Analisis : Apa yang Terjadi di Turki ?

Analisis: Apa yang terjadi di Turki? 

Di bawah ini adalah terjemahan dari bahasa arab tentang analisa terhadap situasi di Turki oleh Sheikh Ata Abu Rashta tertanggal 8 juni 2007. Hal ini menerangkan latar belakang  Pemilihan presiden tanggal 22 juli, loyalitas partai-partai politik dan pihak militer yang terlibat, dan peran yang dimainkan Amerika dan Inggris di dalam percaturan politik Turki.  

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, perlu diketahui latar belakang lahirnya Negara Turki sekuler. Sejak sang pengkhianat Mustafa kemal melaksanakan rencana Inggris sehingga menghancurkan kekhilafahan di penghujung Perang Dunia Pertama, ia selalu memusuhi Islam. Pandangannya, emosinya, dan cara berpikirnya selalu menunjukkan kebenciannya terhadap islam dan muslim, dibandingkan dengan sesama kaum sekuler sekalipun. Agendanya adalah untuk menjadikan Turki sebagai Negara boneka Inggris di kawasan tersebut.  

Melawan Islam dan bersahabat dengan Inggris 

Ini terjadi sejak naiknya pamor Amerika di panggung dunia di akhir perang dunia kedua, ketika Amerika (pemenang perang) menggantikan kedudukan Inggris dan Perancis sebagai negara adidaya. Amerika lalu menyelenggarakan konferensi yang diikuti duta besarnya di Timur Tengah di tahun 1950 M. 

Amerika berusaha masuk ke dalam jajaran angkatan bersenjata Turki untuk memenangkan pengaruh dengan pertimbangan bahwa tentara Turki adalah kekuatan yang efektif dalam menjaga kedaulatan negaranya. Tapi usaha ini gagal, karena Kemal terlalu loyal terhadap Inggris. Maka satu-satunya peluang yang Amerika lihat untuk memasukkan pengaruhnya adalah dengan bermain dengan emosi kaum muslimin yang terjepit di antara rezim Mililter dan kaum sekuler. Situasi ini terjadi di jaman pemerintahan Adnan Menderes (tahun 1950an); Turgut Ozal (tahun 80an), dan Sulayman Demirel (than 70an dan lagi di 90an); walaupun Demirel berusaha untuk melayani baik Amerika dan Inggris di akhir masa jabatannya. 

Amerika berusaha bermanuver ketika agennya di kudeta oleh militer. Itu sebabnya militer berkudeta di tahun 1960, 1971, 1980, dan 1997 dengan alasan untuk melindungi kepentingan sistem sekuler yang berkiblat ke Inggris. Amerika belajar hal baru dari setiap kudeta dan menyadari  bahwa ia akan sangat sulit menembus militer Turki. Maka di jaman Ozal, ia berusaha membuat keseimbangan politik dan memperkuat jajaran kepolisian.Harus diingat bahwa Ozal memiliki sentimen Islam dan mengikuti aliran sufi naqsabandi, yang menyebabkan ia cukup popular di kalangan kaum muslimin.  

Ozal tidak puas dengan posisi perdana menteri (1983) dan ia menjadi Presiden di tahun 1989. Padahal, posisi kepresidenan ini adalah posisi sensitif dimana militer dan kaum sekuleris sebenarnya tidak ingin orang lain mendudukinya. Yang membuat militer dan kaum sekuler bertambah marah adalah ketika Ozal menemui mahasiswa wanita di universitas dan bersimpati kepada masalah kerudung. 

Ozal mendirikan Partai Motherland dan mengkonsolidasikan opini publik, terutama dikalangan masyarakat pedesaan, karena ia mengusung sentimen keislaman. Ia gunakan sentimen ini untuk melawan kaum sekuler yang didukung oleh tentara, dan perlawanan ini didukung oleh Amerika. Kemungkinan besar Ozal bisa sukses untuk melemahkan kedudukan tentara namun ia keburu terbunuh oleh konspirasi kaum sekuler yang didukung oleh tuan penjajah. Berita ini sempat jatuh ke media massa dalam periode tersebut.  

Kedua, situasi menjadi tidak stabil karena campur tangan Inggris dan Amerika yang saling berebut pengaruh di panggung politik Turki. Maka militer mulai mengontrol Partai Motherland dengan mendudukkan Mesut Yilmaz sebagai ketua baru partai tersebut dan membersihan anggota-anggota yang loyal terhadap Ozal. Anggota-anggota yang dikeluarkan ini (dan juga yang dekat dengan pengaruh Amerika) lalu bergabung dengan partai Refah (Kesejahteraan) karena adanya sentimen keislaman. Sejak itu Partai Refah yang dipimpin Necmettin Erbakan mulai dikontrol oleh eks anggota partai Motherland (yang dekat dengan Amerika). Meskipun Erbakan sendiri lebih dekat ke Inggris, pengaruh Amerika menjadi lebih menentukan. Ini melahirkan pemerintahan koalisi di tahun 90an yang melibatkan True Path Party (DYP) yang dipimpin Tansu Ciller dan Partai Refahnya Erbakan, yang telah disetir oleh kader-kader Ozal.   

