Menag: Indonesia Krisis Ulama

Umat harus bergerak cepat terutama di bidang pendidikan untuk mencetak lebih banyak ulama. Dewasa ini dirasakan, jumlah ulama semakin berkurang padahal tantangan yang dihadapi umat kian meningkat.

Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni menyampaikan hal tersebut saat memberikan sambutan pada Haul Al Marhumin Sesepuh dan Warga Pondok Pesantren Buntet, Cirebon, Sabtu (4/4) malam. Menag mengatakan, saat ini Indonesia tengah mengalami krisis ulama.

”Ulama-ulama kita semakin habis padahal ulama-ulama inilah sebagai pewaris Nabi. Kita harus bergerak, tapi cepat,” tandas Menag dalam haul yang dihadiri ribuan orang tersebut.

Kondisi ini tentu membutuhkan perhatian lantaran di satu sisi, banyak persoalan keumatan yang harus dihadapi. ”Seperti bahaya peredaran narkoba, perselingkuhan dan lainnya. Semua itu sepertinya hal yang biasa kini. Ini harus dijawab dengan pendidikan,” tambah dia.

Menag masih belum melupakan ketika Kiai Abdullah Abbas wafat sekitar setahun lalu, dan dirinya melayat ke Pesantren Buntet. ”Ketika itu, saya sudah mengingatkan pada kita semua bahwa dengan kepergian Kiai Abdullah, maka ulama-ulama kita yang sederajat dengan beliau semakin habis, semakin berkurang,” ucap Menag.

Belum lagi dengan sejumlah ulama yang terjun ke dunia politik. Oleh sebab itulah, Menag meminta kepada kalangan pondok pesantren Buntet agar dapat meningkatkan perannya seperti dulu dalam upaya mencari solusi mengatasi persoalan-persoalan keumatan.

”Saya tahu persis bahwa di pondok pesantren masih ada kiai-kiai yang potensial, termasuk di Ponpes Buntet ini. Dulu, di sini banyak bermunculan kader-kader NU dan Muslimin, nah ini harus dikembalikan lagi dan pasti bisa,” tegas dia.

Jika mencermati sejarah berdirinya Ponpes Buntet, papar Menag, bahwa Buntet berdiri pada sekitar tahun 1750 Masehi. ”Yaitu pada saat Mbah Muthoyib, pendiri ponpes ini meninggalkan jabatannya yang prestisius sebagai mufti untuk datang kemari serta menyiarkan agama kita yang hanif ini,” kata Maftuh.

Menag juga menggambarkan bahwa pada masa-masa lalu, santri dan kiai memiliki peranan yang cukup luar biasa. Meski kemudian banyak santri yang menjadi korban dalam peristiwa pemberontakan PKI tahun 1948, tapi peranan itu tidak lantas pudar bahkan hingga timbulnya gejolak tahun 1965 dan 1966.

”Sayangnya setelah itu, kita lebih banyak menjadi penonton,” papar Menag.

Untuk mengembalikan peranan seperti dulu, lanjut dia, maka kata kuncinya adalah dengan pendidikan. ”Saya masih berharap bahwa Ponpes Buntet akan bisa meraih kejayaannya manakala kita bisa bekerjasama dengan baik. Saya pastikan bahwa Depag berada di samping ponpes,” tambah Menag yang juga menginginkan agar Ponpes ini bergerak cepat dalam mencetak ulama.

Pada kesempatan terpisah, Ketua MUI Drs KH Amidhan menyatakan bahwa dalam kaitan ini, perlu dibedakan dulu antara konsep ulama sebagai tokoh agama ansich dengan ulama sebagai pengawal Islam kaffah (yang menyeluruh).

”Jika bicara kapasitas ulama sebagai tokoh agama, sinyalemen pak menteri soal krisis ulama ada benarnya. Bahkan itu sudah berlangsung sejak lama, tepatnya setelah kemerdekaan saat dimulainya birokrasi pemerintahan,” papar dia.

Ketika itu, banyak ulama yang beralih profesi menjadi pegawai negeri sipil. Lantas berlanjut di era partai politik, sejumlah ulama pun turut serta menjadi anggotanya.

Hanya saja, Kiai Amidhan berpendapat, jika merujuk pada konsep yang kaffah tadi, maka mereka juga punya hak berprofesi di bidang lain, dengan pengetahuannya sebagai seorang ulama masih tetap tercermin.

”Kini yang perlu dilakukan adalah bagaimana mencetak ulama-ulama baru yang mumpuni. Ini harus dengan memperkuat bidang pendidikan agama baik di pesantren maupun universitas Islam,” tegasnya. (republika online)