Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Ketimpangan kesejahteraan yang melanda dunia saat ini terjadi akibat diterapkannya sistem ekonomi kapitalisme, bukan karena tidak tersedianya pangan atau sumber daya alam. Data menunjukkan, satu dari delapan orang seluruh dunia menderita busung lapar.
Demikian dikatakan pengamat ekonomi Universitas Pendidikan Indonesia, Arim Nasim, Selasa 13 September 2016. “Kelaparan ini bukan disebabkan tidak tersedianya sumber daya alam tapi dikarenakan 80 persen kekayaan dunia dikuasai oleh 20 persen manusia,” ujarnya.
Indonesia termasuk menjadi negara korban kapitalisme. Menurut dia, ketimpangan ekonomi di Indonesia terjadi karena liberalisasi ekonomi yang lahir dari sistem ekonomi kapitalisme dan politik ekonomi kapitalisme yang memfokuskan kepada produksi kekayaan tapi mengabaikan distribusi atau pemerataan. Dengan demikian, sumber daya alam dan komoditas strategis yang seharusnya milik umum, justru dikuasai dan dimonopoli oleh para kapitalis.
“Mengapa sistem ekonomi berbasis Syariat Islam dapat melahirkan kesejahteraan dan menghapuskan ketimpangan, karena fokus sistem ekonomi tersebut adalah distribusi kekayaan dan melarang keras monopoli terhadap barang-barang milik umum, seperti SDA dan komoditas strategis,” katanya.
Menurut Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Untirta, Hady Sutjipto, kemiskinan merupakan masalah sosial terbesar umat manusia saat ini. Akibatnya, banyak yang mulai mempertanyakan kembali sistem ekonomi kapitalisme liberal yang beberapa tahun terakhir dijadikan platform utama. IMF dan Bank Dunia telah gagal menjalankan fungsinya membantu problematika ekonomi dan keuangan banyak negara dunia ketiga. Alih-alih resepnya manjur dan bisa membangkitkan perekonomian, yang terjadi malah pasiennya –yang terdiri dari banyak negara miskin– harus diamputasi atau dibiarkan sekarat.
Kebebasan hak milik merupakan salah satu ide dasar kapitalis dalam mengatur kepemilikan. Menurut ide ini, setiap individu berhak memiliki barang-barang yang termasuk dalam pemilikan umum (public property) seperti ladang-ladang minyak, tambang-tambang besar, pelabuhan, jalan, barang-barang yang menjadi hajat hidup orang banyak, dan lain-lain.
Pembangunan yang bersandar pada paradigma ini jelas mengakibatkan terjadinya ketimpangan sosial. Akan terjadi akumulasi kekayaan yang melimpah-ruah pada segelintir orang, sementara mayoritas masyarakat tidak dapat menikmati hasil pembangunan.
“Dalam pandangan Ekonomi Islam, negara mesti menjamin pemenuhan kebutuhan pokok (pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan, dan keamanan). Jika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya dan keluarganya, kewajiban itu beralih kepada kerabatnya mulai yang terdekat. Jika tidak mencukupi, diambilkan dari harta zakat. Jika belum mencukupi, kewajiban itu beralih ke negara, yakni wajib atas Baitul Mal memenuhinya. Negara bisa memberikannya dalam bentuk harta secara langsung maupun dengan memberi pekerjaan,” ujarnya.
Sementara Presiden Direktur PT Radio Mora Parna Karsa (Pimpinan Mora Group), Hamonangan Saragih Manihuruk (Monang Saragih) mengatakan, sistem ekonomi kapitalisme yang saat ini banyak mempengaruhi undang-undang telah merusak kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan diterapkannya sejumlah aturan yang berbau kapitalisme, ketimpangan di Indonesia semakin tinggi, yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Oleh karena itu, Syariat Islam yang memiliki basis ekonomi syariah bisa menjadi solusi bagi ketimpangan dan kemiskinan yang saat ini terjadi di Indonesia.
“Saat ini, patokan kesejahteraan kerap diukur melalui pertumbuhan ekonomi. Padahal, pertumbuhan ekonomi tidak selalu mencerminkan kesejahteraan masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi bisa terdongkrak oleh semakin kayanya orang yang sebelumnya sudah kaya. Adapun orang miskin, justru tidak mengalami pengurangan bahkan sangat mungkin untuk bertambah miskin. Oleh karena itu, saya menilai, kapitalisme tidak membuahkan keadilan bagi masyarakat,” ujarnya menjelaskan.
Monang mengatakan, ia justru kagum dengan cara Islam dalam mengatur ekonomi, salah satunya dengan zakat. Bila dilakukan dan dikelola dengan sungguh-sungguh, zakat akan menjadi jawaban terhadap masalah kesejahteraan di Indonesia. Namun sayangnya, saat ini, zakat juga justru tidak lepas dari sistem kapitalisme. Maka manfaatnya pun tidak dapat dirasakan secara maksimal oleh orang yang berhak menerimanya. Ia menilai, zakat yang diatur dalam sistem kapitalisme tidak dapat dikelola secara maksimal dan justru sudah dipotong sana sini. (pikiran-rakyat.com, 13/9/2016)