Kewaspadaan militer terhadap pengaruh Amerika mulai meningkat (akibat pengalaman buruk yang terjadi di jaman Ozal) dan melakukan  kudeta tanggal 28 Febuari. Sejak itu Partai Refah dibubarkan dan ia menjelma menjadi Partai Virtue. Elemen yang pro Ozal dan Amerika seperti Erdogan dan Abdulla Gul mulai dibersihkan. Militer lalu menunjuk Bulen Ecevit, yang loyal terhadap Inggris, untuk membentuk pemerintahan baru. Ecevit membuat koalisi kembali dengan Mesut Yilmaz yang memimpin partai Motherland, yang telah loyal kepada Inggris. Disinilah bagaimana kaum sekuler yang pro Inggris, setelah kudeta February, memperkuat kedudukan mereka. 

Ketiga, Amerika sadar bahwa konfrontasi langsung kepada militer akan sangat sulit, apalagi dengan menggunakan pion partai politik, akan memiliki resiko tinggi. Maka, ia mempromosikan demokrasi untuk melemahkan kekuatan tentara. Caranya adalah dengan mempromosikan salah satu agennya memimpin pemerintahan melalui kemenangan mayoritas di parlemen yang bisa menghasilkan perundangan untuk menantang wewenang militer. Maka Amerika menunjuk Erdogan dan Abdulla Gul, yang meninggalkan partai Virtue sejak kudeta 28 February yang lalu dan membentuk partai Justice and Development Party (AKP). AKP yang dipimpin Erdogan mirip dengan karakter pemikiran Ozal yang juga pengikut Sufi. Meskipun Erdogan adalah sekuler ia juga memiliki sentimen keislaman. Amerika telah mempengaruhi Erdogan sejak ia menjadi walikota Istambul. Meskipun Erdogan sempat diadili akibat beberapa puisi yang ia buat, Erdogan tetap aktif dalam usahanya bersahabat dengan Amerika. 

Usaha Amerika menaikkan Erdogan ke panggung politik pun di mulai ketika Amerika menarik 5 sampai  7 triliun dolar amerika dari Bank Sentral Turki di tahun 2001 M. (Benih terhadap aksi semacam ini sempat dibersihkan di jaman Ozal ketika Amerika mendapatkan keistemewaan ekonomi) Penarikan ini menyebabkan lemahnya mata uang Lira yang mengakibatkan turunnya daya beli mata uang turki ini dan menimbulkan kebencian terhadap pemerintahan Ecevit.  

Di saat yang sama, Amerika berhasil mengontrol partai kecil MHP yang dipimpin Daulat Beheshmali dengan mengarahkannya dengan partai milik Yilmaz and Ecevit. Mereka menuntut pemilihan awal dan mengancam akan keluar secara bersamaan jika tuntutannya tidak dipenuhi. Maka, pemilihan pun diumumkan tanggal 3 November 2002. Karena gagal untuk memperlambat jadual pemilihan, kaum sekuler Pro Inggris akhirnya menggunakan Kelompok JimZan Trading sebagai sumber keuangan utama mereka untuk berinvestasi kepada usaha kampanye negatif melawan AKP. JimZan ini menghabiskan beberapa milyar dolar dalam waktu yang sangat pendek. 

 Meskipun demikian AKP tetap memenangkan pemilihan secara luarbiasa. Di kampanye politiknya, AKP memasukkan slogan-slogan keislaman untuk melunakkan pesan-pesan sekularismenya secara bersamaan. AKP juga mendapat dukungan dari masyarakat yang anti sekulerisme yang menentang rezim militer dan juga menentang kaum Kemali yang anti islam. Kemenangan AKP mengantarkan AKP ke parlemen dan mampu membuat pemerintahan tanpa memerlukan koalisi. Saat itu partai oposisi adalah partai Demokrat yang dibentuk oleh bekas loyalis Bulent Ecevit. Ecevit sendiri masih tetap di DSP. Naiknya Erdogan ke tampuk kekuasaan ditindaklanjuti penuntutan hukum terhadap kelompok JimZan, yang akhirnya seluruh asset keuangannya ditahan pengadilan.  

Keempat: Erdogan mulai menerapkan kebijakan politik dengan menambah persahabatan dengan Amerika dan membatasi pengaruh Inggris terhadap militer. Langkah awal yang dilakukan adalah dengan menghilangkan wewenang hukum Dewan Keamanan Nasional, yang selalu mencampuri urusan pemerintahan. Ia juga merubah komposisi Dewan ini dengan memasukkan unsur sipil disamping militer. Ini menggusarkan militer dan menurut beberapa laporan, ledakan di Istanbul di akhir 2003 diduga dilakukan oleh pihak militer. Walaupun ada dugaan bahwa militer akan menggunakan ledakan ini untuk melakukan kudeta (sebagaimana di Febuari 1997 dulu), kudeta ternyata tidak pernah terjadi.  

