Theo Toemion Pun Bicara Neolib

Kompas.com

JAKARTA, — Anggapan pemerintah sekarang yang dinilai telah menjalankan paham neoliberalisme bukan hanya diembuskan oleh para pakar ekonomi, politikus, dan masyarakat, melainkan juga seorang Theo F Toemion yang berada di balik jeruji besi.

“Agenda-agenda neoliberalisme seperti privatisasi, deregulasi, itu semua kebijakan Bank Indonesia sampai sekarang,” ucap Theo F Toemion, tahanan kasus korupsi saat peluncuran buku karyanya berjudul Uang Malapetaka Dunia, Hancurnya Neokapitalisme Neoliberalisme di LP Cipinang Jakarta, Senin (15/6).

Theo menjelaskan, salah satu contoh agenda Neolib adalah saat Calon Wakil Presiden Boediono ketika masih menjabat sebagai Menteri Keuangan yang telah melepas Bank Permata ke pihak asing.

Cerita Theo, sebelum jatuh ke tangan asing, Presiden Direktur Bank Mandiri ECW Nelu sudah bertemu dengan Boediono untuk mengambil alih Bank Permata. Namun, kata Theo, saat itu Boediono mengatakan kepada Nelu bahwa Bank Standard Charterd lebih baik daripada Bank Mandiri. “Ternyata benar, setelah itu Bank Permata jatuh ke asing,” ungkapnya.

Bukan hanya itu, menurut Theo, kebijakan Boediono selama menjabat sebagai Ketua Bappenas, Menteri Keuangan, dan Gubernur BI telah menghasilkan triliunan utang yang menjadi beban rakyat. “Namun, saya hargai kesederhanaan beliau,” ucapnya.

Ia juga mengkritik pemerintahan yang selalu menggembargemborkan kurs rupiah yang stabil, indeks saham tertinggi dalam sejarah, dan cadangan devisa tertinggi. “Itu semua yang dibanggakan. Tapi kenyataannya, rakyat masih miskin,” tegasnya.

Di sisi lain, Theo juga menilai konsep ekonomi kerakyatan yang digaungkan pasangan capres dan cawapres Megawati-Prabowo dianggap tidak jelas. Menurutnya, apakah dengan ekonomi kerakyatan harus menghentikan kegiatan di pasar modal yang bersifat spekulatif, menghentikan perdagangan di bursa, serta kegiatan mencari untung dari kurs rupiah dan dollar?

“Apakah tidak melakukan neolib berarti ekonomi kerakyatan? Belum tentu. Jadi harus ada devinisi yang jelas untuk ekonomi kerakyatan,” ucapnya. [KOMPAS.com, 15/06/2009]