Keuangan Lembaga Survai Harus Transparan

Pesta demokrasi yang sudah tinggal hitungan hari membuat sejumlah lembaga survai di Indonesia berlomba-lomba mengumumkan hasil survai yang dilakukan mereka. Parahnya beberapa lembaga survai tersebut mengerucut pada suatu partai.

Pengamat Politik dari Lingkar Madani Untuk Indonesia, Ray Rangkuti, mengatakan ada indikasi beberapa lembaga survai telah dipesan oleh beberapa parpol politik. Sehingga hasil survai yang dilakukan menunjukkan angka kemenangan partai tersebut.

“Karena itu, semua lembaga survai tidak bisa dikatakan objektif,” ujarnya kepada Republika, Senin (6/4).

Untuk itu, Ray mengharapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau pun organisasi yang membolehkan lembaga survai tersebut memberi kebijakan tentang transparansi dana yang diperoleh lembaga survai untuk melakukan survey.

“Harus diperjelas dari mana dana yang diperoleh mereka, harus ada transparansi. Karena ini yang akan membuktikan bahwa mereka itu independen,” jelasnya.

Jika ada indikasi mereka dibiayai salah satu parpol maka bisa diberikan sanksi tegas oleh pihak yang memberikan mereka kewenangan untuk melakukan survai.

“Tentunya kalau dari KPU akan mencabut izin mereka yang telah mendaftar ke KPU atau dari organisasi mereka yang memberi sanksi,” papar Ray.

Hal serupa ditandaskan Imam Sugema selaku pengamat ekonomi yang juga mengamati masalah politik di Indonesia ini. Dia menyebutkan semua lembaga survai tidak ada yang objektif.

“Tidak bisa diyakini keakuratan hasil survai mereka. Tentunya hasil yang akurat setelah pemilihan legislatif nanti,” jelasnya.

Menurutnya karena sejumlah lembaga survai kini telah dipesan partai politik, maka hasil survai mereka tidak menggambarkan keinginan rakyat. “Jika hasilnya beda tentunya akan menimbulkan potensi politik yang besar,” jelasnya. (republika online)