HT Pakistan: Tidak Ada Perbedaan Antara APBN Pemerintahan Demokratis dengan Pemerintahan Diktator dan Tidak Ada Solusi Kecuali dengan Sistem Ekonomi Islam

Kantor Penerangan Hizbut Tahrir

Di Pakistan

No : PN09032

Tanggal : 25 Jumaduts Tsaniyah 1430 H/17 Juni 2009 M

Press Release

APBN 2009/2010

Tidak Ada Perbedaan Antara APBN Pemerintahan Demokratis dengan Pemerintahan Diktator dan Tidak Ada Solusi Kecuali dengan Sistem Ekonomi Islam

APBN tahun depan yang diajukan oleh pemerintahan demokratis sekali lagi menegaskan bahwa tidak ada bedanya antara APBN di dalam pemerintahan seorang diktator atau pun pemerintahan mereka yang terpilih secara demokratis. Perekonomian Pakistan dijalankan berdasarkan kaedah-kaedah kapitalisme yang telah terbukti gagal. Selama sembilan tahun ini, para intelektual di Pakistan terus menerus mengklaim bahwa hanya pemerintahan demokratis sajalah yang bisa menyelesaikan masalah-masalah Pakistan termasuk masalah-masalah ekonomi. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Karena pemerintah justru tunduk pada apa yang didektekan IMF. Maka pemerintah menaikkan harga listrik, dan pajak atas minyak bumi dan produk turunannya. Sebaliknya, pemerintah menurunkan subsidi sebanyak 120 miliar Rupee yang dahulu diberikan kepada orang miskin. Di bawah parameter ekonomi yang buruk ini, perekonomian Pakistan tidak akan meraih kemajuan. Sebagai perbandingan sederhana, kenapa negara-negara maju tidak mencabut subsidi dari rakyatnya, akan tetapi Pakistan justru mencabutnya. Amerika mensubsidi sektor pertanian sebanyak US $ 46,5 miliar dan Eropa mensubsidi sektor pertanian sebesar 54 miliar Euro per tahun. Baik Amerika maupun Eropa, mereka tidak siap untuk mencabut subsidi itu.

Kemudian, disamping pancabutan subsidi, supaya apa yang tersisa dari perekonomian Pakistan benar-benar hancur, kaum kafir imperialis menggunakan demokrasi untuk menaikkan harga-harga kebutuhan dasar seperti listrik dan gas.

Musibahnya, APBN yang baru justru mewajibkan pajak-pajak baru kepada masyarakat untuk membiayai perang Amerika melawan terorisme “Islam“.

Sesungguhnya jalan yang didektekan IMF kepada pemerintah sekali lagi menegaskan bahwa baik pemerintahnya demokratis ataupun diktator, tetap saja APBN Pakistan disusun di atas asas kapitalisme. Krisis ekonomi global saat ini apakah belum cukup membuat mereka yang terkooptasi oleh peradaban barat memahami bahwa contoh-contoh perekonomian kapitalisme telah gagal? Karena bagaimana mungkin sistem kapitalisme bisa menyelesaikan berbagai masalah ekonomi Pakistan, sementara sistem tersebut telah gagal menyelesaikan berbagai masalah ekonomi negara-negara besar seperti Amerika? Kapitalisme telah gagal menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran. Kapitalisme juga telah gagal menyediakan berbagai kebutuhan pokok bagi jutaan rakyat Amerika karena pemikiran mereka yang salah tentang distribusi kekayaan, bahwa hal itu terjadi dengan peningkatan produksi (pertumbuhan).

Sesungguhnya permasalahan ekonomi Pakistan tidak bisa diselesaikan kecuali dengan penerapan sistem ekonomi Islam. Berlawanan dengan sistem saat ini, sistem ekonomi Islam terpancar dan digali dari al-Quran dan as-Sunah. Sistem ekonomi Islam bukanlah sistem buatan manusia seperti Shaukat Aziz dan Shaukat Tarins yang bekerja di bawah pengarahan dan kontrol langsung dari IMF. Artinya setelah Khilafah berdiri, tidak akan ada pajak langsung atau tidak langsung atas orang-orang miskin. Syara‘ telah mengharamkan pungutan pajak atas orang-orang miskin. Bahkan syara‘ mewajibkan negara menyediakan kebutuhan-kebutuhan pokok bagi masyarakat. Begitu pula, setelah Khilafah berdiri, minyak, gas, listrik dan berbagai sumber daya alam akan dikembalikan menjadi milik umum. Negara akan menyediakannya bagi masyarakat hanya dengan harga produksinya saja. Sebagai hasil alami dari tersedianya listrik, gas, minyak dan barang-barang tambang maka biaya hidup sehari-hari akan rendah. Khilafah tidak akan membagi-bagikan tanah ke perusahaan-perusahaan swasta dengan dalih “penanaman oleh perusahaan“. Sebaliknya Khilafah akan mendistribusikan tanah-tanah pertanian itu kepada masyarakat agar mereka produktifkan. Hal itu tentu saja akan meningkatkan produksi pertanian.

Islam juga mengharamkan pungutan cukai atas pedagang kaum Muslim yang mengekspor atau mengimpor barang. Kebijakan ini tentu saja akan sangat membantu industri, menghalangi penimbunan harta dan melindungi konsumen. Sesungguhnya pajak langsung seperti bea cukai, pajak atas hak milik, pajak penjualan… dan sebagainya adalah menyalahi syariah dan akan dicabut dari masyarakat di bawah Daulah Khilafah. Kebijakan ini tentu saja akan memperkuat industri dan menstabilkan harga-harga.

Shahzat Shaikh

Wakil Juru Bicara Resmi Hizbut Tahrir

Di Pakistan.