Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Program pendidikan penguatan karakter (PPK) yang dicanangkan Menteri Pendidikan Kebudayaan Muhadjir Effendy, ternyata merupakan keinginan dari Presiden Joko Widodo. Hal itu terungkap dalam rapat di Komisi X DPR hari ini, Selasa (13/6).
Muhadjir menerangkan bahwa program PPK bagian dari visi misi Presiden Jokowi dalam rangka penguatan karakter. Sebab, dalam Nawacita, untuk pendidikan karaktet porsinya 70 persen di sekolah dasar sampai menengah.
“Ini kebijakan presiden bagian dari program penguatan karakter,” tegasnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6). Meskipun bukan idenya, sebagai pembantu presiden, maka dirinya punya kewajiban untuk mengimplementasikan apa yang menjadi visi misi presiden selaku bos nya.
“Ini bukan mau saya. Mau saya, saya sebagai pembantu presiden harus betul-betul bisa melaksanakan apa yang menjadi visi misi presiden,” tambahnya.
Pernyataan itu katanya sama sekali tidak bermaksud untuk membawa-bawa nama Jokowi. “Bukan saya berlindung di Bapak Presiden. Kalau memang ada kesalahan saya pertanggungjawabkan sebagai menteri pendidikan yang membantu beliau. Segala konsekuensi, Insya Allah saya orang yang tidak lari dari tanggung jawab,” tegas Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu.
Untuk itu, dia meminta semua pihak khususnya Komisi X DPR untuk mempelajari terlebih dahulu program yang dikeluarkannya itu. Manakala ada yang belum dipahami atau perlu diubah, pasti akan didiskusikan lebih lanjut.
“Kita akan lihat demi kemajuan bangsa. Target kita kita ingin ubah siapkan generasi yang memiliki kompetensi abad 21 yang memiliki karakter kuat,” pungkasnya. (jawapos.com, 13/6/2017)
