Munarman Masih Tetap Ditahan

Mantan Ketua YLBHI, Munarman masih ditahan di Polsek Limo, Cinere, Depok . Meskipun, masalah antara dirinya dan pihak Blue Bird sudah selesai

Hidayatullah.com–Meski kesepakatan damai antara mantan Ketua YLBHI, Munarman dengan pihak perusahaan taksi Blue Bird telah tercapai, tapi Polsek Limo, Cinere, Depok tetap menahan Munarman. Munarman mengatakan tindakan Polsek Limo ini berlebihan.

Pernyataan Munarman ini disampaikan kepada www.hidayatullah.com Selasa (24/9) tadi siang.

”Ini nggak masuk akal,” ujar Munarman menanggapi sikap Polsek Limo yang tetap menahan dirinya. ”Tapi begitulah hukum buatan manusia, bisa diarah-arahkan.”

Sementara itu, Ketua tim advokasi Munarman, Syamsul Bahri Rajam pada jumpa pers di Kantor Polsek Limo, pukul 11 pagi tadi mengatakan, Kapolsek Limo Ajun Komisaris Polisi Supoyo masih menunggu putusan dari Kapolres Depok. Syamsul menambahkan, semua berkas seperti Surat Pernyataan, Akta Perdamaian, dan Surat Permohonan Penangguhan Penahanan telah diajukan ke Kapolsek Limo dan diteruskan ke Kapolres Depok.

”Kapolsek sendiri mengatakan, Munarman mungkin bisa dibebaskan siang ini, sebelum pukul 13.00 WIB,” kata Syamsul. Tapi nyatanya sampai berita ini diturunkan Munarman belum juga dibebaskan.

Paniran, supir taksi Blue Bird yang mengadukan kasus perbuatan tidak menyenangkan Munarman kepada dirinya sudah mencabut laporannya. Dirinya dan Munarman pun sepakat untuk tidak menuntut secara pidana atau perdata atas kejadian ini.

“Saya mencabut Laporan Polisi Nomor LP:389/K/VIII/2007/Sek Limo tanggal 14 Agustus 2007. Adapun alasan pencabutan tersebut adalah dikarenakan telah terjadi kesepakatan antara saya sebagai Pelapor dengan saudara Munarman bin Abdul Hamid sebagai Terlapor,” demikian pernyataan Paniran dalam Surat Pernyataan yang ditandatanganinya pada 3 September 2007.

Walau berstatus sebagai tahanan, Munarman tidak mendekam dalam sel. Dia bebas hilir mudik di Polsek Limo, tidur di sofa ruang tamu, dan bebas memakai telepon genggam. Bahkan dia pun diperkenankan untuk shalat lima waktu di Masjid Raya Cinere yang terletak di belakang Kantor Polsek Limo.

Para tamu juga bebas untuk mengunjungi Munarman siang dan malam tanpa ada pemeriksaan. Selama ditahan sejak Ahad 2 September 2007 kemarin, banyak pihak yang memberikan dukungan kepada pengacara yang aktif mengisi kajian-kajian keislaman ini. Dukungan datang dari Majelis Ulama Indonesia, Forum Umat Islam, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia, Front Pembela Islam (FPI), serta dari beberapa LSM. Bahkan Mantan Dekan Munarman di Fakultas Hukum Universitas Sriwijawa sengaja datang dari Palembang untuk bertemu mantan mahasiswanya ini.

Kronologi Kejadian

Pada tanggal (14/8) Munarman menjemput Istrinya yang baru saja keguguran dari RS Cinere. Sesampainya di Jl. Lereng Indah di daerah Limo Depok, yang tidak jauh dari kediamannya, mobil yang ditumpanginya ditabrak taksi Blue Bird. “Kebetulan jalan tersebut memang sempit,” katanya.

Curiga sang sopir akan melarikan diri, Munarman menyita kunci mobil, SIM pengemudi, dan STNK taksi tersebut. Munarman mengaku emosi dengan mendorong kepala sopir tersebut. Saat itu Munarman juga membawa mistar besi. ”Mungkin sopir kira (itu) senjata tajam,” ujar Munarman seperti dikutip hidayatullah.com Senin kemarin.

Setelah menitipkan alamat rumah kepada sopir taksi, sekitar pukul 21.30 WIB, datang beberapa petugas keamanan Blue Bird. Namun kata Munarman, bukan mendatangi rumahnya, petugas tersebut malah meminta informasi kepada tetangga-tetangga Munarman.

Ditunggu hingga larut malam sopit taksi tersebut tak juga datang. Esoknya Munarman menelepon Direktur Operasional PT. Blue Bird. Lalu General Manager pool Blue Bird Cinangka mengontak Munarman untuk menyelesaikan masalah. Tapi Munarman menolak ganti rugi uang, karena mobilnya masih dalam program asuransi. Dia mengusulkan supaya Blue Bird memberinya pinjaman mobil selama mobilnya diperbaiki di bengkel.

Oleh Polisi Munarman dijerat pasal 335 KUHP atas perbuatan tidak menyenangkan, pasal 368 KUHP atas tindakan perampasan, dan Undang-Undang (UU) Darurat 12/1951 soal kepemilikan senjata tajam. [Surya; Selasa, 04 September 2007/ www.hidayatullah.com]