Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
HTI Press, Jakarta. Rencana Sertifikasi Khatib oleh Departemen agama adalah bentuk sikap otoriter pemerintah negeri ini yang anti kritik dengan maksud membungkam mereka yang kritis khususnya dari kalangan para ulama Islam.
Sertifikasi Khatib juga adalah wujud dari sekularisasi, dimana syariat Islam dibatasi hanya seputar masalah akhlaq, ritual ibadah dan amalan yang bersifat individu semata. Adapun dakwah syariah islam yang nyata adalah juga sebuah ideologi, berkaitan dengan system ekonomi, politik, akan dihilangkan dari kesadaran umat.
Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia ustadz Rokhmat S Labib pada acara Multaqo Ulama bersama Hizbut Tahrir Indonesia yang diselenggarakan di kantor DPP HTI Jakarta pada Hari Ahad, 19 Februari 2017.
Padahal dakwah sebagai manifestasi amar ma’ruf nahi munkar, merupakan salah satu kewajiban paling mulia dalam Islam. Pada acara tersebut, para ulama yang hadir bersepakat MENOLAK rencana sertifikasi da’I dan Khotib karena sangat berbahaya bagi kemaslahatan negeri ini khususnya. Hal ini akan mematikan daya kritis berfikir umat atas berbagai permasalahan yang sedang melanda tanpa mereka sadari dan bagaimana seharusnya syariah Islam mengaturnya.[]
