Ketua DPRD Jatim Tolak Kenaikan BBM

HTI-Press. Surabaya. Sikap acuh pemerintah terhadap reaksi penolakan masyarakat terkait kebijakan menaikkan harga BBM mendorong  HTI kembali  melakukan aksi damai menolak kenaikan harga BBM. Aksi yang kali ini dilakukan oleh DPD I HTI Jawa Timur pada hari Jum’at (23/5) diikuti sekitar 500 anggota dan simpatisan HTI dari Surabaya dan sekitarnya. Aksi ini dimulai dari kantor Gubernur Jawa Timur menuju ke Gedung DPRD Jawa Timur di Jalan Indrapura Surabaya.

Selama dalam perjalanan ke Gedung Dewan tampak masyarakat yang turut menyaksikan aksi damai ini antusias mengikuti paparan dari para orator aksi dan tak jarang ikut memberikan semangat kepada para peserta aksi untuk menyuarakan suara rakyat yang semakin hari semakin terjepit dengan berbagai kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat dan terkesan menguntungkan asing dan para konglomerat.

Di Gedung DPRD Jatim 13 orang delegasi  terdiri atas delegasi HTI, akademisi, Tokoh Ormas dan Perwakilan Masyarakat dan dipimpin Oleh Ust Fikry A Zudiar diterima langsung oleh Ketua DPRD Jatim Ust Fathorrosyid dari FKB.

Ust Shiddiq (perwakilan masyarakat Sidoarjo) mengingatkan ,” kekayaan kita (indoenesia) telah dijual oleh kaum asing dan hal itu menegaskan bahwa Indonesia sekarang telah terjebak dalam kapitalisme dan liberalisme yang jelas menguntungkan asing. Padahal pasal 33 ayat 3 menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat, tapi pada faktanya menguntungkan sebagian orang dan terutama pihak asing”.

Sementara KH Dr Muhammad Usman mengingatkan bahwa kenaikan harga BBM ini hanyalah akibat yang timbul karena ketidaktaatan Negara kepada Syari’at Allah SWT yang akibat buruknya tidak hanya dirasakan oleh orang yang “membangkang”, tetapi semua masyarakat merasakan pahitnya akibat dari kemaksiatan ini yaitu salah satunya kenaikan BBM. Dalam pertemuan ini pula terungkap bahwa HTI pernah memperingatkan pemerintah (waktu kenaikan BBM tahun 2005) jika tidak meninjau ulang seluruh kebijakan sektor Migas dan keluar dari jerat Neo-Liberalisme dan kapitalisme (yang diwakili IMF) maka dalam waktu dekat harga BBM akan bisa mencapai Rp 6.000 dan ini terbukti.

Sesudah mendengarkan aspirasi dari perwakilan peserta aksi, Ketua DPRD Jawa Timur menyampaikan keresahannya terkait kebijakan pemerintah ini, dan secara pribadi beliau menolak kebijakan pemerintah karena masih banyak jalan keluar mengatasi beban APBN selain dengan menaikkan harga BBM. Beliau berandai-andai jika sistem di negeri ini berbentuk Federasi maka meskipun pemerintah menaikkan harga BBM maka Jawa Timur tetap tidak akan menaikkan harga BBM, karena dengan dana pemerintah daerah dan dengan potensi daerah yang ada masih cukup untuk menjamin stabilitas ekonomi tanpa menaikkan harga BBM yang memberatkan rakyat Jawa Timur.(Lajnah I’lamiyyah DPD I HTI Jatim)