Langkah berikutnya, Dokumen Persamaan Visi “Shared Vision Document” di tandatangani antara pemerintah Turki dan Amerika, yang diwakili Abdula Gul dan Condoleezza Rice tanggal 5 Juli 2006 M. Garis-garis besar dokumen tersebut dinyatakan dalam konferensi pers di hari yang sama di kementrian Negara Amerika. Di dalam pembukannya disebut: “Kami memiliki nilai-nilai dan perspektif yang sama dalam konteks wawasan regional dan global: mempromosikan demokrasi, kebebasan, dan kesejahteraan.” Setelah kalimat ini, dokumen tersebut lalu menjelaskan beberapa hal dibawah ini: ” Amerika Serikat dan Turki berkomitmen untuk bekerjasama di bidang-bidang berikut: – Mempromosikan demokrasi dan stabilitas di Timur Tengah Raya – Mendukung usaha internasional untuk mencari solusi permanen terhadap konflik Arab vs Israel, seperti halnya usaha untuk mendamaikan konflik Palestina-Israel dengan pendekatan konsep pembentukan 2-negara.–  Mendukung pembangunan yang stabil, demokrasi dan kesejahteraan di Negara kesatuan Iraq– Mendukung usaha diplomatic untuk menyelesaikan isu nuklir Iran dan P5+1– Mendukung stabilitas, demokrasi, dan kesejahteraan di daerah Laut Hitam, Kaukasus, Asia Tengah, dan Afganistan. – Mendukung solusi final dan komprehensif untuk menyelesaikan isu Siprus, dibawah bimbingan PBB, dan akan diterima oleh semua pihak, dan menghentikan sangsi ekonomi terhadap kelompok Siprus yang pro Turki. – Meningkatkan tingkat keamanan untuk melindungi sumber energi dengan menciptakan sumber energi alternatif dan pembangunan pipa minyak termasuk yang berasal dari Laut Kaspia.  – Memperbaiki hubungan dengan kawasan samudra Atlantik dan memodifikasi NATO– Melawan terorisme dan kaum teroris termasuk Kurdish Workers Party.– Melarang penyebaran senjata pemusnah massal– Melarang penyelundupan manusia, senjata, dan obat-obatan. – Menaikkan tingkat pemahaman, apresiasi dan respek terhadap agama dan budaya – Membangun dan mendukung usaha yang konsisten, efektif, dan kolaboratif untuk memyelesaikan masalah yang mengancam bersama dan masalah lain yang berefek global. “ 

Kelima. Mengenai isu berkaitan dengan Kurdish Workers Party (PKK), berikut hal-hal yang terkait: 

PKK dibentuk di tahun 1997 M. Pamor PKK naik dengan dukungan Amerika di tahun 1984 di jaman pemerintahan Turgut Ozal (1983-1993). Saat itu PKK melakukan operasi militer melawan militer Turki di Siirt, kota Kurdish di Turki timur. Aksi ini bertepatan dengan usaha Ozal untuk mengekang militer dengan mempersenjatai jajaran kepolisian. Kepolisian yang menguat masih bertahan di jaman Ozal . Sebagai responnya, militer juga menguatkan dirinya dengan penambahan senjata dan amunisi berat.  

Situasi PKK ini berlanjut hingga akhir 1997 M atau awal 1998 M dimana militer turki benar-benar ditantang. Dua hal lalu terjadi: 

1. Kudeta tanggal 28 Febuari 1997 M dimana Bulent Ecevit naik menjadi perdana menteri dan memimpin operasi menentukan yang mengakhiri PKK.

 

2. Turki mengancam untuk perang melawan Suriah dan menuduh Suriah memerangi Turki  tanpa deklarasi dengan  membantu PKK. Jendral Turki menyatakan,” Kami memiliki kemampuan untuk masuk ke wilayah Suriah dari sisi yang satu, dan keluar dari sisi yang lain.” Krisis militer ini menjadi serius, dan Amerika memutuskan untuk melindungi Suriah (sebagai agennya) dan mencari jalan untuk memasukkan Turki ke dalam pengaruhnya. Itu sebabnya Amerika berusaha mengontrol Turki dengan isu demokrasi, kebebebasan dan hak asasi manusia. Amerika juga berusaha bernegosiasi dengan militer Turki melalui pemerintah yang baru, karena saat itu militer Turki bekerja bersama pemerintahan yang baru untuk agenda bersama.

 

Amerika lalu memutuskan untuk menghentikan dukungannya terhadap sayap militer PKK, yang akhirnya mengakhiri krisis militer Turki vs Suriah. Suriah pun menyadari gentingnya situasi tersebut dan mulai berunding dengan Turki. Ini menghasilkan perjanjian di bulan Desember 1998 M, dimana Suriah sebenarnya merasa terpaksa. Menurut perjanjian ini, Suriah setuju untuk menarik dukungan dari PKK, mendeportasi Abdullah Ocalan (pemimpin PKK) dan anggota-anggota lainnya ke Turki.  

