Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Jakarta – Sebanyak 80 persen dari 1.000 nama calon komisaris di sejumlah perusahaan pelat merah ternyata berasal dari usulan partai politik dan tim sukses. Hanya 5 persen calon komisaris yang murni independen.
Menurut Sekretaris Kementerian Negara BUMN Said Didu, jika hal ini terus terjadi tanpa disaring maka BUMN akan sulit untuk menjadi badan usaha yang tidak dicampuri urusan politik.
“Ini bahaya sekali. Makanya saya langsung sampaikan ke Wapres dan dikeluarkanlah UU supaya BUMN harus bebas politik,” ujarnya di Seminar BUMN Outlook di Grand Indonesia, Jakarta, Kamis (15/10/2009).
Dengan begitu, komisaris BUMN akhirnya tidak boleh terikat dengan Partai Politik. Ia mengatakan, pada saat melakukan seleksi komisaris pada masa awal menjabat sebagai Sekretaris Kementerian Negara BUMN, jumlah yang mengajukan sebagai calon komisaris yang bukan berasal dari Parpol hanya 5 persen.
“Yang murni independen hanya 5 persen,” imbuhnya.
Selain itu, pihaknya juga telah mengeluarkan ketentuan soal larangan pejabat BUMN menjadi anggota tim sukses salah satu calon dalam Pemilihan Presiden pada Pemilihan Umum yang lalu.
Rencananya, Kementerian Negara BUMN akan mengeluarkan aturan mengenai proses seleksi komisaris BUMN. “Peraturan itu sangat diperlukan untuk membuat BUMN tetap bersih dari politik,” ujarnya. (detikfinance, 15/10/2009)
