Rezim Iran Mengadopsi Nasionalisme Persia Bertopeng Islam

Pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat Iran semuanya dibangun berdasarkan ikatan nasionalisme Persia. Sedangkan Islam tidak lain hanyalah sebagai topeng bagi sebuah bentuk negara.
Misalnya, Presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad dalam pernyataannya yang terakhir mengatakan bahwa dia tidak akan mencegah Palestina untuk mengakui entitas Yahudi jika mereka memutuskan hal itu. Ia berkata: “Apapun keputusan yang mereka ambil, tidak ada masalah bagi kami. Kami tidak akan menolaknya. Apapun keputusan yang telah mereka ambil, maka kami akan mendukungnya…. Bagi kami, masalah itu adalah masalah yang terkait langsung dengan hak rakyat Palestina. Dan kami berharap negara-negara lain juga berpandangan seperti ini”.
Pernyataan Ahmadinejad tersebut dikuatkan oleh pernyataan Pemimpin Tertinggi (Republik Islam) Iran, Ayatullah Ali Khamenei yang mengatakan bahwa “Nasib Palestina harus ditentukan melalui referendum yang melibatkan semua rakyat Palestina dan pengungsi …”.
Pernyataan seperti itu menyiratkan bahwa persoalan Palestina bagi para petinggi Iran bukan merupakan persoalan Islam yang menuntut perhatian seluruh kaum Muslim. Akan tetapi, ini merupakan persoalan rakyak Palestina sendiri. Karenanya para wakil rakyat Palestina adalah orang-orang yang berhak menentukan dan memutuskan masalah Palestina. Sehingga, apabila mereka ingin mengakui negara Yahudi, dan membentuk negara Palestina yang lemah dan tidak berdaya disampingnya, maka itu merupakan hak mereka. Dan apabila mereka ingin melepaskan separuh dari masjid al-Aqsa misalnya, maka itupun juga menjadi hak mereka. Misi Iran satu-satunya adalah mendukung rakyat Palestina mengenai pilihan mereka, meskipun pilihan itu ilegal (melanggar hukum Islam).
Sesungguhnya pandangan nasionalisme Persia ini bagi penyelesaian persoalan Palestina tidak berbeda dengan pandangan nasionalisme Arab terhadap persoalan Palestina. Dengan pandangan seperti ini, bangsa Persia sama dengan bangsa Arab, yang mereka itu berlepastangan dari persoalan Palestina dan membiarkan warga Palestina yang lemah dan tidak berdaya itu sendirian menghadapi negara Yahudi yang didukung oleh Amerika Serikat, Eropa, dan dunia.
Sekiranya negara Iran itu serius dalam usaha penghapusan entitas Yahudi, sebagaimana yang dikatakan sendiri oleh Ahmadinejad, tentu para petinggi Iran tidak akan menyerahkan nasib Palestina—bumi Isra’ dan Mi’raj—kepada sekelompok organisasi Palestina yang lemah, tidak berdaya, dan tidak memiliki kekuatan; dan jika mereka memang serius, tentu mereka tidak akan mengingkari bahwa persoalan Palestina adalah persoalan mereka, dan persoalan seluruh umat Islam, serta menekankan bahwa penyelesaian Palestina tidak ada selain jihad hingga entitas Yahudi benar-benar terhapus. Adapun pernyataan tentang hak Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri dalam menyelesaikan persoalan Palestina seperti yang mereka kemukakan, maka dalam hal ini jelas merupakan bentuk pelarian dari penyelesaian menurut hukum Islam terhadap persoalan Palestina, dan juga merupakan pengingkaran yang sesungguhnya atas tanggung jawab yang paling penting dan serius terhadap persoalan-persoalan umat Islam.
Sesungguhnya sikap politik Iran ini menegaskan bahwa pernyataan Ahmadinejad tentang penghapusan (entitas Israel) dari peta, maka semua itu tidak lain hanyalah spekulasi media untuk konsumsi dalam negeri.
Dan yang juga mempertegas pandangan bangsa Persia atas masalah bangsa Palestina adalah protes keras yang diperlihatkan oleh negara Iran yang berkaitan dengan penyebutan negara-negara Arab yang menggunakan kata (Teluk Arab) atas teluk yang memisahkan antara Iran dan negara-negara Teluk Arab, dan tidak menggunakan kata (Teluk Persia). Salah seorang petinggi Iran mengatakan bahwa penggunaan istilah (Teluk Arab) merupakan sebuah konspirasi besar yang harus dilawan. Sebab, teluk itu adalah Teluk Persia. Dan Inggrislah yang mengganti nama (Teluk Persia) dengan Teluk Arab!!.
Sungguh pandangan yang naif terhadap sebuah nama, dan kefanatikan yang buta untuk menambahkan kata Persia atas teluk, maka ini semua menegaskan adanya dimensi nasionalisme Persia bagi negara Iran, dan bahkan menunjukkan bahwa nasionalisme Persia menjadi dasar bagi semua kebijakan resmi negara Iran.
Padahal penggunaan kaum Muslim mulai generasi pertama terhadap nama-nama laut dan teluk dengan nama non Arab tidak menunjukkan bahwa pemilik laut dan teluk ini adalah bangsa non Arab atau non Muslim, namun semua itu hanya menunjukkan letak geografis saja. Teluk Persia, misalnya, sehubungan dengan negara Islam, maka ini artinya adalah bahwa teluk itu yang menghubungkan ke negeri Persia. Begitu juga maksud penamaan laut Romawi untuk laut Tengah. Maka  maksudnya adalah bahwa laut ini yang menghubungkan ke negara Romawi, dan bukan berarti bahwa laut ini adalah milik bangsa Romawi.
Penyebutan nama Teluk Persia oleh bangsa Arab berarti teluk itu yang menghubungkan dengan negeri Persia, sebaliknya penyebutan Teluk Arab dari arah Iran berarti teluk itu yang menghubungkan dengan negeri Arab. Sehingga dalam penyebutan nama tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan nasionalisme Arab dan juga nasionalisme Persia.
Namun, akan lebih baik untuk menyebutkan teluk tersebut dengan nama Teluk Islam untuk menghindari adanya ketidakjelasan yang mengakibatkan munculnya kebanggaan nasionalisme dari penamaan tersebut.
Sesunguhnya ikatan nasionalisme Persia Jahiliyah dengan rezim penguasa Iran adalah ikatan yang mendominasi, bahkan ikatan itulah yang melahirkan ikatan madzhab (aliran) yang diwarnai kebencian. Ikatan seperti itu merupakan ikatan yang sangat tercela, karena ikatan itulah yang menjadi faktor utama terpecah dan tercerai-berainya hubungan di antara negeri-negeri Islam.
Saat ini yang diperlukan dari umat Islam, baik yang berada di negara-negara Arab, di Turki, atau di negeri-negeri Islam yang lain adalah membuang jauh-jauh ikatan-ikatan nasionalisme yang buruk dan busuk dari pemikiran mereka. Dan selanjutnya hanya menfokuskan dengan ikatan ideologi Islam saja, yaitu ikatan yang mengharuskan orang-orang yang beriman untuk hidup bersaudara meskipun mereka berasal dari latar belakang etnis dan kebangsaan yang berbeda-beda. Sebab satu-satunya tolok ukur yang diakui Islam dalam menentukan kualitas derajat seseorang adalah ketakwaannya. (mb/al-aqsha).