          Ocalan pun meninggalkan Suria ke Rusia dimana suaka politiknya ditolak. Lalu ia lari ke Yunani, Italia dan akhirnya ditangkap di Kenya oleh tim elit Turki dengan bantuan intelijen Amerika. Setelah itu, Amerika mengkonsentrasikan usahanya di kinerja politik dengan konsep demokrasi dan berhasil menaikkan Erdogan dan partainya ke tampuk kekuasaan di tahun 2002 M (sebagaimana disebutkan sebelumnya). 

PKK pun akhirnya pecah menjadi dua faksi, yang pro Amerika dipimpin Osaman Ocalan yang mengambil jalur politik, sedang yang pro Inggris dipimpin Zubair Eidar (yang bertujuan untuk menentang pemerintahan Erdogan yang pro Amerika). Pecahnya PKK pun di anggap sebagai peluang oleh militer turki untuk sewaktu-waktu bisa ikut campur dengan alasan keamanan. Maka kebijakan politik luar negeri Amerika adalah memproyeksikan isu Kurdi sebagai isu politik, sedangkan Inggris menganggap sebagai isu keamanan. Ini menjelaskan aksi militer yang dilakukakan faksi PKK yang pro Inggris.  

Ke-enam, Amerika mendukung aktifitas demokrasi oleh AKP yang ternyata tidak bisa dibendung oleh kaum sekuler Kemalis sekalipun. Pihak militer Turki yang menganggap dirinya sebagai penjaga sekulerisme Kemalis menggunakan empat cara untuk mengkontrol kepentingan negara yang tidak bisa diganggu-gugat:  

1. Posisi Kepresidenan. Walaupun sebenarnya hanya secara simbolik, militer turki masih menganggap sebagai warisan agung Kemal Ataturk.
2. Mahkamah Konstitusi. Insitusi ini memberikan legitimasi dan justifikasi terhadap intervensi militer dan membatalkan undang-undang yang tidak sah secara konstitusi dan membahayakan kepentingan militer.
3. Sistem pendidikan. Sistem ini adalah penting untuk mengindoktrinasi generasi penerus
4. Dewan Keamanan Nasional. Dewan ini memberika legitimasi terhadap intervensi militer

 

Sekarang, yang terjadi adalah penggunaan demokrasi oleh pemerintahan AKP dengan meloloskan perundangan dan memasukkan dua anggota partai ke dalam Mahkamah Konstitusi yang berjumlah 11 hakim. Dua hakim dari AKP tersebut tentu saja tidak mendukung tentara dan pemerintahan AKP masih bisa bertahan. Perlu juga disebut bahwa Mahkamah ini juga bisa mengambil jumlah anggota yang sama antara anggota militer dan sipil. Pemerintaha juga masih berusaha sistem pendidikan, namun usaha ini belum membuahkan hasil.  

Hingga sekarang pemerintahan AKP masih mengkonsentrasikan di tiga sektor lainnya di atas. Namun saat ini AKP juga sangat tertarik untuk memenangkan kursi kepresidenan, suatu simbol yang sensitif bagi militer yang wajib dijaga. Usaha AKP yang berusaha meng-golkan Abdullah Gul untuk mencapai tampuk kepresidenan mendapat banyak tantangan dan ancaman dari kaum militer dan juga tantangan melalui manuver politik lainnya.  

Salah satu cara yang diambil oleh militer Turki adalah dengan memobiliasi massa dengan pembentukan opini pro-sekulerisme. Parlemen Turki, yang tidak mencapai kuorum dua pertiga anggotanya memutuskan untuk memilih Abdullah Gul sebagai presiden. Hal ini membuat Partai Peoples  Democratic untuk protes ke Mahkamah Konstitusi. Malam hari jam 11:15 hari Jumat 27 April 2007 M, Panglima staf militer mengumumkan pernyataan yang mengagetkan di situs resmi di internet, yang akhirnya dibanjiri oleh media massa. Bunyinya demikian: 

“Krisis tentang kursi kepresidenan akhir-akhir ini mengancam sekularisme, dan angkatan bersenjata melihatnya dengan penuh kekecewaan. Jangan lupa, bahwa angkatan bersenjata Turki adalah pelindung sekularisme dan melawan setiap usaha yang menyepelekannya. Maka, angkatan bersenjata akan mengambil tindakan tegas di waktu yang tepat. Jangan sampai ada yang ragu terhadap komitmen angkatan bersenjata.” 

Pernyataan ini diakhiri dengan tanda-tanda adanya ancaman intervensi militer, dan selanjutnya: 

“Barangsiapa yang menentang slogan ‘Jayalah mereka yang menyeru ‘Aku orang Turki’’ yang diwariskan ke kami oleh yang terhormat Ataturk, sebagai pendiri republik ini, adalah musuh republik selamanya. Angkatan bersenjata tidak akan ragu untuk tetap menjaganya sebagai mandat hukum yang diemban untuk melindungi watak dasar republik ini.” 

Pernyataan ini dikeluarkan oleh kaum sekuleris yang tidak menyukai AKP sebagai kepala pemerintahan, tapi tidak memilliki daya untuk menghentikannya. Yang menghentikan angkatan bersenjata untuk melakukan kudeta adalah Amerika, iklim politik yang telah dikondisikan pemerintahan AKP dengan jargon-jargon demokrasi dan anti-intervensi militer, dan juga proses negosiasi antara pemerintahan AKP dengan Masyarakat Eropa (EU) tentang hak asasi manusia dan kebebasan. Kalau tiga faktor tersebut tidak ada, kudeta sudah pasti terjadi.  

