Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Dewan Koordinasi Nasional (DKN) Garda Bangsa menilai isu pengikut mahzab neoliberalisme yang ditujukan kepada cawapres Boediono harus disikapi dengan bijak. Pasalnya, pemahaman neoliberalisme digembar gemborkan hanya jelang pilpres, padahal semua rezim menganutnya.
‘’Mazhab ekonomi neoliberalisme sudah menjadi rezim yang berkuasa de facto dan de jure di NKRI semenjak Orde Baru hingga reformasi,” ungkap Ketua Umum DKN Garda Bangsa Eman Hermawan, Kamis (28/5). Menurutnya, neoliberalisme harus dihadapi sebagai sebuah fakta bersama sebuah negara bangsa, bukan sekedar pembunuhan karakter menjelang Pilpres 2009 semata.
Untuk itu, DKN Garda Bangsa mengajak rakyat Indonesia menyikapi isu tersebut dengan mengungkap fakta pemerintahan dalam sebuah aksi damai di Bundaran Hotel Indonesia, Jalan Thamrin Jakarta Pusat, Rabu sore (27/5). Aksi yang dimotori Sekjen DKN Garda Bangsa Anas Nashikin, mengungkapkan tiga fakta.
‘’Tolak ukur dari madzab neolib itu adalah pasar bebas dan privatisasi atau penjualan asset negara,” serunya. Berdasarkan data dan fakta yang terjadi, periode pemerintahan 2001-2004 merupakan pemerintahan paling neolib karena pemerintahannya sangat mengandalkan privatisasi BUMN.
Saham-saham perusahaan yang diambil alih pemerintahan sebagai kompensasi pengembalian kredit BLBI, juga dijual dengan sangat murah, hanya sekitar 20 persen dari total nilai BLBI. Buktinya BUMN seperti PT Indosat, PT Aneka Tambang, dan PT Timah dan lain-lain diprivatisasi. Selama tiga tahun pemerintahan periode ini melakukan privatisasi. selama tiga tahun pemerintahan periode ini melakukan privatisasi BUMN sebesar 3,5 triliun pada tahun 2001; Rp. 7,7 triliun pada 2002; dan Rp. 7,3 triliun pada tahun 2003.
Fakta-fakta lainnya adalah penjualan BUMN dengan harga di bawah harga asset yang seharusnya ( bayangkan saja, Indomobil, salah satu asset Salim Grup yang diambil alih pemerintahan untuk membayar hutang Salim sebesar Rp.. 52 triliun, ketika diserahkan ke BPPN dihargai sekitar Rp. 2,5 triliun, tapi oleh BPPN dijual hanya Rp. 625 miliar, kasus BCA Pemerintah ( dalam hal ini adalah rakyat ) merugi 7,042 triliun.
Sedangkan pemerintahan yang dijalankan Pemerintahan SBY lebih banyak memberikan subsidi kepada rakyat yang menjadi antitesa neolibealisme seperti bantuan langsung tunai (BLT), PNPM Mandiri, kredit usaha rakyat (KUR), Sekolah Gratis Program Keluarga Harapan, bantuan operasional sekolah (BOS), Raskin, Jamkesmas, dan penurunan harga BBM.
Intinya, sebut Anas, Semenjak orde baru hingga pemerintahan sekarang sistem ekonomi bangsa Indonesia diarahkan pada ekonomi neoliberal, maka semua pemimpin negeri ini menjalankan pemerintahan yang dikuasai mazhab ekonomi neoliberal. (Republika online, 28/09/2009)
saatnya kita kembali kepada sistem yang datang dari Sang Pencipta semua manusia, yaitu sistem Islam dengan syariah dan khilafah.
Allahu Akbar !!
Itu pengakuan! Itu artinya semuanya memang tidak menjalankan fungsi dan pereannya sesuai yang diamanahkan rakyat dan negara.
Coba bung, baca lagi UUD 45 tentang ekonomi kerakyatan, koperasi, gotong royong, pemanfaatan SDA untuk rakyat, keadilan sosial dan sebagainya.
Harusnya, semua pada ngaca donk! Berarti orang2nya tidak lurus. Dan ini diciptakan oleh sistem yang tidak benar. Sistem yang ada selama ini membuat orang leluaasa bikin tafsir sendiri. Masak ekonomi kerakyatan disamakan dengan neoliberalisme?!. Jadi bukan hanya orangnya, tapi sistemnya juga salah. Semua rezim terbukti neoliberalis.
Sudah saarnya kita kembali kepada ketaatan sebagai Hamba Allah SWT.
Itu pengakuan! Itu artinya semuanya memang tidak menjalankan fungsi dan pereannya sesuai yang diamanahkan rakyat dan negara.
Coba bung, baca lagi UUD 45 tentang ekonomi kerakyatan, koperasi, gotong royong, pemanfaatan SDA untuk rakyat, keadilan sosial dan sebagainya.
Harusnya, semua pada ngaca donk! Berarti orang2nya tidak lurus. Dan ini diciptakan oleh sistem yang tidak benar. Sistem yang ada selama ini membuat orang leluaasa bikin tafsir sendiri. Masak ekonomi kerakyatan disamakan dengan neoliberalisme?!. Jadi bukan hanya orangnya, tapi sistemnya juga salah. Semua rezim terbukti neoliberalis.
Sudah saatnya kita kembali kepada ketaatan sebagai Hamba Allah SWT.
Allahu Akbar!!!
makanya DKN garda bangsa, wajib ain mendukung perjuangan khilafah,u melahap neolib…..ngerti ora..
apa kita masih percaya dg pemerintahan spt ini?harta rakyat dijual, hak rakyat dikuras. jangan lagi ambil pemimpin yang merugikan rakyat. ambil dan pilih pemerintah yang pro rakyat, pro syariat