RUU Terorisme

Pada Selasa, 28 Juni lalu, delegasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang terdiri dari Ustadz Rochmat S Labib, Ustadz Muhammad Rahmat Kurnia, Ustadz Budi Darmawan, Ustadz Wahyudi al-Marokiy dan saya sendiri, bersama sejumlah tokoh Ormas Islam seperti Ustadz Amin Lubis (Perti), Ustadz Sabili Raun (al-Ittihadiyah) dan Ustadz Ahmad Fatih (JAS), menemui Ketua Pansus RUU Terorisme, Muhammad Syafi’i (F. Gerindra), yang akrab dipanggil Romo, di Gedung Nusantara II, DPR RI.Seperti kita tahu, saat ini oleh DPR RI tengah dibahas rancangan revisi UU Terorisme usulan Pemerintah. Revisi itu dilakukan setelah UU yang lama dinilai tak lagi mencukupi kebutuhan landasan legal dalam pemberantasan terorisme.Pada kesempatan itu, kepada Romo saya menyampaikan beberapa poin penting dalam kaitan pembahasan RUU Terorisme. Pertama: Masalah konstruksi pemikiran. Ini poin paling penting. Selama ini, konstruksi dominan dalam isu terorisme adalah kerangka pemikiran Barat. Jujur saja, isu terorisme itu kan baru muncul, lalu menjadi persoalan dunia setelah Barat, dalam hal ini AS—melalui Presiden Bush dalam pidatonya yang sangat terkenal menyusul peristiwa 911—telah secara semena-mena membelah dunia menjadi dua: “either you are with us or with terrorist”. Secara praktik, akhirnya yang disebut teroris adalah orang atau kelompok yang menentang kepentingan AS. Lihat saja daftar FTO (Foreign Terrorist Organization) yang dibuat oleh US State Ministry (Kementrian Luar Negara AS). Lebih dari 90% dari daftar itu adalah orang dan kelompok Islam. Di antaranya Hamas. Bagaimana mungkin Hamas, yang berjuang mendapatkan kembali Tanah Palestina dari penjajahan Israel disebut teroris, sedangkan yang merebut tanah itu tak disebut apa-apa?Kedua: Soal definisi. Konstruksi pemikiran berpengaruh pada definisi. Celakanya, definisi yang seharusnya bisa menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud terorisme hingga kini justru tidak jelas. Ketidakjelasan definisi itu membuat penanganan terorisme mudah sekali diselewengkan dan cenderung ambigu alias hipokrit. Hal ini diakui juga oleh Romo. Bila terorisme diartikan sebagai tindakan individu atau kelompok yang dalam meraih tujuannya menggunakan kekerasan yang menimbulkan ketakukan yang meluas, sebagaimana disebut dalam Pasal 14 ayat 1 dari The Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Act, 1984, “the use of violence for political ends and includes any use of violence for the purpose putting the public or any section of the public in fear”, maka mestinya semua orang atau kelompok, bahkan negara, yang dalam meraih tujuannya menggunakan kekerasan harus dianggap teroris. Namun, kenyataannya kan, tidak.

Kepada Romo, saya memberikan contoh. Imam Samudra disebut teroris setelah ia meledakkan sepenggal jalan di Kota Denpasar dengan tiga ton bom yang mengakibatkan ratusan orang meninggal, ratusan orang luka-luka dan ratusan bangunan hancur. Di pengadilan, ia mengaku keliru. Ia menyangka pengunjung Sari Club di Jalan Legian Denpasar itu kebanyakan turis AS, tetapi nyatanya turis Australia. Untuk kesalahannya itu, ia telah dihukum mati. Sebaliknya, Presiden Bush yang telah menghancurkan bukan hanya sepenggal jalan di Kota Baghdad, tetapi seluruh Baghdad, bahkan seluruh Irak dengan ribuan ton bom, yang mengakibatkan bukan ratusan tetapi ratusan ribu orang tewas, bahkan menurut John Hopkins University, lebih dari 1,4 juta warga sipil meninggal akibat invasi AS, tidak diapa-apakan. Jangankan dihukum, disebut teroris pun tidak. Belakangan Bush pun mengaku keliru, karena senjata pemusnah massal (MDW), yang dijadikan alasan untuk menginvasi Irak, ternyata tidak ada. Bila untuk kesalahannya, Imam Samudra dihukum mati, apa hukuman untuk kesalahan Bush? Tidak ada.