Menyadari implikasi dari pernyataan angkatan bersenjata Turki, pemerintahan AKP membuat pernyataan  balasan tanggal 28 April 2007 jam 3 sore. Pernyataan tersebut menyatakan:“Panglima angkatan bersenjata secara hukum wajib menerima perintah dari perdana menteri. Pemerintah menolak tegas tuduhan yang dibuat angkatan bersenjata dan ingin menegaskan bahwa ancaman angkatan bersenjata tidak berarti apa-apa, dan angkatan bersenjata tidak lagi dalam posisi untuk ikut campur, sebagaimana dilakukan sebelumnya.” 

Pernyataan ini dibuat untuk menentramkan kader AKP yang gentar dengan ancaman militer. Pemerintah juga ingin menunjukkan bahwa ia masih mampu melaksanakan agendanya. Pemerintah memang khawatir bahwa Mahkamah Konstitusi akan memihak kepada militer. Ini akhirnya terjadi. Mahkamah memutuskan berdasarkan petisi dari Partai Democratic People tertanggal 1 Mei 2007 untuk membatalkan prosesi pemilihan presiden dan menyatakan bahwa kuorum dua pertiga anggota parlemen diperlukan dalam setiap tahap dalam proses pemilihan.  

Erdogan dan pengikutnya selalu menyatakan bahwa mereka akan selalu taat terhadap keputusan mahkamah. Akan tetapi setelah mereka mempelajari mendalam, mereka kecewa dengan keputusan mahkamah sebagai peluru yang ditembakkan ke demokrasi. Kekecewaan Erdogan ini sempat diklarifikasi bahwa kekecewaan tersebut tidak diarahkan secara langsung. 

Erdogan tidak menyerah. Ia mengeluarkan pernyataan tanggal 1 Mei bahwa ia akan mengusulkan kepada parlemen untuk menjadikan pemilihan presiden dilakukan secara langsung dari rakyat, dengan detil sebagai berikut: 

-Mengusulkan kepada parlemen untuk meng-amandemen konsitutisi yang membolehkan pemilihan presiden secara langsung dan bukan oleh parlemen.-Mengganti masa jabatan Presiden dari satu kali selama 7 tahun menjadi dua kali, masing-masing selama lima tahun. -Merubah prosedur pemilihan umum dari praktek biasanya dari yang lima tahun sekali menjadi empat tahun sekali. -Merubah undang-undang pemilihan dengan menurunkan umur dari 30 tahun menjadi 25 tahun -Mengurangi kuorum parlemen dari tiap sesi parlemen dari dua pertiga kehadiran menjadi lima puluh persen plus satu (simple majority) kehadiran saja.  

Maka perubahan terbesar dari konstitusi adalah pemberian hak langsung kepada rakyat untuk memilih presidennya, dan mengurangi jumlah kehadiran dari dua pertiga menjadi mayoritas biasa. Usulan Erdogan ini memerlukan dua pertiga dari anggota parlemen (367 orang) untuk bisa lolos. Padahal, suara AKP di parlemen tidak mencapai dua pertiga, AKP hanya mayoritas biasa saja. Untuk itu AKP mendekati Partai Motherland yang memiliki 20 anggota, dan setelah melalui perjanjian, mayoritas dua pertiga secara teori  bisa ditempuh. 

Partai Motherland yang awalnya di dirikan oleh Turgat Ozal (yang meninggal dibunuh), telah diobrak-abrik oleh militer. Element yang pro Ozal di bersihkan dan Mesut Yilmaz dijadikan presiden yang pro Inggris dan pro militer. Di tahun 2002 M, ketika Partai Motherland kalah melawan AKP, Mesut Yilmaz mundur. Ini menyebabkan krisis kepemimpinan di partai Motherland. Erakan Momajua, bekas anggota partai Motherland, juga keluar dan bergabung dengan AKP hingga mencapai posisi menteri pariwisata dibawah pemerintahan AKP. Melihat krisis di partai Motherland, Erakan meminta ijin kepada AKP untuk kembali ke Motherland dan menjadi presidennya. Walaupun ia telah menang dalam pemilihan sebagai kandidat AKP, ia tidak mampu untuk men-vote Abdullah Gul untuk pemilihan presiden karena ia ditekan oleh kelompok Mesut Yilmaz di partai Motherland. Kalau saja ia berhasil membujuk 20 anggota partainya di parlemen, ini tentu akan memuluskan jalan bagi pemilihan Gul untuk tampuk kepresidenan.  

