Aksi Tolak Kenaikan BBM di Bogor

HTI Press. Aksi Menolak Kenaikan BBM yang merupakan kezhaliman Pemerintah, terus mendatangkan protes dari masyarakat. Di Bogor kemarin telah berlangsung 2 aksi di Kabupaten Bogor (30/5) yang dilakukan di Cibinong dan Darmaga, serta di kota Bogor yang dipusatkan di sekitar Tugu Kujang Baranangsiang (29/5). Reportase berikut dilaporkan harian Radar Bogor. [LI/IS]

HTI Gelar Aksi Simpatik Tolak BBM

CIBINONG – Kantor Pemda Cibinong akhirnya kebagian sasaran aksi massa. Jumat (30/5), ratusan simpatisan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melakukan aksi di depan kantor Pemda dilanjutkan longmarch sepanjang Jalan Pemda. “Aksi simpatik ini adalah aksi pendahuluan. Aksi besarnya akan kita lakukan Minggu (besok) dengan massa yang tentu lebih besar. Kami akan terus melakukan aksi hingga pemerintah mengambil kebijakan yang pro rakyat,” beber Didik Suhermanto, koordinator aksi sekaligus Ketua DPD HTI Kabupaten Bogor.

Aksi yang mereka lakukan hanya membagikan brosur yang berisi analisis HTI tentang kenaikan harga minyak yang dampak terbesarnya dirasakan masyarakat. Di sela pembagian brosur, para simpatisan juga mengajak masyarakat ikut bergabung bersama pada Minggu (31/5) untuk melakukan aksi di depan Kantor Pos Bogor Juanda.

“Kenaikan BBM 30 persen membuat jumlah pengangguran bertambah 16,92 persen dan pertambahan angka kemiskinan sebanyak 8,55 persen. Untuk itu, kami tidak ingin membiarkan pemerintah sewenang-wenang.” tegas Didik.

Analisis Didik, harga BBM seharusnya paling tinggi Rp635 per liter jika pemerintah mampu mengelola BBM yang ada di perut bumi Indonesia. Namun sayangnya, saat ini pemerintah lebih memilih mengimpor minyak dari luar negeri. “Kita seperti diatur oleh asing. 90 persen aset minyak dimiliki asing, sedangkan Pertamina hanya 10 persen,” ungkapnya.

Ia berjanji aksi HTI besok tidak akan menimbulkan anarkis. “Ini untuk meng-counter stigma kalau demo BBM selalu anarkis,” ujarnya.

Dalam aksi itu HTI memberikan sedikit solusi agar kenaikan harga minyak tak berpengaruh pada kesejahteraan rakyat. Mereka memberi saran agar pemerintah mengambil aset-aset asing. Pemerintah melakukan efisiensi. Fasilitas negara dikurangi dan kalau perlu gaji pejabat juga dikurangi. “Jangan gaji orang miskin saja yang dikurangi, karena harga-harga sudah melonjak,“ tandasnya.(ndi)

Sumber: http://radar-bogor.co.id/?ar_id=MTIwMzA=&click=MQ==

 

20 Juta Jiwa Warga Miskin Terzalimi

BOGOR – Penolakan kenaikan BBM terus disuarakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di depan Tugu Kujang Kota Bogor, kemarin. Bahkan, aksi tersebut akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia pada Minggu (1/6).

Sedangkan di Kota Bogor akan dilakukan dengan longmarch mengelilingi Kebun Raya Bogor (KRB). Selain penolakan BBM, aksi itu pun menyoroti penyaluran bantuan langsung tunai (BLT)plus yang dianggap tidak cukup mengganti penderitaan rakyat akibat kenaikan BBM.

“Ada 39 juta rakyat miskin di Indonesia dan mereka (masyarakat, red) yang menerima BLT hanya 19 juta jiwa. Bayangkan, puluhan juta lainnya yang merasa terzalimi,” jelas Pengurus DPD HTI Kota Bogor Boni Shalleuddin kepada Radar Bogor, kemarin.