Oleh karena itu, saya menyampaikan kepada Romo, penting untuk memiliki konstruksi dan definisi sendiri tentang terorisme, yang mandiri, yang lepas dari bias kepentingan Barat. Tanpa itu, kita akan terus menari di atas genderang orang lain. Kita juga akan terus menjadi suruhan Barat dalam apa yang mereka sebut war on terrorism. Atas nama perang melawan terorisme, AS seolah boleh melakukan apa saja. Korban terus berjatuhan. Kebanyakan adalah umat Islam. Negeri Islam seperti Irak dan Afganistan hancur. Adapun di dalam negeri, hingga kini telah lebih dari 121 orang, termasuk Siyono, ditembak begitu saja oleh Densus 88 tanpa jelas apa kesalahannya.

Meski setuju, menurut Romo, itu tidak mungkin dilakukan, karena diakui atau tidak Indonesia masih sangat bergantung pada Barat. Namun, dia setuju untuk membuat definisi sendiri tentang terorisme. Tanpa definisi yang mandiri itu, menurut dia, akan banyak keanehan terjadi. Ia menunjuk contoh. Dalam draft RUU Terorisme itu disebut siapa saja orang yang bergabung dengan organisasi yang melakukan usaha disintegrasi atau separatisme di negara lain dikategorikan terorisme.  Adapun pihak yang terang-terangan melakukan kegiatan disintegrasi atau separatisme di dalam negeri justru tidak disebut terorisme.  Jadi, RUU ini sebenarnya bakal melindungi kepentingan siapa?

Ketiga: Saya juga menyampaikan perlunya membedakan real terrorism dengan fabricated terrorism (terorisme buatan).  Hal ini sangat penting diperhatikan, karena bila yang terjadi adalah real terrorism, artinya kita memang tengah menghadapi persoalan nyata. Karena itu harus ada penanganan serius untuk menyelesaikannya. Namun, bila fakta yang terjadi adalah fabricated terrorism (terorisme buatan), maka yang kita hadapi sebenarnya bukanlah para teroris, melainkan pihak yang telah merekayasa adanya teroris itu. Merekalah penjahat sesungguhnya. Celakanya, seperti rumor yang sudah lama berkembang, perekayasa itu diduga keras justru berasal dari kalangan aparat itu sendiri. Bila rumor ini benar, pantas saja terorisme di negeri ini tak pernah selesai.

Lepas dari rumor itu, saya menegaskan pentingnya dilakukan pengawasan dan audit terhadap aparat yang menangani masalah terorisme, dalam hal ini Densus 88. Terhadap Densus 88 harus dilakukan audit operasional dan keuangan karena disinyalir banyak operasi terorisme yang dilakukan secara tidak semestinya, bahkan menuju apa yang disebut fabricated terrorism (terorisme buatan) tadi. Kematian 121 orang menjadi bukti bagaimana penanganan terorisme di negeri ini telah berkembang menjadi teror tersendiri.

Menanggapi hal itu, Romo sependapat. Semua narasumber dan pihak dalam RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum), menurut dia, juga bersepakat tentang pentingnya pengawasan terhadap aparat, baik dalam masalah operasi maupun keuangan.

++++

Melihat respon Pak Syafii, terbit harapan adanya perbaikan dalam penanganan masalah isu terorisme di negeri ini yang telah memakan begitu banyak korban, termasuk untuk mencegah negeri ini terjerumus terlalu jauh dalam apa yang disebut war on terrorism yang hakikatnya adalah war on Islam.

Di atas segalanya, kita jelas mempunyai perhatian tinggi terhadap perlindungan nyawa manusia. Dalam hal ini, Islam telah dengan tegas melarang siapapun membunuh siapapun tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariah. Membunuh manusia tanpa haq, digambarkan oleh al-Quran, bagaikan membunuh manusia di muka bumi seluruhnya, yang saat ini berjumlah lebih dari 7 miliar. Apalagi membunuh seorang Muslim. Lebih berat lagi. Digambarkan oleh Rasulullah saw., hancurnya dunia bagi Allah lebih remeh daripada terbunuhnya seorang Muslim. Ironisnya, hari ini nyawa seorang Muslim justru tampak begitu murah. Atas nama pemberantasan terorisme, seorang Muslim seolah halal dibunuh begitu saja. Ini harus dihentikan. Tidak boleh dibiarkan. [HM Ismail Yusanto]