Kenapa Mereka Harus Diinapkan di Hotel Mewah?

Entahlah, apakah analogi ini tepat atau tidak untuk menggambarkan kondisi rakyat dan wakil rakyat yang telah dipilih dan dimuluskan jalannya menuju kursi empuk Senayan.

Ribuan warga korban lumpur Lapindo masih bertahan hidup di tempat tinggal seadanya. Warga korban gempa Jawa Barat masih menghabiskan harinya di tenda-tenda pengungsian. Kini, menjelang pelantikannya, ratusan wakil rakyat terpilih diinapkan selama 4 hari di hotel dengan tarif jutaan rupiah per malam. Kenapa penyelenggara tak memilih hotel yang lebih murah?

“Kalau kampanye merupakan ornamen politik, maka pelantikan ini adalah puncak ‘orgasme’ politik anggota dewan. Bisa dibilang, pelantikan kali ini termegah sepanjang republik ini berdiri. Kenapa harus diinapkan di Hotel Sultan yang tarifnya jutaan? Kenapa tidak di hotel yang lebih murah saja,” kata pengamat politik Universitas Hasanuddin, Hasrullah, pada diskusi “Mengkritisi Anggaran Orientasi dan Pelantikan Anggota DPR dan DPD”, Selasa (29/9), di Gedung DPR, Jakarta.

Dalam catatan Indonesia Budget Center (IBC), ratusan anggota dewan diinapkan selama 4 hari di Hotel Sultan. Hitungan IBC, total biaya penginapan selama 4 hari untuk 692 anggota masing-masing Rp 4,2 juta. Total biaya untuk penginapan ini mencapai Rp 2,9 miliar. Biaya inap ini dianggarkan dalam anggaran KPU untuk pelantikan yang totalnya Rp 11 miliar.

“Menurut saya, ini awal yang kurang bagus di parlemen kita. Seharusnya, anggota dewan yang baru tidak diperkenalkan dengan tabiat-tabiat hedonisme,” ujarnya.

Koordinator IBC Arif Nur Alam mengatakan, dalam investigasi timnya terdapat agenda orientasi yang sama diadakan oleh 3 lembaga secara terpisah, yaitu KPU, DPR, dan DPD. “Kami menemukan, anggota itu menerima 3 undangan DPR, DPR, dan KPU dengan agenda yang sama, hari yang sama, tapi tempatnya beda. Tempatnya di Hotel Sultan, Borobudur, dan Marriott. Jadi, anggota dewan itu ke sana ke mari. Ini kan tidak efektif,” ujar Arif.

Jika ada koordinasi yang baik antara Kesekjenan KPU, DPR, dan DPD, menurut dia, seharusnya bisa dilakukan penghematan yang cukup signifikan. “Apalagi, acara-acara yang digelar semuanya seremonial,” kata dia.

Koordinator ICW Bidang Korupsi Politik, Ibrahim Fahmi Badoh, mengungkapkan, total anggaran pelantikan yang dianggarkan 3 lembaga (KPU, DPR, dan DPD) yang mencapai Rp 46 miliar dinilai sebagai pemborosan anggaran negara. Menurutnya, dana sebesar itu setara dengan 166 kali alokasi Bantuan Operasional Sekolah siswa SD atau 1.105 kali biaya Jamkesmas atau orang miskin.

“Upaya nyata yang seharusnya dilakukan adalah dengan menolak pelantikan yang memboroskan anggaran dengan tidak menginap di hotel mewah,” kata Fahmi.

Pelantikan anggota DPR dan DPD akan dilaksanakan pada 1 Oktober mendatang. Ratusan anggota dewan itu telah berkumpul di Jakarta sejak 28 September. (Kompas.com, 29/9/2009)