Petahana akan melakukan segala cara untuk meningkatkan citranya. Rencana itu pun sudah terbaca dari sekarang.
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta telah memastikan bahwa pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta mesti dilanjutkan dengan putaran kedua. Soalnya, belum ada pasangan calon gubernur yang bisa meraih capaian suara melebihi 50 persen plus satu.
Dua pasangan cagub/cawagub dipastikan akan bertarung di putaran kedua mendatang. Pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang berpasangan dengan Djarot Syaiful Hidayat akan berhadapan dengan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Sementara pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni tersingkir.
Pasangan Ahok-Djarot yang awalnya diperkirakan turun suaranya, ternyata masih menguasai suara warga Jakarta. Perolehan suaranya di atas 40 persen. Berbagai analisis pun muncul. Di antaranya adalah menjatuhkan lawan politiknya di antaranya dengan mempermasalahkan Sylviana Murni ke pihak kepolisian. Selain itu, serangan juga ditujukan kepada keluarga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kebetulan anaknya sedang bertarung melawan Ahok. Serangan itu dilakukan melalui tangan Antasari Azhar yang tiba-tiba mendapat grasi Presiden Jokowi. Rumah SBY di Kuningan pun didemo oleh pengunjuk rasa liar karena aparat membiarkan dan mengaku tidak tahu.
Survei-survei yang awalnya menempatkan Agus-Sylvi dalam posisi yang cukup baik, akhirnya terbalik dengan serangan-serangan tersebut. Agus-Sylvi tak mampu bersaing dengan sang petahana.
Di luar itu, muncul isu money politic di beberapa TPS. Tapi itu memang sulit dibuktikan. Sebuah TPS di Cililitan, Ahok-Djarot menang mutlak 100 persen. Dua pasangan lainnya tak ada yang memilih sama sekali. Ini sangat mengherankan dan aneh. Bahkan Ketua KPPS setempat pun merasa heran. Ada yang menyebut bahwa para pemilih di TPS itu dijanjikan uang Rp 500 ribu jika memilih pasangan nomor 2 dengan membuktikannya berupa foto kartu suara yang dicoblosnya. Namun, fakta ini belum bisa dikonfirmasi kebenarannya.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menilai, jika dulu kecurangan lebih didominasi pada proses rekapitulasi berjenjang yang dimanipulasi, yang paling mengkhawatirkan sekarang adalah migrasi pemilih yang mengakibatkan penggelembungan pemilih di tingkatan TPS.
”Banyak sekali pemilih yang tidak dikenali warga setempat tanpa identitas yang lengkap yang memaksa untuk memilih,” katanya sambil menyebut ini aneh untuk wilayah seperti Jakarta.
Tokoh Rumah Amanat Rakyat (RAR) Ferdinand Hutahaean mengatakan bahwa kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada dimana pun lebih dapat dilakukan secara leluasa oleh pasangan calon petahana.
Ia mencontohkan, pemungutan suara ulang yang dilakukan tempat pemungutan suara (TPS) 001 di Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat, bisa menjadi indikasi kuat adanya kecurangan yang dilakukan pasangan petahana. “Pemutungan suara ulang menempatkan Anies leading padahal sebelumnya Ahok,” ujar eks relawan Jokowi itu.
Makanya, ia menegaskan bila kemudian PDIP menudingkan banyaknya terjadi kecurangan pada pemungutan suara pada 15 Februari, itu kamuflase saja.
Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Rakyat Jakarta, Abdul Malik mengatakan, dalam Pilkada serentak ini sudah tercium aroma kecurangan dari terdakwa penistaan agama, Ahok. Ia menyebut, bahwa contoh nyata adalah masuknya KTP palsu yang menurutnya lebih dari 500 ribu. Dan itu disebutnya sudah mengakui hal itu.
“Kecurangan tersebut terbilang sistematis karena Gubernur Ahok bilang, untuk membuat KTP tidak harus ada pengantar dari pengurus RT-RW, cukup langsung ke kelurahan, kami nilai kecurangan sudah dimulai,” tegasnya.
Pencitraan
Tak dipungkiri petahana akan melakukan segala cara untuk meningkatkan citranya. Rencana itu pun sudah terbaca dari sekarang. Sudah ada daftar rencana Pemda DKI untuk meningkatkan citra petahana Ahok. Di antaranya sebagai berikut:
– Pada 23 Februari 2017 DKI akan keluarkan Rastra (beras sejahtera), buat masyarakat DKI.
– Maret akan keluar KJP buat beli daging Rp 35.000/kilogram dan ayam Rp 8.000/ekor.
– April akan muncul pencairan KJP,
– Program Keluarga harapan (PKH) akan muncul di Maret.
– Bantuan modal nelayan Maret-April akan turun.
– Bansos untuk masjid dan mushala akan cair di April
– Honor guru akan keluar di bulan April.
Bersama dengan itu media sekuler yang mendukung Ahok terus menerus mencitrakan positif si penista Alquran ini. Misalnya dengan berita tentang keberhasilan Ahok membangun masjid di Balaikota maupun sikap-sikap Ahok yang seolah-olah sangat dekat dengan umat Islam. Contoh, ia hadir di acara istiqhasah, mendengarkan ayat-ayat suci Alquran, termasuk membesarkan berita terkait Ahok yang memberangkatkan para marbot masjid.
Di sisi lain, media mainstream pendukung Ahok dengan dukungan media sosial berusaha menjatuhkan lawan politiknya dengan mengorek-korek kesalahannya. Termasuk menyebar isu jika kelompok yang didukung oleh kaum Muslim menang akan menguatkan intoleransi dan antikebhinnekaan, termasuk menyuburkan radikalisme.
Di sisi lain, para pendukung lawan Ahok siap-siap dikriminalisi karena kartu truf mereka telah ada di tangan penguasa. Tinggal dibuka saja. Ini bisa menyandera partai politik manapun dan bisa digunakan untuk menekan mereka agar memenangkan Ahok. Suatu yang sangat mungkin.
Inilah buah demokrasi, licik, dan tak lagi mengindahkan etika, apatah lagi agama! [] emje
Dikutip dari: Tabloid MediaUmat Edisi 192