Pemecatan Lebih dari 18 Ribu Pegawai di Turki, Termasuk Banyak dari Unsur Pasukan Keamanan, Guru dan Akademisi

Pada hari Ahad (8/7) Otoritas Turki mengumumkan pemecatan lebih dari 18 ribu pegawai baru, termasuk banyak dari unsur pasukan keamanan, serta guru dan akademisi. Pemecatan dilakukan sebelum dimulainya masa jabatan baru Recep Tayyip Erdogan, juga kemungkinan berakhirnya keadaan darurat yang diberlakukan sekitar dua tahun setelah kudeta gagal pada Juli 2016 lalu.

Sebanyak 18.632 orang pegawai telah diberhentikan, termasuk lebih dari 9.000 personel polisi dan 6.000 anggota pasukan bersenjata, menurut keputusan undang-undang yang dipublikasikan pada hari Ahad melalui surat kabar resmi. Dalam daftar mereka yang dipecat itu ada sekitar 1.000 pegawai di Kementerian Kehakiman dan 650 di Kementerian Pendidikan.

Ini merupakan gelombang pemecatan terakhir yang dikeluarkan oleh otoritas Turki dalam konteks keadaan darurat yang diberlakukan setelah kudeta gagal pada Juli 2016, dan diperbarui secara berkala. Periode akhir dari keadaan darurat secara resmi berakhir pada 19 Juli.

Lembaga non pemerintah Human Rights Platform (HRP) mengatakan bahwa 112.679 orang pegawai telah diberhentikan dari pekerjaannya hingga 20 Maret 2018, termasuk lebih dari 8.000 di angkatan bersenjata, 33.000 di Kementerian Pendidikan Turki, 31.000 di Kementerian Dalam Negeri, juga 22.600 di Direktorat Jenderal Keamanan.

Semua tahu bahwa kudeta yang gagal itu secara efektif dipimpin oleh agen-agen Inggris di Turki. Dalam hal ini, sungguh Erdogan telah mengambil tindakan yang sangat keras terhadap agen-agen Inggris, terutama di militer. Sehingga pembersihan terbaru ini adalah bagian dari tindakan keras terhadap agen-agen Inggris (kantor berita HT, 11/7/2018).