Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
08 Jumaduts Tsani 1430 H / 01 Juni 2009 M
Press Release
Penanganan Tak Bertanggungjawab Atas “Pertikaian Antar Geng“ Merupakan Peringatan Makin Meningkatnya Kekacauan
Perkelahian antar geng makin meningkat disebabkan persaingan memperebutkan pengaruh di habitat kriminal. Hal itu telah mengakibatkan jatuh korban sejumlah orang tak berdosa, karena pertikaian itu meluas ke pemukiman padat penduduk. Meskipun pemerintah telah berjanji melakukan intervensi untuk menindak pihak-pihak yang bertikai, namun rangkaian kekerasan itu terus berlangsung dan menelan korban. Hal itu membuat penduduk di pemukiman yang jadi sasaran kehilangan rasa aman dan diliputi oleh ketakutan anak-anak mereka akan menjadi korban berikutnya.
Ditengah ragkaian situasi buruk ini, kita temukan para politisi dan media massa berupaya mengeksploitasi pertarungan antar geng itu demi melangsungkan daftar aksi mereka menentang islam. Hal itu dilakukan dengan mengarahkan tuduhan pada salah satu geng yang banyak diantara anggotanya berasal dari generasi kedua warga keturunan. Para politisi dan media massa itu mengklaim bahwa latar belakang kultural muslim adalah sebab kejahatan itu. Pernyataan menteri kehakiman Denmark termasuk dari pendeskreditan itu. Ia mengatakan: “kami berhak melindungi negeri kami dari pihak asing yang mengangkat senjata melawan kami. Kata-kata kami ini dianggap sektarian. Namun saya katakan: keluarlah dari negeri kami!“. Hal itu masih ditambah oleh para politisi yang mengeksploitasi pertikaian itu untuk mendapatkan tambahan politis dengan menuntut pengetatan perundang-undangan yang didominasi diskriminasi terhadap kebanyakan kaum muslim. Pembatasan-pembatasan itu menurut pendapat para ahli termasuk pejabat komite anti kejahatan, hanya akan menyebabkan meletusnya pertikaian!
Para politisi dan jurnalis itu pura-pura tidak mengetahui semua peringatan akan munculnya akibat-akibat buruk yang disebabkan oleh klaim-klaim mereka itu. Mereka juga pura-pura tidak tahu berbagai warning bahwa dialek permusuhan mereka yang berasaskan deskriminasi rasial telah menyebabkan pertikaian keluar dari kontrol dan berubah menjadi aksi-aksi kerusuhan rasial. Mereka juga tidak memperhatikan bahwa penyerangan mereka kepada kaum muslim justru akan memperuncing pertikaian. Hal itu dikarenakan dua hal: pertama, terciptanya gambaran yang keliru dari kaum muslim yang mengakibatkan makin meningkatnya kekerasan. Kedua, tumbuhnya rasa frustasi yang mendasari makin tingginya polarisasi di dalam pertikaian itu. Dengan begitu para politisi dan jurnalis itu telah menampakkan tidak adanya rasa tanggungjawab terhadap daerah-daerah yang terkena kejadian-kejadian itu!
Para politisi itu telah mengabaikan sama sekali laporan-laporan yang dikeluarkan oleh organisasi-organisasi Eropa dan lembaga intelelijen. Diantara laporan yang mereka abaikan itu adalah laporan Organisasi Keamanan dan Kerjasama Eropa. Organisasi ini memberikan warning pada tahun 2005 lalu akan meningkatnya intimidasi dan penyerangan terhadap kaum muslim di Eropa. Menurutnya, sebab hal itu adalah politik diskriminasi yang makin memperuncing kebencian terhadap minoritas muslim. Sebagai tambahan, rekomendasi-rekomendasai intelijen Denmark telah memberikan warning akan “aktifnya kelompok“ dan “meningkatnya radikalisme dan kekerasan“ di kalangan ekstrem kanan di Denmark.
Berdasarkan berbagai peringatan dan laporan media massa yang berbicara tentang polarisasi di dalam pertikaian ditengah kelompok ekstrem kanan Denmark, seseorang akan merasa aneh dengan sikap para politisi dan menteri yang terus saja memicu benih kekerasan rasial dan permusuhan di tengah suasana yang memuncak ini. Pertanyaannya adalah, apakah pernyataan-pernyataan itu hanya sekedar demagogi naif yang disebabkan oleh pandangan yang picik terhadap bahaya-bahaya yang diakibatkan oleh kebijakan tersebut, atau ada motiv-motiv tersembunyi dibalik hal itu?
Disamping semua itu, melalui berbagai tuduhan dan pendeskreditan kaum muslim, para politisi menampakkan kemunafikan yang luar biasa dalam bentuk pendistorsian fakta dan pengalihan perhatian masyarakat dari tanggung jawab dan dosa para politisi itu di dalam pertikaian ini. Tanggung jawab mereka dalam hal ini adalah jelas dan tidak perlu didiskusikan. Karena mereka telah menyebabkan terciptanya sejumlah faktor yang berperan serta dalam membentuk berbagai geng dan akhirnya terjadi pertikaian antar geng ini.
