Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
TAKALAR— Alokasi anggaran pengadaan lima set pakaian dinas bagi 30 anggota dewan terpilih di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, menjadi polemik di lingkup Pegawai Negeri Sipil (PNS) di DPRD Takalar, Minggu (5/7). Polemik itu terkait anggaran yang semula diduga Rp 45 juta kini naik menjadi Rp 292 juta.
Kabag Umum DPRD Takalar Andi Herni membantah pernyataan Kepala Bagian (Kabag) Rumah Tangga DPRD Takalar Abdul Rauf Dini, yang menyebut anggaran pengadaan jas seragam tersebut minim karena hanya mencapai Rp 45 juta. “Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pengadaan jas seragam dewan, totalnya mencapai Rp 292 juta. Bukan Rp 45 juta yang disebut, Rauf,” katanya.
Dia menuturkan, penggunaan anggaran dalam proses pengadaan jas seragam dewan tersebut perlu didampingi. Karena dirinya yang selaku penanggung jawab kegiatan tidak pernah dilibatkan dalam proses tender. “Saya sendiri yang selaku penanggung jawab kegiatan tidak pernah dilibatkan dalam proses pengadaannya. Karena itu, saya meminta kepada wartawan untuk mengikuti proses tender maupun realisasinya,” ucapnya.
Dia merincikan, jas seragam yang akan diterima anggota Dewan terpilih nantinya antara lain, dua pasang pakaian sipil harian (PSH) yang anggarannya mencapai Rp 60 juta.
Pakaian sipil lengkap (PSL) Rp 75 juta, satu set pakaian sipil resmi (PSR) Rp 52,5 juta, dan satu set pakaian dinas harian (PDH) Rp 45 juta serta PIN emas 5 gram seharga Rp 375.000 per orang atau mencapai Rp 1.250.000.
Sekretaris Dewan Takalar, Faridah, yang dikonfirmasi mengatakan, dalam pengadaan jas seragam tersebut, pihaknya sudah menjalankan proses berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan.
“Kemungkinan yang dimaksud Kabag Umum adalah PDH dewan yang Rp 45 juta. Tapi itu tidak ada masalah. Apalagi seluruh prosesnya sudah berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan. Yakni, melalui proses tender dan ada pemenangnya,” terangnya. (Kompas.com, 06/07/2009)
Inilah sistem yang berorientasi pada materi! Dikit2 ribut karena uang!!!
Itu baru Jas…blom biaya rumah tangga, tunjangan wisata kuliner,shoping2 k luar negerix BAPAK2 yg katax wakil rakyat akan PEDULI akan nasib rakyat miskin yg diwakilinya….
he..he mang para dewan tugasnya mejeng?! pikirin tu rakyat yang sedang lapar…
haree genee… masih aja ada intelektual dan tokoh agama yang mendukung sistem parlementer ala demokrasi… derivat dari kaptalis sekuler… cuapeek’ duehhh !!! Tobat ngapah… !!! ambil sistem islam pilih dan dukung partai yang memperjuangkan sistem pemerintahan islami Khilafah… yang sesuai metode Rasulullah Saw… itu baru Allah Swt akan ridho kepada anda,… jika tetap BEBAL tunggu azab Allah Swt., akan diperlihatkan di dunia di Akhirat lebih dahsyat lagi…..
mereka itu sebenarnya bukan wakil rakyat, tapi mereka adalah penjahat…
Berapa harga makan siang kami, biaya jas safari Anda di DPR??!!!
Luar biasa! biaya bikin jas-nya bisa buat beli baju se-toko. Dikala masih ada yang krisis sandang mereka malah buang uang.
y Allah……
beli jas ajah ngabisin ratusan juta….
inget ntu unag rakyat yang dipake…!!!!!!
SADAR paaaaakkkk…..!!!!!
Setahu ane wakil rakyat itu dalam konsep demokrasi sebenarnya tidak ada sama sekali, karena pada kenyataannya yang mereka wakili bukanlah “rakyat” tetapi “kepentingan” yang menguntungkan mereka. jika menurut mereka menguntungkan maka akan disebut sebagai suara rakyat, ketika merugikan/tidak mendatangkan untung buat mereka. Mereka masa bodo…karena memang mereka bodoh..siapa bilang anggota DPR adalah anggota dewan yang terhormat? yang benar mereka adalah anggota hewan yang terlaknat (siapapun dia, walau mengaku muslim).