Muslimah

HTI Press. Jakarta. Khilafah menjamin pendidikan sebagai hak bagi seluruh warga negara, Muslim maupun non Muslim. Demikian ditegaskan Dr. Nazreen Nawaz Direktur Media Muslimah Kantor Pusat Hizbut Tahrir, menjawab pertanyaan  wartawan tentang apakah non Muslim nanti tidak didiskriminasi jika diterapkan sistem pendidikan Islam.

“Tentu saja nanti tidak ada pembedaan sekolah Muslim atau non Muslim, karena pendidikan adalah hak seluruh warga negara, Muslim maupun non Muslim, laki-laki maupun perempuan,” katanya dalam Konferensi Pers di sela acara Konferensi Perempuan Internasional bertajuk “Khilafah dan Pendidikan Menghidupkan Kembali Masa Keemasan” di Balai Sudirman, Jakarta, Sabtu (11/3/2017) siang.

Berbeda dengan di Barat, kata Nazreen,  justru terjadi diskriminasi di lembaga pendidikan. “Contohnya banyak, khimar, jilbab, niqob, tidak boleh masuk kampus,” tukasnya.

Di Barat, kata Nazreen, pendidikan tidak dipandang sebagai hak warga negara, melainkan hanya bicara tentang keefektifan biaya hidup. “Barat berfikir, jika warganya pintar lebih mudah diatur, pendidikan hanya menciptakan kebutuhan industri, bukan mencetak lulusan yang dibutuhkan publik,” kata Nazreen yang berdomisili di Inggris ini.

Ia pun mencontohkan, di Inggris, lulusan perguruan tinggi dibebani utang 50 ribu pounsterling begitu lulus. Akibatnya mereka dipaksa bekerja untuk membayarnya. Bekerja bukan karena masyarakat membutuhkan keahliannya. “Sebanyak 1/3 guru di Inggris resign karena beban yang berat dan kesejahteraan minim, bahkan anggaran pendidikan dipangkas 3 miliar poundsterling, itu bukti bentuk pengabaian terhadap pendidikan,” katanya.

Sementara di Finlandia, yang katanya terbaik dari sisi pendidikan, ternyata berada di urutan 50 dari 54 negara diukur dati tingkat kebahagiaan anak-anaknya. “Anak-anak di sana stres karena budaya bully, narkoba, alkohol, atau bunuh diri. Dan itu juga terjadi di Jepang, Korea, Singapura yang katanya maju dalam pendidikan, Itu menunjukkan sebenarnya Barat mengalami krisis pendidikan,” tegas Nazreen.

Ia menambahkan, hal ini berbeda dengan Islam. Dalam Islam, pendidikan menghasilkan lulusan yang tidak hanya untuk kesuksesan dirinya atau korporasi, tapi untuk melayani kepentingan umat. “Dan Khilafah punya kebijakan politik yang masif yang menjamin inovasi teknologi, kreativitas dan kemajuan pendidikan,” katanya.

Khilafah adalah sistem komprehensif. Ia menegaskan, konsep ini memberikan kekuatan yang sangat penting bagi umat Islam.[]