Kebijakan deskriminasi yang ditempuh oleh para politisi dalam kancah politik, perundang-undangan dan ekonomi berpengaruh besar membuat kaum muslim hidup di dalam suasana inferior. Hal itu juga ditegaskan oleh berbagai laporan yang ada. Contohnya laporan yang dikeluarkan pada tanggal 16 Mei 2009 oleh Komite Penanggulangan Rasisme dan Intoleransi yang ada di bawah Dewan Eropa (ECRI). Laporan tersebut menyatakan bahwa kaum muslim di Denmark diperlakukan secara tidak baik dalam hal perundang-undangan, legislasi dan penerapan undang-undang. Atau di dalam ucapan-ucapan negatif para pilitisi dan media massa tentang kaum muslim. Sesuai laporan itu, di Denmark terjadi deskriminasi hak. Sebagian politisi dan media massa terus secara kontinu menyampaikan gambaran negatif tentang kaum muslim. Pada tahun 2007, Dewan Keamanan dan Kerjasama Eropa menyimpulkan di dalam laporannya tentang Denmark: “kondisi kaum muslim pada tahun-tahun terakhir bertambah buruk“. Berdasarkan laporan tersebut, kaum muslim mengalami restriksi yang melampaui setiap batasan dan bertentangan dengan perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan rasisme. Laporan itu melanjutkan bahwa pihak yang paling bertanggungjawab atas kondisi itu adalah pemerintah Denmark.
Deskriminasi sistematis itu telah membuat penduduk muslim sebagai warga kelas dua. Mereka biasanya dikucilkan di dalam komunitas pemukiman yang didominasi kejahatan dan kerusakan. Kondisi ini tidak diragukan lagi berperan dalam membentuk kelompok-kelompok geng yang menciptakan pertikaian antar geng seperti yang terjadi sekarang.
Lebih dari itu, para politisi itu telah melakukan kejahatan yang lebih besar dengan memaksakan kebijakan asimilasi yang ditujukan untuk meleburkan kaum muslim di dalam nilai-nilai barat dan menjauhkan mereka dari pemahaman islam yang benar. Pemahaman yang benar tentang islam itu yang justru menciptakan resistensi dalam diri kaum muslim terhadap gaya hidup rusak yang diantaranya tercermin dalam berbagai tindak kejahatan dan pertikaian antar geng. Kebijakan asimiliasi yang diadopsi dan dianggap oleh para politisi sebagai solusi atas masalah pertikaian antar geng, pada hakikatnya justru merupakan sebab utama masalah yang terjadi sekarang. Hal itu setelah generasi kedua dari warga pendatang bergabung ke dalam geng. Fakta yang sangat jelas bahwa kejahatan terorganisir dan pembentukan geng tidak ada ditengah-tengah generasi pertama atau orang-orang yang dari generasi kedua yang berpegang kepada islam. Karena masalah kriminalitas ada ditengah generasi kedua warga pendatang yang tumbuh di sekolah-sekolah dan universitas yang bersandar pada nilai-nilai barat sebagai referensi dan teladan, dengan itu menjadi jelas dan tidak diragukan lagi bahwa sebab masalah tersebut adalah peradaban barat sendiri.
Sesungguhnya peleburan diri di dalam peradaban barat, sesuai dengan konsepsi kebebasan barat akan mengarahkan seseorang untuk keluar dari suatu kekuasaan; dan sesuai dengan nilai manfaat barat akan menjadikan seseorang sebagai seorang kriminal yang hanya melihat kepada kepentingan individual. Hal itu menjadikan para kriminal itu mengambil jalan pertikaian bersenjata untuk memperebutkan daerah kekuasaan. Perlu diketahui bahwa pertikaian seperti itu telah menyebabkan terumpahnya darah orang-orang tak berdosa.
Terhadap semua yang sudah disebutkan, kami ingin menegaskan bahwa pertikaian yang terjadi dan cara penanganan oleh para politisi dan media massa, memberikan warning makin meningkatnya kekacauan. Kita melihat bahwa perkembangan serupa di negeri-negeri lain menyebabkan terjadikan akibat-akibat sangat buruk seperti pertikaian rasial, atau munculnya gheto yang di dalamnya tersebar kekacauan dan kejahatan dan tidak ada rasa aman. Apa yang terjadi di Prancis adalah diantara buktinya.
Itulah perkembangan yang kita saksikan. Tidak ada jalan keluar kecuali jika para politisi dan media massa menghentikan tindakan buruk dan diskriminasi yang sebelumnya dilakukan. Kebijakan asimilasi harus ditinggalkan, kaum muslim dibiarkan mempertahankan karakter keislaman mereka dan kaum muslim tidak dilarang dan dideskreditkan karena hal itu.
Sebagai penutup, sesungguhnya orang-orang pintar dan adil di barat harus mengkonter pendeskreditan dan kriminalisasi yang dilakukan oleh para politisi dan media massa barat. Mereka juga harus melawan kebijakan-kebijakan diskriminatif yang diderita kaum muslim di barat. Karena akibat-akibat buruk dari kebijakan hipokrit dan tidak bertanggungjawab itu pasti akan menimpa semua orang.
Chadi Farijah
Representasi Media Hizbut Tahrir Denmark
Email: chadi@hizb-ut-tahrir.dk
