Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Dipilihnya Komisi III oleh Demokrat dalam pembagian jatah komisi tidaklah mengejutkan. Komisi yang menangani persoalan hukum, perundang-undangan, HAM, dan keamanan ini dinilai sangat sesuai dengan “misi” Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melegalisasikan kekuasaannya.
Hal ini disampaikan pengamat politik Yudi Latif seusai diskusi di Gedung DPD, Rabu (14/10), menanggapi jatah komisi-komisi “basah” yang diperoleh Demokrat. “Kelihatannya, SBY ingin mempertahankan kekuasaannya berdasarkan kerangka legal. Oleh karena itu, mekanismenya harus berbasis legal dan dia pikir itu (Komisi III) yang perlu dia amankan,” ungkap Yudi.
Menurutnya, komisi hukum merupakan salah satu komisi strategis yang menangani konstitusi. Komisi ini dinilai sebagai pintu masuk berbagai kebijakan yang bisa menguntungkan dan merugikan pemerintah.
Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat Anas Urbaningrum sebelumnya mengatakan memilih Komisi III karena bercita-cita untuk konsisten meneruskan upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. (kompas.com, 14/10/2009)
oioi, mau berkuasa dan mengumpulkan dosa berapa tahun lagi, jelas sudah kacung yg melaksanakan perintah juragannya…
penegakan hukum pa?
hukum?
demokrasi tentunya. yang mana demokrasi tu sistem kufur……
omong kosong penegakan hukum dan pemberantasan korupsi…
yang ada mua @ semakinmerajalela nanti @……..
ayo ummat……… saat @ kita bangkin……………
ALLAHUAKBAR
termasuk untik melanjutkan war on terorism
ck ck ck… ada2 aja ide wat melegalkan kejahatan.. ni slh 1 bukti rusak n busuknya aturan bikinan manusia yg gampang ditarik-ulur sesuai keinginan penguasa.. penguasa serasa jadi tuhan aja!!! dasar ga punya urat malu!!!
Yah silahkan pilih yag suka. tapi ingat semua nanti ada konsekwensinya.
weleh…weleh, ketakutan yang berlebihan, sepertinya “orde baru” jilid akan muncul lagi, yang jelas lebih liberal dan AS oriented. celakanya, masih banyak orang yang berharap besar dengan kepemimpinan SBY.naudzubillah min dzalik.