Tekanan dan pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah Kyrgyzstan atas kelompok-kelompok Muslim terlarang dapat meningkatkan jumlah pengikut mereka, khususnya di antara para wanita di negara Asia Tengah itu, kata lembaga riset International Crisis Group (ICG) pada hari Kamis. Setiap ketidakstabilan di negara miskin republik bekas Uni Soviet itu menjadi kekhawatiran bagi Amerika Serikat yang memiliki sebuah pangkalan udara militer di sana untuk mendukung operasi-operasinya di Afghanistan.
“Pemerintah Kyrgyzstan yang semakin otoriter mengadopsi pendekatan kontra-produktif bagi radikalisasi yang berkembang di negara itu,” kata ICG dalam laporannya. “Alih-alih mengatasi akar penyebab suatu fenomena yang menyebabkan terlihatnya fenomena akan semakin banyaknya, termasuk banyaknya para wanita, yang bergabung dengan kelompok-kelompok seperti Hizbut Tahrir (HT), dan ini adalah pilihan yang diambil oleh polisi yang mengambil metode dengan tindakan keras yang malah lebih mendorong orang Kyrgyz ke arah radikalisme.”
ICG mendesak Kyrgyzstan dan negara-negara tetangganya di Asia Tengah yang menghadapi masalah yang sama untuk fokus pada akar penyebab radikalisme dengan meningkatkan standar hidup dan memerangi korupsi. ICG juga mengatakan bahwa pemerintah seharusnya tidak melarang beberapa atribut tradisional Islam seperti penggunaan jilbab bagi wanita – yang telah dilarang di sekolah-sekolah Kyrgyz pada tahun ini. Hal ini menyebabkan Barat untuk menyerukan dilakukannya pencegahan atas tindakan-tindakan represif pemerintah Kirgiz. “Karena Asia Tengah menjadi rute pasokan utama NATO untuk perang yang diperluas di Afghanistan, maka angkatan bersenjata Barat dengan meningkatnya minat pada stabilitas di wilayah itu, harus memperingatkan agar berhati-hati terhadap kebijakan represif.” (Khilafah.com, 7/9/2009)
Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
