Forum Tokoh Jabar: Mengembalikan Masa Keemasan Sistem Pendidikan Islam
HTI Press. Bandung. Muslimah HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) DPD I Jawa Barat (Jabar) dan beberapa tokoh perempuan Jabar berkumpul dalam acara Forum Tokoh Jabar untuk mendiskusikan tentang sistem pendidikan yang diterapkan saat ini yang berkiblat kepada sistem pendidikan sekuler Barat di kediaman Dr. Lulu Lusianty Dosen ITB. Hadir para tokoh dari berbagai institusi pendidikan, ormas dan majeis taklim dengan mengangkat tema, “Khilafah dan Pendidikan: Mengembalikan Masa Keemasan Pendidikan Islam”, Selasa (28/3/2017).
Dalam pengantar diskusi, Nurul Hidayani, SP Anggota Muslimah HTI Jabar, menegaskan bahwa sistem pendidikan sekuler sudah menampakkan kegagalannya di berbagai negara, tidak terkecuali di negara maju. Output pendidikan yang dihasilkan sangat terlihat dari rusaknya kepribadian pelajar dan mahasiswa. Terlihat dari banyaknya data kerusakan moral, seperti tingginya angka pergaulan bebas, bunuh diri massal, dan kejahatan.
Beliau menambahkan, “Sesunguhmya Barat telah melakukan kebohongan besar dengan mengklaim keberhasilan sistem pendidiannya, yang sebenarnya gagal menghasilkan peradaban yang manusiawi.”
Berbeda dengan sistem pendidikan Islam yang berorientasi ruhiyah dan menghadirkan Allah dalam setiap aktivitas. Outputnya menghasilkan individu bertakwa yang berkepribadian Islam dan selalu taat kepada Allah. Namun, sistem pendidikan Islam bukan hanya sebatas kurikulum. Tapi terkait dengan sistem politiknya, dan sistem ekonominya. Demikian pernyataan Ir.Hj. Rina Komara Anggota Muslimah HTI Jabar.
“Tidak mungkin sistem pendidikan akan berjalan dengan baik jika tidak mendapat dukungan penuh dari negara!” tegasnya.
Dengan demikian, lanjutnya, untuk menerapkan sistem pendidikan Islam, harus diterapkan pula sistem politik dan sistem ekonomi Islam.
Menurutnya, tidak ada cara lain, untuk menyelamatkan generasi kaum muslimin. Harus ada khilafah sebagai institusi yang akan menjamin pelaksanaan sistem pendidikan dan mendukung pembiayaan secara penuh dari negara. “Khalifah adalah yang bertanggung jawab bagi terlaksananya penyelenggaraan yang berkualitas tersebut!” tutupnya.[]