Neolib Ternyata Sudah Dijalankan sejak 2002

JAKARTA— Meskipun neoliberal dianggap isu dan keberadaannya ditolak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari mengakui, birokrasi neolib sudah ada sejak tahun 2002.

“Ketika itu, birokrasi bersama wakil rakyat, dan kelompok ekonomi global telah mendorong kelahiran birokrasi neolib di Indonesia, bahkan dituangkan dalam amandemen UUD. “Penguasa yang ada wajib menjalankan produk perubahan UUD, dari UUD yang berpihak pada rakyat, menjadi UUD yang dominan dengan dominasi kekuatan asing. Birokrasi semacam itulah yang harus saya hadapi dan sering menyusahkan,” ujar Siti Fadillah ketika menjadi pembicara kunci dalam peluncuran buku Reformasi Birokrasi karya Ahmad Soemargono di Jakarta, Senin (22/6) malam.

Menurut Siti Fadillah, amandemen UUD 1945 di awal reformasi bangsa ini justru telah mengubah UUD yang pro rakyat menjadi makin mengarahkan ke neolib di segala bidang. Sekaligus kepentingan rakyat sendiri tersingkirkan.

“Jadi siapa pun orangnya, yang berada dalam sistem itu termasuk neolib. Birokrat hanya pikirkan pembagian keuangan daerah dan pusat, tetapi tidak seorang pun berteriak apakah birokrasi seperti ini sudah cocok dengan cita-cita bangsa,” ujar Siti Fadillah yang mengungkapkan tidak adil jika yang dikatakan neolib itu hanya cawapres Boediono. Sebab, semua elite dalam sistem yang ada itu sudah terlibat dalam neolib. [Kompas.com, 22/06/2009]