Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
“Fenomena Golput yang merebak boleh jadi karena kinerja parpol yang tidak dipercaya rakyat dan tidak jelas pembelaan parpol akan nasib rakyat. Banyak perundangan yang dikeluarkan oleh legislatif berpihak kepada investor asing, para kapitalis, memberatkan rakyat dan merugikan keuangan negara” demikian ungkap Ir Budi Harsanto selaku Ketua DPD I HTI Propinsi Banten dalam Halqah Islam & Peradaban (HIP) edisi ke-3, Sabtu 14 Maret 2009 di Studio Radio Banten FM Cilegon.
Acara yang merupakan kerjasama pihak Radio Banten Fm dan HTI Kota Cilegon ini menghadirkan Ketua MUI Cilegon, KH Drs Alwani Nawawi, Ketua HTI Banten, dan Ustad Yasin Muthohar dari DPP HTI.
Dalam sesi pengantar, Ketua MUI memaparkan latar belakang munculnya sejumlah fatwa MUI hasil ijtima ulama di Padang Panjang, Sumbar beberapa waktu lalu. Beliau menegaskan tidak ada titipan dari pihak manapun mengenai keputusan MUI yang dihadiri sekitar 700 ulama tersebut. Menurut Ketua MUI, sejumlah fatwa yang dimaksud merupakan jawaban atas berbagai pertanyaan umat dan kemudian MUI menjawab berupa fatwa. Fatwa itu sebagai semacam petunjuk saja tidak mengikat 100%, bahkan lebih menekankan itu merupakan pesan moral atau rambu-rambu atas berbagai persoalan yang mendera umat. Yang sudah jelas larangan dari al Qur’an saja banyak yang dilanggar, apalagi hanya berupa fatwa, tambah beliau.
Berkaitan dengan fatwa memilih agar tidak golput, sebenarnya MUI berkeinginan agar Pemilu yang akan menghabiskan dana besar itu berhasil efektif dan mendapat legitimasi mayoritas dari rakyat, maka memilih menjadi sebuah kewajiban dan tidak golput.
Komentar yang cukup tegas dan agak berbeda dinyatakan oleh Ustad Yasin, selaku DPP HTI. Beliau menandaskan kerja dakwah HTI dimanapun dan kapanpun adalah ‘amar ma’ruf nahyi mungkar, terlebih dalam hal perubahan sosial, maka HTI mengambil peran untuk sosialisasi Syariah dan Khilafah sebagai jawaban ideal atas berbagai problematika umat. Sudah menjadi bukti, apabila kapitalisme tetap dipertahankan dan hanya berganti orang atau pelaksananya saja, sudah bisa diprediksi hasilnya hanya melanggengkan kenestapaan umat, ujar ustadz muda yang juga memegang amanah Sekretaris MUI Propinsi Banten ini.
Acara yang dipandu oleh Ir. Zein Firdaus, MM, selaku Ketua HTI Kota Cilegon ini berjalan dari pukul 13.30 -16.00 ini berjalan cukup manarik, terlebih pada sesi dialog dengan para peserta. Hadir sejumlah tokoh dari kalangan ulama, praktisi pendidikan, pondok pesantren, mahasiswa, dan ormas Islam lainnya. Acara yang disiarkan secara live On Air ini juga mendapat sambutan dari para pendengar dengan banyaknya komentar dan pertanyaan yang masuk saat sesi diskusi Tanya jawab.
Akhirnya acara ditutup dengan sebuah harapan, perubahan sosial menuju penegakkan syariah dan Khilafah harus menjadi agenda utama umat. Masa kampanye semestinya menjadi sarana edukasi politik kepada rakyat bukan malah pembodohan politik dengan money politics atau sembako politik. Sudah saatnya rakyat semakin cerdas dan mendapatkan haknya, bukan sebaliknya didulang suaranya dan akhirnya ditelantarkan nasibnya dengan sejumlah perundangan yang dilegislasi. Proses hajatan 5 tahunan Pemilu bukan segala-galanya, terlebih menuju perubahan yang hakiki bukan sekedar pergantian orang atau pelaksananya saja. Istiqomah dalam dakwah, sinergi antar komponen umat dan ormas menjadi sebuah langkah real untuk menapaki jalan perubahan dalam naungan syariat Islam. [kantor humas HTI Cilegon]
