Pemerintah belum Serius Tangani Gizi Masyarakat

JAKARTA — Masalah gizi buruk tak terdengar dalam hiruk pikuk kampanye Pemilu Presiden 2009. Sekjen Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi), Edith Sumedi, mengatakan pemerintah belum serius mengurusi rakyatnya yang kurang gizi.
”Terbukti dari banyaknya kasus gizi buruk di beberapa daerah. Angkanya sudah mencapai 5,4 persen dari total populasi anak-anak,” kata Edith dalam siaran persnya, menyambut Hari Susu se-Dunia, Senin (1/6).

Menurutnya, masalah gizi kurang dengan kondisi micronutrient deficit, sudah mencapai 40 persen dari total penduduk. Karena itu pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang fokus di bidang gizi.

Ada kebijakan jangka panjang dan ada kebijakan jangka pendek. Masalah gizi harus ditangani secara medis, dan butuh waktu yang tidak singkat.”Keluarga, merupakan basis yang diyakini berperan besar terhadap perbaikan gizi, sekaligus peningkatan kualitas sumber daya manusia,” sambungnya.

Namun ia optimis, keadaan ini harus dicegah dengan pendekatan preventif, sehingga anak yang gizi kurang dapat ditingkatkan statusnya menjadi keadaan gizi baik, sedangkan anak yang gizi kurang tidak lagi terpuruk ke status gizi buruk.”Penangan dan perbaikan gizi di masyarakat tidak hanya dalam bentuk penyajian makanan bergizi, tetapi juga terlibat di bidang edukasi yang tepat sasaran,” kata Edith.

Untuk itu, pihaknya bersama Pemerintah daerah dan Departemen Kesehatan RI, memerlukan dukungan sektor swasta untuk pembangunan kesehatan dan gizi.Human Resources & Corporate Affairs Director, PT Frisian Flag Indonesia Hendro Harijogi Poedjono menjanjikan program kerja, yang fokus pada pemberdayaan masyarakat dan tidak menjadi donatur yang pasif.

Frisian Flag pada 2006, sudah melakukan program konsultasi gizi tanpa biaya, kepada lebih dari dua ribu orang di tiga lokasi di Jakarta. Karena animo yang begitu baik, aksi tersebut terus dilanjutkan dengan meningkatkan cakupan menjadi 15 lokasi di Jakarta dan Yogyakarta dan mencapai 15 ribu orang. (Republika online, 01/06/2009)