Pada hari Ahad tanggal 07 Juni 2009, bertempat di Gedung Pusdiklatpri Cirebon, DPD II HTI Kota Cirebon menggelar acara Halqah Islam dan Peradaban (HIP) ke-4 dengan mengangkat tema “Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia : Jalan Baru menuju Indonesia yang Lebih Baik.
Dalam pidato pembukaan, Ketua DPD II HTI Kota Cirebon Ustadz Arif Rahman Hakim memaparkan perlunya jalan baru bagi Indonesia di tengah karut marut tatanan kehidupan dan hingar bingar politik yang tidak berpangkal ujung dan pragmatis. “Jalan baru tersebut adalah tegaknya syariah dan khilafah di muka bumi ini” , demikian tandasnya.
Acara yang secara khusus membahas Manifesto Hizbut Tahrir ini dihadiri tidak kurang dari 100 peserta dan menampilkan narasumber Tim HTI yang terdiri dari Nurhilal Ahmad, M.Si (DPD II HTI Kota Cirebon), Dr. Arim Nasim (DPD I HTI Jawa Barat) dan Luthfi Affandi (Humas HTI Jawa Barat). Sedangkan yang bertindak sebagai panelis antara lain : Dr. Agus Alwafier (Pengamat Politik), Kol. (Purn.) Jojo Keswara, H. Rabandi, S.H.,M.H., (Akademisi UNSWAGATI Cirebon), dan KH. Mukhlisin Muzari, M.A. (Pengurus MUI Kab. Cirebon)
Mengupas Manifesto ini, Tim HTI secara bergantian memaparkan konsep HT dalam bidang sosial, politik, ekonomi, pemerintahan, dan pendidikan. “Negara khilafah yang digagas oleh HTI akan melindungi semua golongan. Orang mon muslim akan tetap diberi hak untuk menjalankan aktivitas peribadatannya ”, demikian papar Ustadz Nurhilal Ahmad. Sementara Dr. Arim Nasim, ketika menjelaskan konsep ekonomi negara Khilafah menyatakan, “Negara diharamkan menyerahkan semua kekayaan alam semisal barang tambang kepada swasta, apalagi asing”. “Karena kekayaan alam tersebut merupakan sumber utama APBN yang salah satunya adalah untuk membiayai pendidikan gratis”, imbuhnya.
Menanggapi Manifesto ini, semua panelis yang memiliki latar belakang yang berbeda menyatakan kesetujuannya atas Manifesto Hizbut Tahrir untuk menyelamatkan Indonesia yang telah rusak. Terlebih ketika kondisi perpolitikan saat ini, termasuk partai Islam, lebih mengedepankan kepentingan pragmatis. Secara khusus, KH Mukhlisin Muzari, M.A., yang juga pengasuh Pesantren Arjawinangun secara serius mengatakan, “Secara konsepsi Manifesto ini tidak ada yang perlu diragukan, dan harus segera disosialisasikan kepada masayarakat luas. Dan implementasinya adalah perubahan secara revolusioner”.
(Humas HTI Kota Cirebon).