HT Bangladesh: Pemerintah Liga Awami Menyewakan Teluk Bengali Kepada Amerika, Inggris dan India

Kantor Penerangan Hizbut Tahrir

Di Bangladesh

No : 06/310809

Tanggal :10 Ramadhan 1430 H/31 Agustus 2009 M

Keterangan Pers

Pemerintah Liga Awami Menyewakan Teluk Bengali Kepada Amerika, Inggris dan India

Koordinator eksekutif dan juru bicara resmi Hizbut Tahrir di Bangladesh, Mohiuddin Ahmed, di dalam keterangan pers yang dikeluarkannya hari ini mengecam keras keputusan pemerintah yang memenuhi permintaan Amerika Serikat, Inggris dan India berkaitan dengan Teluk Bengali. Mohiuddin Ahmed mengatakan bahwa beberapa hari lalu pemerintah Bangladesh memutuskan memberikan izin kepada perusahaan Conoco Phillips untuk mengeksplorasi minyak dan gas di teluk Bengali. Pemerintah juga tengah serius mengkaji pemberian izin kepada angkatan laut Amerika untuk berlayar di perairan yang dekat dengan perairan lokal Bengali di Teluk Bengali. Hal itu disamping pernyataan perdana menteri Sheikha Hasina tentang pembukaan pelabuhan Chittagong untuk kebaikan Asia, yang artinya adalah untuk India. Menteri Perdagangan Faruk Khan telah melangkah lebih jauh. Ia menyatakan di dalam pernyataannya bahwa tidak ada gunanya menyatakan pelabuhan saya atau pelabuhan Anda!

Dari berbagai pernyataan itu jelaslah bahwa pemerintah berupaya menciptakan opini umum untuk memberi India akses atas pelabuhan. Perusahaan Minyak, Gas dan Bahan Tambang Bangladesh “Petrobangla” terakhir telah memberikan izin kepada perusahaan Inggris, Cairn Energy, untuk menjual minyak dan gas yang menjadi bagiannya dengan harga tinggi kepada konsumen. Hal itu sebenarnya melanggar kesepakatan yang ditandatangani di antara kedua pihak. Lebih dari itu, kesepakatan dan syarat-syaratnya menyalahi hukum-hukum syara’ dan membahayakan kemaslahatan masyarakat. Begitulah, pemerintah yang baru selama delapan bulan yang telah dilaluinya terus menerus memenuhi permintaan kekuatan asing satu demi satu dalam hal yang berkaitan dengan teluk Bengali.

Mohiuddin Ahmed mengatakan bahwa selama masa pemerintahan sebelumnya yang merupakan koalisi Partai Liga Awami dan Partai Nasional Bangladesh (BNP) yang berlangsung selama satu dekade, kegiatan eksplorasi minyak dan gas mengalami kevakuman meski kebutuhannya besar. Namun hari ini di mana kebutuhan gas, listrik dan pupuk biasa saja pemerintah menandatangani kesepakatan cepat dengan perusahaan asing dengan dalih menutupi defisit meskipun sebenarnya perusahaan-perusahaan eksplorasi lokal juga ada untuk keperluan itu dan mampu melakukannya.

Dan meskipun permintaan minyak dan gas sangat besar pemerintah menolak untuk membeli bagian gasnya dari perusanaan Inggris Cairn Energy. Itu artinya Cairn akan menjual gas kepada perusahaan swasta.

Mohiuddin Ahmed menambahkan bahwa umat Islam tidak kekurangan modal, ahli, sumber daya manusia ataupun teknologi. Akan tetapi pemerintah kita lah yang membuat kesepakatan dengan perusahaan-perusahaan minyak dan gas asing dalam bentuk kesepakatan yang menyalahi hukum-hukum syara’ dan membuat masyarakat berada di bawah belas kasihan kaum penjajah. Sistem pemerintahan sekarang telah membuka pintu persaingan kaum imperialis dalam menentukan dan melengserkan pemerintah kapan saja mereka kehendaki. Karena itu tidaklah aneh pemerintah sekarang segera memenuhi permintaan-permintaan para penjajah secara langsung semata karena telah didudukkan di kursi kekuasaan.

Kaum muslim jika menginginkan perubahan, maka meraka harus menurunkan sistem yang sekarang eksis. Dan hanya khilafah sajalah yang akan menerapkan islam dan menjaga kekayaan masyarakat. Hanya khilafah lah yang akan menghapuskan semua konsesi batil yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan asing. Dan hanya khilafah lah yang akan menjamin suplay gas, listrik dan pupuk kepada masyarakat, dengan izin Allah.

Mohiuddin Ahmed

Juru Bicara Resmi Hizbut Tahrir di Bangladesh