Karena Tak Pilih Caleg Golkar, Warga Diancam akan Digusur

Sekitar 40 rumah di sekitar lokasi Pasar Tasiu di Desa Kalukku Barat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), dibongkar , karena warga tersebut tidak memilih seorang calon legislatif (caleg) dari Partai Golkar.

Pembongkaran rumah warga di Pasar Tasiu terjadi sekitar pukul 10.00 Wita, Minggu, terjadi karena warga yang berada di lokasi pasar tidak memilih seorang calon legislatif (caleg) tingkat DPRD Provinsi, dari Golkar, Hamzah Hapati Hasan yang mengklaim wilayah pasar Tasiu sebagai tanahnya.

Pembongkaran itu dilakukan sendiri oleh warga, karena mereka sudah resah akan digusur secara paksa oleh “Kaki tangan” caleg Golkar tersebut.

“Kaki tangan Hamzah Hapati Hasan, yakni Bos Anca sudah sering mendatangi kami dengan melakukan intimidasi akan digusur, karena kami dinilainya tidak memilih caleg Golkar tersebut,”kata salah seorang warga yang bernama Ismail .

Ismail mengatakan, Bos Anca marah karena pada saat pemilihan selesai, perolehan suara calon yang diinginkannya di TPS, tidak sesuai target yang diinginkannya, karena Bos Anca menginginkan caleg Golkar Hamzah Hapati Hasan mendapatkan suara sekitar 200 suara.

Sementara kata dia, perolehan suaranya setelah dilakukan perhitungan di TPS hanya sekitar 147 suara. “Karena tidak sesuai target maka kami diancam digusur dan kami sekarang ini menjadi resah akibat ancamannya, sehingga kami melakukan pembongkaran sendiri pemukiman kami ini, ” kata Ismail .

Memasuki bilik suara Ia mengatakan, selain mengancam menggusur , maka Bos Anca sebelumnya sudah melakukan intimidasi kepada warga pada saat pemilu diwilayah ini berlansung

“Pada saat pemilihan, Bos Anca masuk ke bilik suara untuk memaksa setiap warga yang akan memilih dibilik suara tersebut, mencentang nama caleg Golkar, yang sesuai keinginannya tersebut.

Menurut dia, warga sudah melakukan protes, agar tindakan Bos Ancu tersebut ditegur oleh KPPS, dan meminta KPPS agar menyuruh Bos Ancu keluar dari bilik suara.

Namun ternyata anggota KPPS tidak berani menegur dan tidak mau mengeluarkan Bos Anca dari bilik suara.

Ia mengaku, tidak mau mengikuti keinginan Bos Anca yang betindak sewenang-wenang untuk memaksakan kehendaknya dalam pemilu karena warga disekitar pasar tersebut sudah memiliki calon legislatif sendiri untuk menjadi wakilnya diparlemen.

“Ini negara hukum yang menjunjung tinggi hak semua orang untuk memilih tidak boleh ada intimidasi dan pemaksaan kehendak seperti ini,” kata Ismail. (antara)