nubuwwah, meski harus berhadapan dengan pihak-pihak yang akan membukam dan menghentikan dakwah yang agung ini.[] Joko Prasetyo