Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Di antara ketiga pasangan capres tak satu pun yang sungguh-sungguh menganut kebijakan ekonomi kerakyatan. Hal itu diungkapkan oleh ekonom Rizal Ramli di Jakarta, Rabu (20/5).
Menurut mantan Menko Perekonomian yang juga penggagas blok perubahan ini, ekonomi pro-rakyat yang menjadi antitesa ekonomi neo-liberalisme harus disusun dalam sebuah konsep utuh dan aplikatif. Sehingga hal itu benar-benar dapat dilaksanakan.
Rizal menegaskan akan terus mengawasi janji-janji para calon presiden dalam kampanye mereka. Agar hal itu tidak sekadar memberi janji-janji palsu. Dengan hanya mengatakan tidak menganut paham neo-liberalisme, namun faktanya berbeda. (metrotvnews.com, 20 Mei 2009 14:45)
Apabila Boediono ternyata memang berbohong perihal usulan Perbankan Syariah yg diakunya datang dari Boediono, dan ternyata tidak benar, maka kita meragukan kemampuan Boediono utk bisa mengemban amanah yg lebih besar (Wapres).
Perihal yg kecil saja sdh berbohong, bagaimana mengelola negara yg besar ini??????
Walau mungkin mereka itu belum tahu persis bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan, mereka perlu mengangkat ekonomi kerakyatan untuk mendukung topik kampanyenya yang umumnya selalu mengedepankan perubahan, pembaharuan, lebih baik dalam rangka merebut hati rakyat. Wajarlah bila istilah tkondisi perekonomian yang memprihatinkan ini, seluruh rakyat Indonesia pasti akan mendambakan perubahan keadaan kehidupan dan kesejahteraan mereka kelak, tentunya dengan tingkat pola pikir individu masing-masing.
Walau mungkin mereka itu belum tahu persis bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan, mereka harus mengangkat ekonomi kerakyatan tersebut sebagai primadona untuk mendukung kampanyenya yang dari dulu selalu mengedepankan perubahan, pembaharuan, keadaan lebih baik, dll dalam rangka menarik simpati rakyat.
Wajar bila istilah ekonomi kerakyatan tersebut sangat menyentuh hati rakyat yang sedang berada dalam kondisi perekonomian yang memprihatinkan dan selalu mendambakan perubahan kehidupan untuk mendapatkan kesejahteraan yang tentunya sesuai tingkat pola pikir individu masing-masing.
Kiranya kita yang awam hal ini, perlu menunggu saatnya para capres membeberkan konsep ekonominya dalam acara debat capres dihadapan para pakar, yang biasanya diselenggarakan oleh televisi tertentu, agar kita bisa mempunyai gambaran sistem ekonomi mana yang paling sesuai sebagai kendaraan menuju kesejahteraan rakyat, terlepas dari apapun istilahnya, sebab banyak rakyat yang pernah menikmati kesejahteraan era presiden Soeharto yang kebijaksanaan ekonominya bukan dengan istilah atau pola ekonomi kerakyatan.