HIP Ke 2 DPD I HTI Lampung: “Pemilu, Demokrasi, dan Kesejahteraan”

Alhamdulillah, atas izin dan pertolongan Allah, kembali DPD I Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Lampung, Ahad 29 Maret 2009 di Masjid Taqwa Bandarlampung menggelar acara Halqah Islam dan Peradaban (HIP) ke-2 dengan tema “Pemilu, Demokrasi, dan Kesejahteraan”

Hadir pada HIP ke-2 sebagai pemateri adalah Drs Syarief Makhya, Msi, Wakil Ketua PW Muhammadiyah Lampung/ PD 2 Fakultas FISIP Unila dan Ir. Dudi Arfian, Ketua DPD I HTI Lampung.

Sebelum acara dimulai, Ust Akhiril Fajri Humas HTI Lampung dalam sambutannya mengatakan, bahwa tidak lama lagi Pemilu 2009 akan digelar. Dan jauh-jauh hari partai peserta Pemilu sudah melakukan pemanasan dengan berbagai jurus dan strategi kampanye melalui berbagai media. Mereka pun juga telah menetapkan caleg-calegnya, ada dari kalangan artis, pengusaha dan orang kaya baru yang menjadi caleg. Akan tetapi, Pertanyaannya, menurut Ust Akhiril, dapatkah Pemilu 2009 membawa perubahan yang lebih baik bagi umat? Apakah umat bisa berharap banyak pada partai-partai yang ada dan kepada para calegnya untuk mewujudkan keinginan-keinginan mereka?

”Padahal, jika dihitung saja sejak masa reformasi, negeri ini telah melakukan 3 kali Pemilu. Tentu saja itu belum termasuk Pilkada yang diselenggarakan 3 kali sehari. Bahkan, selain itu Indonesia juga pernah disebut-sebut sebagai juara demokrasi karena kesuksesannya menyelenggarakan Pemilu 2004 yang dinilai amat demokratis, aman dan damai. Namun, suksesnya demokrasi ini tidak pernah bertemu dengan kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat/umat. Apalagi jika dikaitkan dengan keinginan umat Islam untuk menerapkan syariah Islam, yang justru semakin hari semakin menguat,” ujar Ust Akhiril dalam sambutannya.

Pada sesi talk show, Syarief Makhya juga mengatakan, “bahwa pada Pemilu kini tidak ada parpol yang mandiri, dia bergantung pada negara bahkan bisa ada kemungkinan pada asing.” Indonesia, menurutnya, juga tidak jelas siapa partai yang berkuasa dan mengontrol negara ini. Masalah ini timbul karena sistem multipartai yang begitu banyak dan akses masyarakat untuk mengontrol negara juga sangat lemah. Akibatnya, tidak ada perubahan mendasar. Sebagai contoh adalah APBD hampir tidak pernah tidak bermasalah, yang mengakibatkan rakyat sengsara karena APBD banyak dikonsumsi oleh anggota DPR/DPRD yang ingin nyaleg lagi. Selain itu, persoalan mendasar lainnya adalah proses pemilihan wakil rakyat yang tidak bersih dalam pengertian, siapa yang paling dikenal, popular, dukungan financial yang kuat akan lebih bisa menguasai opini dengan berbagai cara. Jika tidak punya dukungan financial yang kuat, tidak akan berhasil. Ada dominasi pemilik modal. Dan Dana kampanye itu fiktif. Dana riilnya lebih besar. Sumbernya dari mana? Patut dipertanyakan. Yang jelas pasti ada sponsorship dari pemilik modal. Karena itu, wajar bila afiliasi atau kebijakan ekonominya akan berpihak kepada pengusaha bukan rakyat kebanyakan,” ujar Syarief Makhya

Sedangkan menurut Ust Dudi Arfian, “banyak masyarakat yang tampaknya mulai kecewa pada even pemilu kini, mengapa? Sebab, mayoritas rakyat kecewa dengan partai-partai yang ada? Pertama, karena perolehan suara dalam Pemilu, perolehan kursi di lembaga legislatif ataupun jabatan kekuasaan di eksekutif (pemerintahan) seolah menjadi tujuan partai itu sendiri. Tidak aneh jika berbagai cara ditempuh meski harus mengorbankan idealisme bahkan ideologi partai. Koalisi antarparpol di tingkat pusat maupun daerah menjadi kendaraan politik baru untuk memenangkan calon yang dimajukan. Partai-partai Islam atau yang berbasis massa Islam pun tidak canggung berkoalisi dengan partai sekular,”

Kedua, menurut ust Dudi, “partai-partai yang ada kini juga gagal menunjukkan keberpihakan secara konsisten terhadap kepentingan dan nasib rakyat. Dalam kasus kenaikan harga BBM tahun 2005 yang rata-rata lebih dari 100 persen, misalnya, tidak terlihat adanya penolakan secara konsisten dari partai-partai yang ada. Begitu pula dalam kasus impor beras, lumpur Lapindo atau masalah pornografi-pornoaksi yang memiliki dampak negatif sangat besar bagi masyarakat,”

Lalu yang Ketiga, “keberadaan partai dalam demokrasi sering hanya dijadikan sebagai kendaraan untuk mencari sumber kekayaan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa aroma uang selalu menyertai proses-proses politik dan jabatan yang selama ini terjadi. Karena itu, tidak aneh jika mereka terlihat seru dan bersemangat ketika membahas UU Pemilu atau UU yang terkait dengan tunjangan, gaji dan fasilitas untuk wakil rakyat.”

Ust. Dudi melanjutkan, “Sebaliknya, mereka begitu mudah menyerah atau bahkan sejak awal setuju dengan berbagai RUU yang lalu disahkan menjadi UU yang banyak merugikan masyarakat seperti UU SDA, UU Migas, UU Kelistrikan, UU Penanaman Modal, dll. Mereka juga cenderung pasif menyoal privatisasi, penyerahan kekayaan alam milik rakyat kepada asing seperti Blok Cepu kepada Exxon, dll,”. Ujar Ust Dudi

Karena itu, tambah ust Dudi, “Demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat itu hanyalah utopia. Memang betul mereka dipilih oleh rakyat, dan dari rakyat, tetapi jangan berharap mereka memperjuangkan kepentingan rakyat. Berbeda dengan Demokrasi Sistem Islam memandang bahwa politik itu adalah ”ria’ayatusy syu’unil ummah” yakni mengurus urusan umat dalam segala aspek baik itu pendidikan, sosial, pemerintahan, ekonomi, keuangan, pergaulan, dan urusan negara. Dan fakta pun juga telah membuktikan, baik historis, empirik, dan normatif bahwa ketika syariah diterapkan dalam naungan Khilafah Islam selama 13 abad kesejahteraan meningkat seperti pada zaman kholifah Umar bin Abdul aziz dan kholifah-kholifah lainnya.”

“Maka dari itu, yang dibutuhkan umat kini adalah bagaimana kita harus menyadarkan pada umat ini tentang politik Islam dan bagaimana syariah Islam ini diterapkan yang akan membawa rahmat bagi seluruh alam, sehingga umat sadar dan akan butuh terhadap syariah Islam, yang akan membawa kita menuju Indonesia bahkan dunia lebih baik, insyaAllah,” ujar Ust Dudi. (Lajnah I’lamiyah HTI Lampung)

Sambutan oleh Humas HTI Lampung Ust Akhiril Fajri

Syarief Makhya pada sesi Talk show

Sebagian peserta Ikhwan

Sebagian peserta Akhwat

Foto tokoh dan Pengurus HTI Lampung