Itu sebabnya, orang-orang yang memilih Erakan sebagai caleg dari AKP merasa terkhianati. Karena pemilihan parlemen akan diselenggarakan tanggal 22 juli 2007, maka ia gunakan pengaruhnya sebagai ketua partai dan berhasil meyakinkan pimpinan partai untuk menyetujui usulan AKP, yaitu menyelenggarakan pemilihan presiden secara langsung. Akhirnya, proposal AKP untuk pemilihan presiden secara langsung di loloskan oleh dua pertiga mayoritas tanggal 10 May 2007 

Hal ini adalah usaha AKP untuk mempermalukan militer dan kaum sekuler pro Inggris. Sejak lahirnya republik sekuler Turki, sekulerisme tidak terlalu populer di kalangan umat islam. Segala bentuk kekerasan, ancaman, dan kekuasaan tangan besi sejak perang dunia kedua telah gagal digunakan untuk memaksa umat islam menerima sekulerisme dengan lapang dada. Itu sebabnya militer dan kaum sekuler pro Inggris menolak pemilihan presiden secara langsung. Itu sebabnya mereka gunakan mayoritas dua pertiga untuk senjata mempertahankan konstitusi sekuler. Untuk itu mereka merekrut Ahmed Necdet Sezer to melaksanakan agenda mereka. Sezer adalah presiden Turki di tahun 2000 M dan sebelumnya pernah memimpin mahkamah konstitusi. Ia diharapkan mampu untuk menunda atau menghambat usulan AKP, atau setidaknya memaksa terjadi perubahan substansial dari usulan tersebut.  

Perlu dicatat bahwa ketika Presiden bisa menolak legislasi dua kali, dia juga bisa gunakan cari lain untuk menghambatnya. Dia bisa merujuk ke mahkamah konstitusi dimana para pengacara bisa mencari jalan untuk meng-eksploitasinya. Kalaupun masih terdesak, mereka juga bisa menggunakan faksi PKK pro Inggris untuk menciptakan skenario keamanan yang bisa dipakai alasan bagi militer untuk campur tangan. Dengan demikian, usulan pemilihan presiden secara langsung bisa dimentahkan kembali. 

Di lain pihak, Amerika dan pemerintahan turki dibawah AKP tentu tidak tinggal diam dalam menghadapi situasi hukum dihadapan mereka. Konflik ini cukup serius dan semua pihak akan menggunakan segala macam upaya.  

Ketujuh: Kronologi peristiwa terjadi sebagai berikut 

1. Resolusi parlemen mengenai reformasi sistem pemilihan presiden di ajukan ke presiden. Resolusi ini ditolak dan dikembalikan lagi ke parlemen setelah 15 hari, sebagai jangka waktu yang dibolehkan oleh undang-undang..
2. Parlemen bertemu tanggal 29 Mei 2007 M dan melakukan pemilihan kembali untuk kedua kalinya, dan berhasil meloloskan dengan mayoritas dua pertiga (369 setuju)

3. Proposal ini kembali diajukan ke presiden untuk kedua kalinya, dimana ia tidak bisa menolak atau mengembalikannya ke parlemen. Pilihan dia adalah untuk menerima proposal tersebut atau merujuk ke Mahkamah Konstitusi dengan cara yang sedemikian rumitnya supaya bisa gagal. Atau dia juga bisa meminta opini dari Mahkamah untuk mencari jalan keluar. Atau, pilihan lain adalah menggunakan jasa faksi PKK pro Inggris untuk menciptakan kondisi krisis keamanan sehingga bisa dibuat situasi darurat. Untuk itu mereka akan menggunakan Massoud Barazani, sekarang di Iraq, dan ia selalu pro Inggris.

 

Naiknya aktifitas militer mulai terlihat sejak adanya bom di Ankara timur tanggal 22 Mei 2007 yang menewaskan 7 orang dan PKK dituduh militer sebagai dalangnya. Lalu, 60,000 tentara dikirim dengan dukungan kendaraan lapis baja ke arah tapal batas Iraq (kurdistan). Maka militer mulai menciptakan kondisi ketegangan dengan menggelar latihan militer di Serenak tanggal 7 juni, dimana pemerintah berusaha menjalankan prosesi pemilihan dengan kondisi tenang.  

Artinya, militer dan pemerintah memeliki kepentingan yang bertabrakan. Militer berusaha menciptakan situasi gawat dengan membesarkan aktifitas PKK untuk mempermalukan pemerintahan dan bisa menjadikan alasan sewaktu-waktu ingin intervensi. Dengan demikian pemilihan parlemen dan presiden bisa di hambat dan status-quo yang berpihak kepada militer masih bisa bertahan.  

Di sisi lain, pemerintah berusaha mendinginkan suasana akibat aktifitas yang dilakukan militer dengan meredakan ancaman PKK. Di saat yang sama pemerintah juga harus hati-hati untuk supaya tidak dilihat bermain-main dengan situasi keamanan. Amerika, di saat yang sama, juga tidak ingin Turki masuk ke kurdistan. Bahkan, Amerika menerobos wilayah kedaulatan udara Turki ketika ia memonitor dan mengkounter aktifitas militer Turki.  

