Syariah Islam, Jalan Baru Indonesia

HTI Press–Indonesia adalah negeri Islam mempunyai potensi besar menjadi umat terbaik. Bukan hanya potensi kekayaan alam yang berlimpah, tapi juga sumberdaya manusia yang sangat besar.  Sayangnya sumberdaya itu tidak mampu membawa Indonesia menjadi umat terbaik. Semua ini terjadi karena tidak diterapkannya syariah Islamiyah. Demikian diungkapkan Ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Muhammad Siddiq Al Jawi yang mewakili Indonesia dalam Musyawarah Ulama Nasional (MUN) di Jakarta, Selasa.

Acara yang digelar HTI menghadirkan ulama-ulama dari berbagai provinsi. Bahkan juga dihadiri tamu dari negeri muslim lainnya yakni, Palestina, Bangladesh, India, Afghanistan, Yaman, Turki, Sudan, Pakistan, Inggris dan Lebanon.  Dia menjelaskan, secara geografi dan geopolitik, posisi Indonesia sangat strategis. Potensi sumberdaya alam juga melimpah, terlihat dari adanya 60 cekungan minyak dan gas bumi, sebanyak 38 telah dieksplorasi.  “Ternyata kondisi Indonesia saat ini terpuruk dalam timbunan berbagai persoalan,” ujarnya.

Potensi besar itu ungkap Siddiq, ternyata tidak memberikan arti bagi Indonesia. Sebab, potensi sumberdaya alam banyak dicengkeram perusahaan asing dari negara-negara penjajah. Setidaknya, 84% produksi minyak dan gas bumi (migas) dari 329 blok migas ternyata dikuasai asing. PT Pertamina sebagai perusahaan Negara justru kebanyakan hanya mengelola sumur tua. Utang luar negeri, kemiskinan, pengangguran, dan kerusakan  moral juga menjadi persoalan-persoalan yang tak kunjung berakhir. Jumlah kewajiban (outstanding) utang luar negeri Indonesia terus meningkat, dari Rp1.275 triliun pada tahun 2004 naik menjadi Rp1.667 triliun pada 2009.  Pada APBN 2009, pembayaran cicilan pokok utang luar negeri mencapai Rp61,6 triliun. Ini sudah lebih besar ketimbang pinjaman baru sebanyak Rp52,2 triliun. Hutang pemerintah
keseluruhan sudah mencapai 35% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB), 16% adalah hutang luar negeri dan 19% adalah hutang dalam negeri dalam bentuk Surat Utang Negara, Obligasi dan sebagainya.

Sementara itu ungkap Siddiq, jumlah orang miskin pada 2008 sebanyak 34,96 juta jiwa atau 15,42% penduduk Indonesia. Jumlah pengangguran sebesar 9,4 juta jiwa (8,5 %), 4,5 juta adalah lulusan SMA, SMK, program diploma, dan universitas. Sedangkan jumlah anak putus sekolah ada 20 juta jiwa Bahkan hasil penelitian Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia, kerusakan moral anak-anak menunjukkan 62,7% remaja usia 13-18 tahun pernah berzina, setiap tahun 2,6 juta kasus aborsi. Lebih parahnya lagi 700 ribu pelakunya adalah remaja di bawah 20 tahun. “Ringkas kata, kondisi Indonesia secara umum adalah sangat buruk dan memprihatinkan. Sangat tidak sesuai dengan berbagai potensi strategis yang dimiliki Indonesia,” ujarnya. Menurut Siddiq, kondisi buruk ini, tidak hanya terjadi karena faktor internal dalam negeri Indonesia. Tapi juga faktor eksternal yaitu campur tangan dan konspirasi dari negara-negara kafir penjajah yang mencengkeram Indonesia.

“Berbagai bidang kehidupan di Indonesia telah menjadi ajang intervensi dan konspirasi negara asing. Contohnya kasus disintegrasi Timor Timur, kasus Aceh dan Papua,” katanya. Dalam bidang ekonomi, intervensi atau konspirasi negara-negara penjajah juga sangat jelas di Indonesia. Misalnya, penguasaan PT Freeport Indonesia atas tambang tembaga dan emas di Papua, juga penguasaan PT Exxon-Mobile atas blok migas di Cepu. Selain bidang politik dan ekonomi itu, konspirasi negara-negara penjajah juga masuk pada pemikiran dan agama. AS telah menjadi sponsor utama bagi kelompok agen pemikiran Barat yang menamakan dirinya Jaringan Islam Liberal (JIL) dan keberadaan kelompok Ahmadiyah yang sesat.

“Jadi keterpurukan kondisi Indonesia tak hanya terjadi karena faktor internal, melainkan juga disebabkan faktor eksternal yang sangat kuat, yaitu adanya intervensi dan konspirasi dari negara-negara kafir penjajah, khususnya AS,” tutur Siddiq.  Apa yang menjadi akar berbagai persoalan yang membelit Indonesia tersebut? Menurut Siddiq, akar masalahnya terletak dari rusaknya ideologi yang diadopsi dan diterapkan di Indonesia. Pada masa Orde Lama yakni era Presiden Sukarno, Indonesia lebih cenderung kepada sosialisme/komunisme. Sementara sejak Orde Baru, era Presiden Soeharto hingga kini mengadopsi sistem sekularisme-kapitalisme. Jadi akar segala masalah yang ada adalah tidak diterapkannya Islam di muka bumi. Padahal menerapkan ideologi selain Islam adalah penghancuran dan pengabaian ideologi Islam. ”Solusinya jelas yakni dengan menerapkan syariah Islam secara menyeluruh dalam bingkai Khilafah Islam,” katanya. [Ijul’28]