Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
RIYADH–Arab Saudi telah menahan ribuan orang sebagai bagian dari gerakan anti-terorismenya tanpa mendakwa mereka dan kadang-kadang bahkan mengabaikan putusan pengadilan yang memerintahkan pembebasan mereka, Human Rigts Watch mengatakan Senin.
HRW, yang bermarkas di New York, adalah badan hak asasi manusia internasional kedua yang mengecam sekutu AS dan pengekspor minyak terbesar dunia itu karena pelanggaran hak asasi manusia berdasar alasan keamanan.
Dalam satu laporan, HRW mengatakan Direkturat Umum untuk Penyelidikan, badan intelijen domestik, telah menahan sejumlah tak diketahui orang di dalam penjaranya, di antara mereka beberapa orang asing dan pembangkang yang menyerukan pembaruan demokratis.
HRW memperkirakan bahwa lebih dari 9.000 orang telah ditahan sejak al Qaida melancarkan serangan pada 2003, dari jumlah itu mungkin antara 2.000 dan 4.000 orang masih ditahan, kata Christoph Wilcke, penulis laporan tersebut.
Beberapa tahanan pernah dituduh atau memiliki akses ke pengacara, meskipun undang-undang Arab Saudi membatasi penahahan tanpa pengadilan hingga enam bulan, dan badan intelijen mengabaikan putusan pengadilan yang memerintahkan pembebasan dalam beberapa kasus, kata HRW, yang menyebutkan beberapa keluarga tahanan atau aktivis.
“Jawaban Arab Saudi pada terorisme selama beberapa tahun telah mengunci ribuan tersangka dan membuang kunci itu,” organisasi tersebut mengatakan, mendaftar beberapa kasus orang yang ditahan di bawah apa yang mereka katakan sebagai keadaan sekitar yang dapat dipertanyakan.
Seorang jurubicara Kementerian Dalam Negeri menolak mengomentari laporan Amnesty itu.
Monarki Absolut
Arab Saudi adalah monarki absolut tanpa parlemen yang dipilih, yang pengadilannya dijalankan oleh para ulama yang menerapkan versi Islam Sunni yang keras.
Laporan itu tiba setelah Arab Saudi pada Juli mengeluarkan putusan dalam sidang pengadilan yang dilaporkan secara terbuka pertama sejak gerilyawan yang terkait Alqaidah memulai serangan pada 2003 untuk membuat tidak stabil negara Arab di Teluk itu.
Secara keseluruhan 289 warga Saudi dan 41 orang asing telah dijatuhi hukumnan 30 tahun penjara, media negara mengatakan, tanpa mengungkapkan kewarganegaraan mereka. Satu orang yang tak disebutkan namanya juga dijatuhi hukuman mati, seorang pejabat pemerintah mengatakan kepada //Reuters.
Tidak ada perincian lagi yang muncul sejak itu. Riyadh telah mengatakan negara itu akan memberi media akses ke pengadilan banding meskipun tidak jelas apakah hal itu akan mencakup media asing. Konferensi pers Kementerian Kehakiman Juli terbuka bagi media setempat saja.
Satu kelompok yang disebut Alqaidah di Semenanjung Arab telah memulai serangan untuk membuat tidak stabil pemerintah pada 2003 tapi kekerasan diakhiri oleh pasukan keamanan, yang bekerja sama dengan para pakar asing. Serangan besar terakhir adalah pada 2006.
Sekutu penting Arab Saudi, AS, dan negara lain Barat jarang mengeritik negara Teluk itu, yang menguasasi lebih dari seperlima cadangan minyak mentah global dan pemegang aset besar dolar yang juga mitra dagang penting.
Raja Abdullah telah mengupayakan sedikit pembaruan sejak menjadi raja pada 2005 dan memberhentikan dua ulama garis keras dari jabatan penting dalam perombakan kabinet Februari, yang ditujukan untuk mengekang pengaruh kekuasaan agama di bidang pendidikan dan pengadilan.
Namun beberapa diplomat dan pengamat mengatakan ruang bagi manuvernya terbatas mengingat perlawanan kelompok konservatif dalam keluarga yang berkuasa itu. (Republika online, 11/8/2009)