HTI berpendapat, cara yang ditempuh pemerintah bukanlah cara efektif dalam menangani permasalahan yang ada. Sebab, masih banyak upaya lain yang dapat dilakukan. Misalnya saja menyuarakan nasionalis sumber energi. Termasuk mengefisiensikan anggaran sebesar 20 persen, terutama negosiasi utang luar negeri yang bunganya lebih besar dari cicilan yang harus dibayarkan bangsa Indonesia.

Tak heran, permasalahan yang selama ini dialami rakyat Indonesia semakin terlihat dari mulai langkanya minyak tanah (Mitan) hingga naiknya beberapa kebutuhan pokok di pasaran.

“Kenaikan BBM seolah dijadikan transaksional dari pemerintah kepada rakyatnya. Bukan sebagai perlindungan dalam memenuhi kebutuhan hajat orang banyak,” terangnya.

Menyinggung tentang keputusan yang telah dibuat pemerintah, tambah Boni, kewajiban HTI yakni menyampaikan kondisi riil yang ada.

Jadi, beber Boni, di sini perlu penyadaran kepada masyarakat bahwa sistem yang diterapkan pemerintah berupa kapitalisme sekuler harus ditinggalkan karena menimbulkan kesengsaraan rakyat banyak. Itu menjadi upaya HTI membangun kesepahaman guna mengganti sistem yang ada dengan sistem Khilafah Islamiyah.

“Kami sekadar mengingatkan. Aksi ini akan terus berlanjut, termasuk Ahad (1/6) dengan masa yang lebih besar lagi,” pungkasnya.(rev)

Sumber: http://radar-bogor.co.id/index.php?ar_id=MTIwMjY=&click=Mg==

Tuntut Kenaikan Harga BBM Dianulir
HTI Ancam Demo Setiap Hari

PAJAJARAN – Aksi penolakan kenaikan BBM terus berlanjut. Kemarin, giliran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melakukan tuntutan yang sama. Bahkan aksi ini akan berlangsung setiap hari hingga Sabtu (31/5), sebelum menggelar aksi yang lebih besar lagi, Minggu (1/6).

Hal itu dituturkan langsung ketua DPP HTI Muhammad Al Khaththath, usai menyampaikan orasinya, kemarin. Meskipun kenaikan BBM telah diputuskan pemerintah, namun HTI akan terus mengumandangkan agar ketentuan kenaikan BBM dianulir oleh pemerintah sendiri.

Banyak cara lain yang bisa dilakukan pemerintah guna menganulir kenaikan BBM. Mulai dari penghematan belanja negara, memanfaatkan dana APBD yang mengendap di BI, hingga pengaturan energi yang baik dengan menggunakan gas maupun batu bara bagi pembangkit tenaga listrik.

“Laporan tiap kota, dana APBD selalu surplus. Nah kenapa tidak manfaatkan dana APBD yang mengendap di BI,” kata Muhammad kepada Radar Bogor, kemarin.

Besarnya hutang Indonesia yang mencapai Rp150 triliun, juga menjadi sorotan para demonstran. Dengan pembayaran bunga Rp 90 triliun, berdampak pada dimanjakannya para konglomerat yang selama ini dilindungi oleh pemerintah sendiri. Ironisnya hal ini jauh berbeda dengan 19 juta rakyat miskin yang menerima BLT, padahal puluhan juta lainnya tidak akan mendapatkan hak dalam menerima BLT.

“Bayangkan jauh sekali perlakukan pemerintah yang memanjakan konglomerat yang selama ini menjadi beban negara, dibanding pentingnya rakyat miskin,” katanya.

Selain itu, penuntasan supremasi hukum hingga kini belum jelas juntrungannya, dimana masih ada sekitar 650 triliun yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk mengusut tuntas dana BLBI. Bila ada konsumen dari pemerintah dalam penerapan keadilan, tentunya dampak kenaikan BBM tidak akan dirasakan warga miskin, yang terkena dampak keprihatinan dalam menghadapi naiknya beberapa kebutuhan pokok, disamping himpitan ekonomi yang melilit warga itu sendiri.

“Ya supremasi hukum inilah yang harus ditegakkan pemerintah. Sebagai antisipasi bagi konglomerat yang nakal,” pungkasnya.(rev)

Sumber: http://radar-bogor.co.id/?ar_id=MTE5MzU=&click=MTM=