Demikian maksud jajaran pengurus HTI Propinsi Kalimantan Tengah ketika beraudiensi dengan DPRD Propinsi Kalimantan Tengah, Kamis, 29 Mei 2008 di Gedung DPRD setempat. Sebelas orang delegasi yang dipimpin oleh ketua DPD I HTI Kalteng M.S. Abdul Syukur diterima oleh Wakil Ketua DPRD H. Bambang Suryadi, SE dan tiga orang anggotanya yaitu Masykur Bachsin (PPP), Budi Santoso (PKS), dan Abdul Hadi (PPP).
Dalam pengantarnya, Abdul Syukur mengatakan maksud kedatangannya adalah untuk meminta sikap tegas DPRD Kalteng menolak kenaikan harga BBM dan meminta pemerintah pusat membatalkan kenaikkan harga BBM. Karena menurutnya selama ini masyarakat tidak melihat ada sikap yang tegas, apakah mendukung atau menolak kebijakan yang dzalim tersebut, sementara rakyat semakin hari semakin menderita akibat kenaikan harga BBM.
Selanjutnya Sekretaris DPD HTI Kalteng M. Marsudi membacakan pernyataan sikap HTI Menolak kenaikan harga BBM dan meminta DPRD untuk ikut menandatangai pernyataan tersebut, serta pada hari Minggu, 1 Juni 2008 mereka ikut bersama-sama HTI dan masyarakat dalam Aksi Damai menolak kenaikan harga BBM.
Tapi seperti yang sudah diprediksi sebelumnya, jawaban yang disampaikan wakil ketua DPRD Kalteng sungguh politis dan sangat tidak memuaskan. Menurutnya, secara kelembagaan DPRD tidak bisa langsung mengambil sikap, karena ada mekanisme yang harus dilalui. Tapi secara pribadi bisa saja anggota dewan mengambil sikap masing-masing.
Tapi ketika Abdul Syukur meminta secara pribadi anggota dewan mendukung penolakan terhadap kebijakan pemerintah dan dibuktikan dengan tandatangan, merekapun tidak bersedia, dengan alasan belum saatnya. Alasan yang dibuat terkesan mengada-ada. Lalu apa yang mereka perjuangkan selama ini? Betulkah mereka memperjuangkan kepentingan rakyat? Kenapa ketika rakyat sedang menggelepar kelaparan dan membutuhkan bantuan mereka, para wakil rakyat diam bahkan terkesan ’pesta’ di atas penderitaan rakyatnya?
Setelah satu jam berlalu, audiensi itupun berakhir dengan kekecewaan para delegasi HTI, yang ternyata apa yang mereka sampaikan tidak mendapat dukungan seperti yang diinginkan. Tapi semoga saja Allah SWT sudah mencatat sebagai pahala bagi siapa saja yang dengan keikhlasannya telah berusaha membantu saudara-saudaranya yang sedang kesulitan akibat kebijakan penguasa yang dzalim ini.
(HUMAS HTI Kalteng).
http://www.banjarmasinpost.co.id/content/view/34205/597/
Hizbut Tahrir Kalselteng Tolak Kenaikan BBM
Laporan: AMIN SUDARSONO/SUTRANSYAH
Minggu, 01-06-2008 | 16:21:00
BANJARMASIN, BPOST – Penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terus di gaungkan di Pulau Borneo ini. Minggu (1/6) pagi hingga siang ratusan massa Hizbut Tahrir Indonsia (HTI) Kalsel berkumpl di depan Kantor KPU Kalsel Jalan A Yani Km 3 Banjarmasin.
Mereka mengadakan demonstrasi menolak kenaikan harga BBM. “Aksi ini serentak se-Indonesia. HTI menolak kedzaliman yang dilakukan pemerintah SBY. Pemarintah sama sekali tidak punya kepekaan terhadap penderitaan rakyat,” tegas Humas HTI Kalsel, Hidayatul Akbar.
Tidak hanya di Banjarmasin, di kota Palangka Raya, Kalsel sejumlah umat Islam yang dikoordinir HTI Kalteng menggelar rapat akbar untuk menolak kenaikan harga BBM. Meski jumlahnya lumayan banyak, namun aksi HTI di dua provinsi ini berjalan aman.
http://www.banjarmasinpost.co.id/content/view/33012/597/
Hizbut Tahrir Pilih Demo
Minggu, 25-05-2008 | 00:45:05
PALANGKA, BPOST – Sekitar 200 massa yang tergabung dalam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) cabang Palangka Raya melakukan long march menolak kenaikan harga BBM. Mereka memulai dari Masjid Aqidah Palangka Raya, pukul 14.00 WIB Sabtu (24/5) menuju bundaran besar. Demo berakhir pukul 16.30 WIB. Demo menolak kenaikan harga BBM ini berjalan dengan aman di bawah kawalan ketat aparat kepolisian.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Hizbut Tahrir Indonesia Kalteng Abdul Syukur mengatakan, kenaikan harga BBM itu sangat menyengsarakan masyarakat yang kini tengah kesulitan menghadapi hidup. Untuk itu, HTI dengan tegas menolak kenaikan harga BBM yang telah diberlakukan Jumat malam itu.
Mereka menilai, kenaikan harga BBM itu sebagai bentuk arogansi pemerintahan SBY. Di sisi lain, itu sebagai bentuk kegagalan pemerintah dalam menstabilkan harga. Apapun alasannya, kenaikan harga BBM itu sangat merugikan rakyat.
“Kenaikan harga BBM dengan segala logikanya sangat merugikan rakyat. Apalagi saat ini masyarakat sangat kesulitan menghadapi hidup,” kata Syukur.
M Khomeini, anggota HTI mengaku, kebijakan pemerintah SBY menaikkan harga BBM dinilai sebagai suatu kegagalan pemerintah dalam mensejahterakan rakyat. “Untuk itu, kami menolak kenaikan harga BBM itu. Ini bertentangan dengan hati nurani masyarakat yang saat ini sedang kesulitan,” katanya.
Menurutnya, pembagian bantuan langsung tunai (BLT) untuk warga miskin sebesar Rp 100 ribu per rumah tangga akan menimbulkan ketergantungan terhadap pemerintah.
“Itu bukan solusi yang baik untuk menyelesaikan masalah bangsa dari kemiskinan,” jelasnya. (ck1)