Belanda Berlakukan Pajak Kerudung EUR1.000

Pemerintah Belanda agar memberlakukan pajak kerudung penutup kepala sebesar EUR1000 atau sekitar Rp14,3 juta per kepala per tahun. Alasannya, kerudung bukan kebudayaan Belanda.

Demikiam disampaikan Ketua Fraksi Partij voor de Vrijheid/PVV (Partai) Geert Wilders dalam debat Pemandangan Umum membahas RAPBN 2010Kerajaan Belanda hari ini, Rabu (16/9/2009). Menurut Wilders, kerudung adalah simbol penindasan dan merusak pemandangan.Pajak EUR1000 tersebut dipungut atau wajib dibayar setahun sekali. Wilders menamai pajak yang diusulkannya itu dengan *kopvoddentax*.

Menanggapi hal ini, Ketua Fraksi Demokrat66 Alexander Pechthold mula-mula tidak percaya dan memastikan apakah ini serius atau kelakar. Kalau memang serius Wilders dipersilakan untuk walkout dari ruang sidang seperti kebiasaannya selama ini.

Ketua Fraksi Partai Sosialis (SP) Agnes Kant balik mengusulkan agar diberlakukan pajak untuk waterstofperoxide. Yang dimaksud Kant dengan waterstofperoxide (Belanda) adalah hidrogen peroksida (H2O2), yakni senyawa yang dipakai Wilders untuk membuat warna rambutnya menjadi blonde atau pirang.

Seperti diberitakan detikcom sebelumnya, Wilders adalah keturunan Yahudi dari garis ibu, asal Jawa Timur semasa kolonial Belanda dengan rambut asli berwarna hitam. Kant terus merangsek menanyakan bagaimana dengan keppeltje atau kopiah penganut Yahudi, apakah akan dipungut pajak juga? Wilders agak terhenyak, lalu menjawab bahwa keppeltje tidak termasuk.

Kant menukik lagi, bagaimana dengan para penganut Kristen dan Katolik dikota-kota kecil dan desa-desa dan di Belanda, yang masih banyak mengenakan kerudung? Wilders nampak tidak siap dan kurang riset dengan fakta ini, bahwa masih banyak penganut Kristen dan Katolik di Belanda yang masih mengenakan kerudung.

Setelah berpikir sejenak, Wilders menjawab bahwa yang dia maksud adalah hanya khusus untuk penganut Islam. Mendengar jawaban ini ruang sidang parlemen Belanda riuh rendah. Bagaimana Undang-undang akan diberlakukan hanya untuk sebagian warga negara, sementara warga lainnya tidak?

Sementara Femke Halsema dari Groenlinks juga menanyakan bagaimana kebijakan seperti itu harus dijalankan? Bagaimana Wilders atau polisi dapat membedakan apakah pemakai kerudung itu penganut Islam, Kristen atau Katolik? Apakah harus disiapkan polisi khusus untuk merazia para pemakai kerudung dan menginterogasi mereka apakah mereka penganut Islam, Kristen atau Katolik?

Wilders tak memberikan jawaban konkrit kecuali mengatakan bahwa kebijakan itu akan memberi efek jera. Halsema menegaskan bahwa gagasan Wilders itu justru anti kebebasan, tak sesuai dengan nama partainya. Gagasan seperti justru sebuah penindasan, memaksa sebagian warga negara untuk tidak bebas menggunakan haknya.

“Itu mirip di Iran. Di sana wanita dipaksa untuk berkerudung dan Anda akan memaksa mereka untuk tidak berkerudung,” demikian Halsema. (eramuslim, 19/9/2009)