Tindakan amerika ini mengundang reaksi dari panglima militer Turki yang mengeluarkan pernyataan tanggal 31 Mei 2007,”Salah satu dari sekutu kami telah memberikan dukungan kepada pemberontak kurdi di Anatolia.” Dalam seminar di Istambul, ia menambahkan,” Mereka yang mengajarkan kita tentang hak asasi manusia ternyata mendukung terorisme.” Pernyataan ini dilaporkan kantor berita Perancis AFP dan juga oleh saluran berita TV turki. Mentri pertahanan Amerika menolak tuduhan itu dalam acara konferensi pers di Singapur tanggal 3 juni 2007. 

Dari segala kemungkinannya, Sezer akan menggunakan seluruh usahanya untuk menggagalkan usaha atau usulan pemilihan presiden secara langsung.  

Konflik ini sudah terbuka bagi kedua belah pihak sampai terjadinya pemilihan presiden. Kalau AKP berhasil mendapatkan mayoritas dua pertiga, ia akan mampu menggolkan anggotanya menjadi Presiden. Kalau tidak, Turki akan masih berada di posisi tidak stabil. Ada kemungkinan semua pihak yang terlibat akan mencari solusi kompromi untuk keluar dari kebuntuan. 

Pihak militer memang tidak akan memaksa calon presidennya. Pemerintah juga mungkin tidak lagi menuntut pemilihan presiden secara langsung. Akan tetapi ini cuma solusi sementara. Militer tetap tidak akan puas sampai dia mendapatkan sosok presiden yang ia sukai. Namun, karena kudeta adalah pilihan tersulit, maka militer nampaknya hanya mampu untuk meninggikan suhu ketegangan negara untuk mempengaruhi situasi.  

Di lain pihak, pemerintah juga tidak akan menyerah begitu saja tanpa ada hasilnya. Artinya, kalau AKP gagal untuk mendapatkan mayoritas dua pertiga di pemilihan 22 juli 2007, krisis politik nampaknya masih akan berlangsung.  

Kedelapan: Keseimbangan Kekuasaan di pemilihan yang akan datang  

Ada tiga partai politik yang akan meraih 10% suara untuk bisa masuk ke parlemen: AKP, partai People Democrat (CHP), dan Partai Democratic (DP) yang telah mengumumkan koalisi dengan Partai True Path (ANAP) dan Partai Motherland (DYP) 

Kemungkinan besar AKP akan memenangkan mayoritas dua pertiga, kalau ia bisa menarik simpati dari calon pemilih dan meyakinkan mereka bahwa AKP adalah korban permainan politik, dan kaum sekuler pro Inggris telah menggagalkan cita-cita AKP meraih kursi kepresidenan. AKP juga perlu meyakinkan rakyat bahwa presiden Sezer telah menolak untuk menyetujui proposal undang-undang tentang pemilihan presiden secara langsung, walaupun proposal itu telah diloloskan oleh dua pertiga mayoritas anggota parlemen. AKP juga perlu menekankan kesuksesannya dalam bidang politik dan ekonomi yang selama ini di dukung oleh Amerika. Kalau AKP mampu membujuk calon pemilih yang memiliki sentimen keislaman, maka ia mampu meraih dua pertiga mayoritas suara. Tapi apa yang terjadi akhir-akhir ini adalah kandidat AKP berusaha untuk menyenangkan kaum sekuler dan ini bisa berdampak terhadap marjin kemenangan.  

Partai People Democratic kemungkinan tidak menemui kesulitan untuk mencapai 10% jumlah suara untuk masuk parlemen. Akan tetapi jumlah suara yang akan ia raih tergantung dari koalisi yang dibentuk dengan partai Left Demokratik (DSP) dan partai kiri lainnnya, yang juga diinginkan oleh militer. Artinya, partai Demokratik akan kembali ke masa sebelum perpecahan Denis Baikal dengan Bulent Ecevit. Tetapi Rashan Ecevit, istri Bulent Ecevit dan ketua DSP berusaha menggagalkan koalisi ini. Walaupun sebenarnya cuma memperlambat ketimbang menggagalkan sama sekali dengan harapan untuk meraih dukungan opini publik dan usaha negoisasi dengan partai Peope Democratik tentang perolehan kursi setelah pemilihan. Walaupun partai People’s Democratic menyetujui untuk mendapatkan 20 kursi, ada sekitar 60 pemimpin dari partai politik kiri yang berusaha mendapatkannya. Kalau militer berhasil menghimpun partai-partai kiri ini, maka bagian mereka di parlemen akan lebih besar dan mencuri kemenangan dari AKP yang berharap mayoritas dua pertiga.  

Aliansi baru antara Partai True Path dan Partai Motherland dengan nama partai Democratic (nama yang sama dipakai oleh bekas partai Adnan Menderes sebagai taktik untuk meng-eksploitasi emosi massa), tidak akan berhasil. Ini adalah aliansi sementara yang mungkin bisa meraih cukup suara untuk memasuki parlemen jika dia dapat mempertahankan kesatuannya. Beberapa keretakan mulai tampak darinya, dan jika partai ini pecah, kesempatan partai-partai yang sepaham untuk menang juga akan sangat terpengaruh. 

