Pemilu, Demokrasi dan Kesejahteraan

Pemilu 2009 tidaklah mampu memberikan harapan, apalagi membangkitkan optimisme untuk perubahan yang mendasar dan fundamental bagi ummat. Fakta pemilu yang kesekian kali digelar hanya menjadikan nasib rakyat sebagai komoditas untuk suara, ataupun sebatas janji-janji perubahan yang hanya meggantung di bibir para elit. Pemilu juga menjadi pengokoh makin tegaknya system demokrasi yang terbukti tidak mampu membawa kesejahteraan bahkan memperkokoh berlangsunnya kolonialisme/imperialisme di Indonesia. Demikian ungkap Drs. Ridwan Pattabone, Muballigh dan Pembina Ikatan Wartawan Muslim (IWAMI) Sulsel pada gelaran Forum Halqah Islam dan Peradaban (HIP) seri ke-5 dengan tema : Pemilu, Demokrasi dan kesejahteraan.

Acara yang digelar bertepatan hiruk pikuk kampanye pesta demokrasi digelar di aula masjid aqsa Makassar, Jl. Maipa pada hari ahad, 22 Marte 2009. Tampil pula sebagai narasumber pengamat poltik Islam/ketua KPID Sulsel, Drs. Aswar Hasan, M.Si, dan ketua DPD I HTI Sulsel, Sabran Mujahidin. Tampak pula hadir ketua Formasi Sulsel, Prof.Dr. Hasyim Aidid, MA, Politis PPP Sulsel, prof.Dr. Jalaluddin rahman dan tokoh pendiri PII Sulsel, KH. Zubair Bakri.

Dalam pemaparannya, Drs. Aswar hasan yang juga aktifis KPPSI Sulsel mengatakan, demokrasi adalah system yang penuh dengan cacat di dalamnya. Bahkan pencetusnya sendiri, Plato maupun Aristoetels mengatakan demokrasi penuh dengan kesesatan. Nilai-nilai yang dianggap baik oleh pengikut demokrasi sangat penting dikritisi; baik dalam tataran konsep maupun realita praktiknya dalam sistem pemerintahan yang penuh dengan paradoks seperti kita lihat saat ini. Selain itu, ust. Aswar juga mengkritik partai-partai Islam yang cenderung mengutamakan pragmatisme dariapada memperjuangkan syariat Islam.

Sementara itu ust. Sabran Mujahidin mengupas tentang beberapa persoalan penting yang menjadi pilar demokrasi, yitu ide tentang kedaulatan rakyat yang menjadi inti demokrasi, adanya kebebasan dan pluralisme, dan suara mayoritas sebagai penentu keputusan yang secara diametral sangat bertolak belakang dengan aqidah Islam. Demokrasi digunakan untuk menjauhkan kaum Muslim dari sistem Islam yang bersumber dari Allah Swt. Sebab, demokrasi menyerahkan kedaulatan ke tangan manusia (rakyat). Sementara dalam Islam kedaulatan ada di Tangan Allah Swt. Untuk menyebarkan demokrasi itu, negara-negara kapitalis melakukan berbagai penipuan dan kebohongan, ide demokrasi pun dikemas sedemikian rupa sehingga tampak bagus dan memberikan harapan kepada kaum Muslim . Aktivitas politik muslim seharusnya diarahkan pada pembentukan kader yang ideologis, membangun kesadaran masyarakat, dan dukungan kelompok dan tokoh-tokoh terkemuka yang memiliki kekuatan di masyarakat untuk terwujudnya perubahan fundamental dengan tegaknya syariah dan khilafah.(LI-HTI Sulsel)