SBY Tiru AS?

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Masyarakat Sipil Global Universitas Indonesia Andi Widjojanto menilai, langkah kebijakan Presiden SBY yang kemungkinan besar menempatkan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro di posisi menhan menggantikan Juwono Sudarsono merupakan tindakan yang meniru langkah Pemerintah AS.

Pemerintahan AS menempatkan orang berlatar belakang bidang energi di posisi jabatan pemerintahan terkait pertahanan, macam Dick Cheney dan Donald Rumsfeld, yang masing-masing pernah menjabat sebagai petinggi di perusahaan-perusahaan minyak raksasa AS. Hal itu disampaikan Andi, Senin (19/10), saat dihubungi Kompas.

Seperti diwartakan, Purnomo diundang Presiden Yudhoyono ke kediamannya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Kepada wartawan seusai pertemuan, Purnomo mengatakan dirinya diajak bicara seputar isu pertahanan dan TNI. Dari data Kompas, Purnomo berpengalaman menjadi presiden OPEC untuk Indonesia dan tiga kali menjabat sebagai menteri ESDM di tiga pemerintahan sejak tahun 2000-2009. Dia juga pernah menjabat wakil gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) pada tahun 1998-2000.

Menurut Andi, Baik Cheney maupun Rumsfeld sama-sama berlatar belakang perusahaan minyak besar di AS. “Saya melihat kemungkinan hal itu ditiru supaya Pak Purnomo bisa ‘menularkan’ kemampuan manajerialnya selama ini ke tubuh TNI,” ujar Andi.

Seperti diketahui, Cheney, mantan Wakil Presiden AS di masa pemerintahan Presiden George W Bush, pernah menjabat chief of executive officer (CEO) perusahaan minyak raksasa AS, Halliburton. Adapun Rumsfeld, mantan Menhan AS, juga pernah bekerja di perusahaan minyak AS, Occidental.

Andi menilai, penunjukan Purnomo yang punya latar belakang pengalaman panjang, khususnya di bidang manajerial dan salah satunya dalam menangani perusahaan-perusahaan minyak yang beroperasi di Indonesia, dapat menularkan kemampuannya itu untuk merombak dan memperbaiki kemampuan manajerial TNI. Isu perombakan kemampuan manajerial itulah yang selama lima tahun masa jabatan Menhan sebelumnya, Juwono Sudarsono, relatif masih belum tersentuh. “Pejabat sebelumnya memang berhasil menelorkan kebijakan terkait doktrin dan Buku Putih Pertahanan. Namun, secara organisasi kan masih sama,” ujar Andi.

Hal itu terlihat dari sulitnya upaya perombakan dan perbaikan mekanisme pengadaan peralatan utama sistem persenjataan (alutsista) TNI yang disebut-sebut masih sangat dipengaruhi dorongan atau pengaruh pihak luar, macam perantara senjata, daripada kebutuhan riil TNI. Andi melansir persoalan seputar pengadaan alutsista TNI dapat dilihat dari ketidakmampuan pemerintah memanfaatkan tawaran pinjaman negara Rusia sebesar 1 miliar dollar AS untuk pengadaan senjata, beberapa waktu lalu. Prosesnya mandek menyusul keinginan Rusia agar pengadaan itu dijamin bank di Rusia.

Menurut Andi, beberapa jenis persenjataan, macam kapal perang jenis korvet milik TNI Angkatan Laut dan pesawat tempur Sukhoi milik TNI Angkatan Udara, yang datang beberapa waktu belakangan ini, berasal dari warisan proses pengadaan atau pembelian pemerintahan sebelum Presiden Yudhoyono. (Kompas.com, 19/10/2009)