Kemudian ada beberapa partai lain yang kesempatannya tipis: 

Pergerakan Nasionalis (MHP) tampaknya akan bisa mengatasi kendala untuk memasuki parlemen dan mengambil urutan keempat jika dia bisa memanfaatkan aktivitas PKK untuk menaikkan emosi nasionalisme masyarakat. Jika tidak, dia tidak akan mendapatkan cukup suara untuk masuk parlemen. 

 

Partai Kurd (DTP) kemungkinannya kecil untuk mendapatkan 10% suara karena berdasarkan perkiraan para pengamat, simpatisan dan pemilihnya hanya sekitar 7%. Dia menyadari hal ini sehingga mungkin akan mengambil dukungan dari para kandidat independen. 

Aliansi besar (BBP) dan SP Erbakan bersama-sama menarik suara dari pemilih Islam, tetapi karena mereka belum berkoalisi, maka kecil kemungkinannya mereka bisa melewati ambang minimum suara yang disyaratkan. 

Penting untuk disebutkan bahwa setiap perkembangan politik, ekonomi, militer, keamanan yang akan timbul tentu akan mempengaruhi skenario di atas. Akan tetapi, apapun situasinya kaum sekuler kemalis pro Inggris maupun kaum sekuler pro amerika yang akan mewarnai sekulerisme dengan corak Islam, keduanya mengalami krisis yang nyata. Hal ini terjadi di setiap bangsa dimana kekuasaan di bagi antara kekuatan militer dan kekuatan politik yang memiliki loyalitas yang berbeda. Bangsa-bangsa seperti ini menghadapi dua macam krisis: 

1. Krisis Koalisi: Krisis ini bisa terjadi sesama partner tentang adanya perbedaan atau bisa juga karena kesalahpahaman antara koalisis pemerintahan dengan angkatan bersenjata. Kalau krisis yang terjadi sesama partner koalisi tidak segera selesai maka pemerintahan akan jatuh. Krisis macam ini diselesaikan dengan membuat aliansi baru atau dengan mengadakan pemilihan baru. Krisis tipe kedua, yaitu antara pemerintah dan militer, bila tidak diselesaikan biasanya akan berakhir dengan kudeta sebagaimana terjadi sebelumnya di tanggal 28th February, 1997 dan di awal 1960, 1971 and 1980 M.

 

2. Krisis pemerintahan yang dipimpin partai tunggal. Di kasus ini, ada dua macam kemungkinan: partai tunggal tersebut pecah menjadi beberapa faksi, atau partai tersebut berseberangan dengan angkatan bersenjatanya sendiri. Untuk kemungkinan pertama, faksi yang terbesar atau terkuat bisa mendominasi dan bisa menyeru untuk pemilihan awal. Akan tetapi untuk kemungkinan kedua, dimana partai secara keseluruhan berseberangan dengan angkatan bersenjata, akan bisa melahirkan kudeta. Untuk kasus Turki, kemungkinan yang kedua inilah yang terjadi dimana AKP berhadapan dengan militer. Krisis ini akan tetap berlangsung hingga terjadi peristiwa berikut: perkembangan peta kekuatan baru telah lahir, militer mengkonsolidasikan kekuatannya dengan cara militer atau dengan menciptakan situasi darurat. Atau secara alternatif, pemerintah bisa mempertahankan kekuasaannya dengan menggunakan situasi internasional untuk kepentingannya dan menghadapi situasi darurat yang diciptakan militer itu sendiri.

 

Kesimpulan 

1. Situasi di Turki saat ini adalah krisis antara dua kelompok sekuler. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang pro Inggris dan setia terhadap ide Kemalis yang didukung oleh militer dan berusaha mempertahankan simbol presiden, dewan keamanan nasional untuk tetap berada dibawah pengaruhnya. Kelompok kedua, adalah kelompok sekuler yang pro Amerika dan berusaha menutupi agenda sekularisme dengan jubah Islam untuk menarik perhatian masyarakat muslim. Ini terjadi karena kaum sekuler Pro Inggris sangat terlihat kebenciannya terhadap Islam. Kaum sekuler pro Amerika berusaha masuk ke dalam dewan keamanan nasional, meraih simbol kepresidenan, dan membatasi pengaruh militer.  

2. PKK pecah menjadi dua faksi: faksi yang pro Inggris yang didukung militer untuk menciptakan krisis keamanan yang bisa dieksploitasi oleh militer itu sendiri untuk mengimbangi usaha pemerintah yang menyudutkannya. Ini bisa dilakukan dengan menjadikan konflik kurdi sebagai isu keamanan sehingga diperlukan pengiriman pasukan ke perbatasan Iraq. Faksi PKK yang lain adalah faksi yang pro Amerika yang ingin melihat konflik yang sama sebagai isu politik untuk membantu pemerintah yang juga pro-Amerika.  

3. Isu tentang siapa presiden republik turki akan tetap menggantung sampai usainya pemilihan parlemen tanggal 22 juli 2007. Isu ini tentu akan terselesaikan sesuai dengan hasil dari pemilihan ini.  

22nd, Jamada al Ulaa, 1428 A.H8 Juni, 2007 M 

(sumber: www.khilafah.com;translated by Rusydan)