Penulis Amerika Menilai Syariah Islam Sebagai “Virus”, Dan Meminta Amerika Serikat Agar Terbebas Darinya

Penulis ektrimis Amerika , Frank Gaffney menilai bahwa syariah Islam tidak ubahnya “virus” yang mewabah secara luas di seluruh dunia (pandemi). Sehingga ia menyerukan agar Amerika Serikat tetap bebas darinya, dan tidak boleh bersikap toleran terhadap kaum Muslim dengan memberi mereka hak-hak istimewa terkait agama mereka di tempat kerja dan lembaga-lembaga pemerintah.

Gaffney, Ketua sekaligus Pendiri the Center for Security Policy, salah satu lembaga-lembaga utama neo-konservatif yang pro-Israel, menyerang syariah Islam menyusul tuduhan terhadap 3 orang yang diduga terlibat dalam komplotan yang berencana melakukan pemboman di Amerika Serikat. Ia menegaskan hal itu dalam sebuah artikel di surat kabar Amerika “Washington Times”. Bahwa yang menggerakkan ketiga tersangka tersebut adalah “program perundang-undangan politik, provokatif, rasisme yang disebut Islam garis keras dengan nama syariah”.

Menurut artikel oleh penulis dengan judul “infiltrasi ancaman Jihad” bahwa “syariah mengharuskan para pengikutnya untuk terlibat dalam jihad, yakni berjuang untuk mencapai kemenangan dunia melalui cara apapun yang tersedia, dan menebar teror dalam hati orang-orang yang menghalangi jalan terbentuknya pemerintahan teokrasi Islam global”. Bahkan Gaffney, yang seorang mantan pejabat tinggi Yahudi dalam pemerintahan mantan presiden Ronald Reagan, menuduh pemerintah Amerika Serikat dan pemerintah lainnya “gagal dalam mengenali hubungan antara syariat Islam dengan Jihad”.

Dia mengatakan bahwa menolak hal ini sama seperti menolak untuk mengakui keberadaan virus yang meluas (pandemi) yang menyebabkan berjangkitnya flu babi. Padahal menurutnya yang paling berbahaya adalah “infiltrasi Jihad” yang meliputi penggunaan sejumlah besar aktivitas tanpa kekerasan, agar menjadikan syariah Islam terinfiltrasi kedalam masyarakat non-Muslim, melalui tuntutan para pengikut syariah terhadap sejumlah hak istimewa, sebagai perlakuan khusus bagi mereka dan agama mereka di tempat-tempat umum, perusahaan-perusahaan swasta, sekolah-sekolah, wilayah lokal dan pemerintahan di semua tingkat”. (mediaumat.com)